PP Hikmahbudhi Audiensi dengan Ketua MPR Bamsoet
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

PP Hikmahbudhi Audiensi dengan Ketua MPR Bamsoet

Senin, 6 Desember 2021 | 19:44 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) menemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Senin (6/12/2021). Audiensi di kantor Bamsoet ini, dilakukan salah satunya dalam rangka menjalin sinergi antara Hikmahbudhi dengan lembaga tinggi negara.

"Audiensi ini bertujuan untuk memperkenalkan jajaran pengurus yang baru di PP Hikmahbudhi," kata Ketua Umum PP Hikmahbudhi Wiryawan, saat usai pertemuan.

Dalam kesempatan itu, Wiryawan juga memaparkan sejumlah aktivitas Hikmahbudhi. "Kami juga menyampaikan akan adanya agenda nasional kami pada tahun depan di bulan Maret, yaitu Pekan Orientasi Nasional XII PP Hikmahbudhi yang akan dilaksanakan di Malang, Jawa Timur," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP Hikmahbudhi Ravindra, menambahkan organisasi pada prinsipnya siap bersinergi dengan seluruh pihak, dalam rangka membangun bangsa. Termasuk dengan lembaga legislatif yang dalam hal ini MPR RI.

"Hikmahbudhi siap bersinergi dengan MPR, terutama dalam menyampaikan kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI," tandas Ravindra.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengaku turut menerima kegelisahan para generasi milenial, termasuk dari pengurus PP Hikmahbudhi, terkait maraknya penggunaan media sosial yang tidak bertanggungjawab, sehingga mengancam kerukunan dan kedaulatan bangsa. Atas itu, kata dia sangat penting bagi pemerintah untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlunya penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat untuk membuka akun di media sosial.

Ini sebagaimana penggunaan NIK KTP yang telah diterapkan pemerintah, untuk melakukan pendaftaran kartu SIM ponsel, yang dinilai cukup berhasil menekan penyalahgunaan kartu prabayar.

"Media sosial saat ini bukan lagi sekadar hiburan. Melainkan telah menjadi identitas yang harus diketahui dengan pasti siapa pemiliknya. Jangan sampai seseorang bisa membuat ratusan bahkan ribuan akun secara bebas, yang tidak diketahui secara pasti siapa pemilik dan identitasnya. Sehingga dengan mudah digunakan untuk melakukan berbagai tindakan yang tidak bertanggungjawab. Seperti melakukan tindakan intoleransi, penyebaran paham radikalisme dan ekstremisme, hingga menyebarkan hoax dan hate speech," ungkap Bamsoet usai menerima jajaran PP Hikmahbudhi.

Menurut dia, Indonesia tidak boleh porak-poranda seperti halnya yang terjadi di Timur Tengah, hanya karena penggunaan media sosial yang tidak bertanggungjawab. Karena itu, agar tidak menjadi 'senjata liar', setiap pengguna media sosial harus dipastikan memiliki identitas yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Penggunaan NIK KTP sebagai syarat registrasi pembuatan media sosial merupakan salah satu alternatif yang harus dikaji mendalam. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan informasi bisa menjadi leading sector-nya. Pemerintah bersama platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya harus duduk bersama untuk membahas hal ini lebih jauh. Termasuk membahas detail jaminan perlindungan data pribadi NIK KTP agar tidak tersebar luas atau bahkan diperjualbelikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tandas Bamsoet.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Survei: Hadapi Pandemi dengan Baik, Airlangga dan Golkar Berpeluang di 2024

Peran Airlangga Hartarto dalam menangani pandemi Covid-19 dengan baik membuatnya serta Partai Golkar berpeluang pada Pemilu serta Pilpres 2024 mendatang.

POLITIK | 20 Januari 2022

Komisi III DPR: Anggaran BNN ke Depan hingga Rp 5 Triliun

Komisi III DPR meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengusulkan anggaran hingga Rp 5 triliun

POLITIK | 20 Januari 2022

Pelaksanaan Pemilu 2024, KPU Usul 14 Februari

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar pemungutan suara di Pemilu 2024 diselenggarakan pada 14 Februari 2024

POLITIK | 20 Januari 2022

Usul Alternatif Jadwal Pemilu 2024, KPU: 14 Februari

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari.

POLITIK | 20 Januari 2022

KSP: Pemerintah Pastikan Pasokan Minyak Goreng Cukup Hingga 6 Bulan

Pasokan minyak goreng aman dan mencukupi kebutuhan rakyat hingga enam bulan ke depan.

POLITIK | 20 Januari 2022

Arteria Dahlan Pasrah Terima Sanksi dari PDIP

Arteria Dahlan mengaku pasrah menerima sanksi dari PDIP.

POLITIK | 20 Januari 2022

Soal Bahasa Sunda, PDIP Akhirnya Beri Sanksi kepada Arteria Dahlan

DPP PDIP memberikan sanksi peringatan kepada anggota Fraksi PDIP DPR Arteria Dahlan atas pernyataannya tentang bahasa Sunda.

POLITIK | 20 Januari 2022

Laskar Ganjar-Puan Berikan Manfaat Bagi Masyarakat

LGP hadir guna memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

POLITIK | 20 Januari 2022

Saan Imbau Arteria Minta Maaf Soal Ganti Kajati Berbahasa Sunda

Ketua DPW NasDem Jawa Barat Saan Mustopa menilai Arteria Dahlan harus meminta maaf soal ucapannya tentang ganti Kajati berbahasa Sunda.

POLITIK | 19 Januari 2022

Soal Ganti Kajati Berbahasa Sunda, Arteria Persilakan Ridwan Kamil Lapor MKD

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mempersilakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil melaporkannya ke MKD DPR terkait pernyataan ganti Kajati berbahasa Sunda.

POLITIK | 19 Januari 2022


TAG POPULER

# Arteria Dahlan


# Rahmat Effendi


# IBL


# Gaga Muhammad


# Kereta Peluru



TERKINI
KPK Tetapkan Hakim PN Surabaya Tersangka Suap Penanganan Perkara

KPK Tetapkan Hakim PN Surabaya Tersangka Suap Penanganan Perkara

NASIONAL | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings