Ini Daftar Prolegnas Prioritas 2022, di Mana UU Cipta Kerja?
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ini Daftar Prolegnas Prioritas 2022, di Mana UU Cipta Kerja?

Selasa, 7 Desember 2021 | 16:18 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Paripurna DPR mengesahkan laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR mengenai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas sebanyak 40 rancangan undang-undang dan lima RUU kumulatif terbuka. Salah satu yang kumulatif terbuka adalah terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Cipta Kerja.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengetuk palu sidang paripurna tanda pengambilan keputusan sah dalam rapat yang digelar di Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu Wakil Ketua Baleg DPR Ibnu Multazam membacakan risalah kerja pihaknya dalam penyusunan Prolegnas Prioritas itu. Awalnya, ada 172 RUU usulan untuk dimasukkan ke dalam daftar RUU yang hendak diutamakan pembahasannya di tahun depan itu.

Akhirnya, di rapat pengambilan keputusan oleh Baleg, tadi malam, memutuskan ada perubahan Prolegnas 2020-2024 dari 247 RUU menjadi 254 RUU. Dan untuk Prolegnas Prioritas diputuskan sebanyak 40 RUU.

Berikut Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022.

1.Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

2. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

4. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

5. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

6. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

7. Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.

8. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

9. Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

10. Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi.

11. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

12.Rancangan Undang-Undang tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

13. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

14. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

15. Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

16. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat.

18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

19. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.

20. Rancangan Undang-Undang tentang Bahan Kimia.

21. Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI.

22. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

23. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

24. Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat.

25. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama.

26. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

27. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi.

28. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

29. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

30. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

31. RUU tentang Hukum Acara Perdata.

32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

33. RUU tentang Ibu Kota Negara.

34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (RUU tentang Landas Kontinen).

35. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah).

36. RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2020-2024 tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular).

37. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

38. RUU tentang Desain Industri (dalam Prolegnas 2020-2024, tertulis: RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).

39. RUU tentang Daerah Kepulauan.

40. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa.

Daftar RUU Kumulatif Terbuka. Maknanya adalah daftar rancangan undang-undang tertentu yang dapat diajukan berdasarkan kebutuhan. Yang mengajukannya bisa presiden atau DPR.

1.Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional

2. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (DPR/Pemerintah)

3. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

5. Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Gerilya di Jateng, Golkar Dinilai Pede Masuk Kandang Banteng

ksi sosial dan pengobatan gratis yang diselenggarakan Partai Golkar di Kota Salatiga, Jawa Tengah pada Kamis (27/1/2022) dianggap sebagai gerilya politik.

POLITIK | 28 Januari 2022

Refly Harun: Pres-T Berpotensi Lahirkan Calon Tunggal di Pilpres 2024

Kuasa Hukum Gatot Nurmantyo, Refly Harun, mengatakan aturan presidential threshold atau pres-T berpotensi melahirkan calon tunggal pada Pilpres 2024.

POLITIK | 27 Januari 2022

Jabat Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono Siap Kerja Cerdas

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono ditetapkan menjadi ketua DPD Partai Demokrat DKI periode 2021-2026.

POLITIK | 27 Januari 2022

Sambangi DKPP, PKN Ingin Pemilu 2024 Berlangsung Fair Play

Partai Kebangkitan Nusantara menginginkan Pemilu 2024 berlangsung secara fair play.

POLITIK | 27 Januari 2022

Puan Maharani Tugaskan Sekjen DPR Serahkan UU IKN kepada Kemsetneg

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menyerahkan naskah UU IKN kepada Kementerian Sekretariat Negara.

POLITIK | 27 Januari 2022

Didukung Nahdliyin, Erick Thohir Punya Kualifikasi Sebagai Pemimpin Masa Depan

Erick Thohir mempunyai peluang yang sangat besar dalam menggaet massa pemilih dari warga nahdliyin pada Pilpres 2024.

POLITIK | 27 Januari 2022

Masa Kampanye Pemilu 2024 Diusulkan 120 Hari, Ini Penjelasan KPU

KPU mengusulkan waktu kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan 120 hari, begini alasannya.

POLITIK | 27 Januari 2022

DPR Ingatkan Kejagung Soal Bahaya Kerja Sama Mafia Tanah di BPN dan Pemda

Kejaksaan Agung (Kejagung) diingatkan soal potensi bahaya bila oknum mafia tanah di BPN bekerja sama dengan oknum di pemerintah daerah

POLITIK | 27 Januari 2022

Begini Respons Prabowo Saat Ditanya Soal Deklarasi Capres 2024

Prabowo Subianto enggan memberikan jawaban atas pertanyaan soal kepastian dirinya menjadi calon presiden (capres) 2024

POLITIK | 27 Januari 2022

DPR Setuju Prabowo Jual 2 Kapal Perang Indonesia

DPR menyetujui usul Menhan Prabowo Subianto untuk menjual 2 kapal perang, yakni KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513, karena sudah tak layak pakai

POLITIK | 27 Januari 2022


TAG POPULER

# Flight Information Region


# Jefri Tambayong


# Update Covid-19


# Ousmane Dembele


# Ardian Noervianto



TERKINI
Bitcoin Uji Pendakian ke Level US$ 37.000-an

Bitcoin Uji Pendakian ke Level US$ 37.000-an

EKONOMI | 53 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings