Logo BeritaSatu

DPR: Karantina Jangan Jadi Ladang Bisnis BNPB

Senin, 13 Desember 2021 | 16:08 WIB
Oleh : Hendro D Situmorang / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mewanti-wanti penerapan masa karantina Covid-19 selama 10 hari jangan sampai dijadikan ladang bisnis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan para pemilik hotel.

Ace mengatakan, apa yang disampaikannya tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat, terkait kebingungan mereka perihal kebijakan karantina. Pasalnya, kebijakan tersebut selalu berubah-ubah dalam beberapa waktu terakhir ini. Apalagi pemerintah telah menyediakan tempat karantina bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), namun masih banyak masyarakat yang harus karantina di hotel dengan biaya yang cukup lumayan tinggi.

"Jangan sampai ada tuduhan masyarakat bahwa ini bisnisnya BNPB, bekerja sama dengan para pemilik hotel. Jangan sampai begitu Pak, ini yang harus ditepis," ujar Ace dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (13/12/2021).

Ace bahkan mengaku menerima pengaduan dari masyarakat, ketika adanya paket karantina di hotel selama 10 hari dengan biaya sebesar Rp 24 juta. Menurutnya, harga sebesar itu tentu sangat memberatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru pulang dari luar negeri.

"Tidak ada masalah kalau memang ada penjelasan yang transparan dan terbuka berdasarkan pada ilmiah. Kebijakan yang berdasarkan pada bukti, pada kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan masalah buat di masyarakat," ujar Ace.

Ia pun meminta BNPB transparan terkait kebijakan karantina tersebut. Hal ini agar tidak timbul kecurigaan yang buruk terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 itu.

"Intinya ada satu penjelasan yang transparan, terbuka, dan dibangun berdasarkan atas argumentasi scientific. Supaya jangan sampai menimbulkan kecurigaan yang macam-macam di tengah masyarakat," ujar politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen Suharyanto dalam rapat dengar pendapat itu menjelaskan bahwa kebijakan terkait karantina bukan dibuat oleh pihaknya. BNPB selaku Satuan Tugas Covid-19 hanya menjalankan aturan dari keputusan para menteri.

"Jadi ini kami akan angkat ke pimpinan atas karena penentuan 10 hari ini berdasarkan keputusan para menteri, kami kasatgas hanya menjalankan saja," jawab Suharyanto.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA


TAG POPULER

# Anggota TNI Tewas


# Medina Zein


# Vaksinasi Covid-19


# Piala Thomas


# Timnas Indonesia


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Besok, MKD DPR Panggil Harvey Malaihollo soal Nonton Porno Saat Rapat

Besok, MKD DPR Panggil Harvey Malaihollo soal Nonton Porno Saat Rapat

NEWS | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings