Logo BeritaSatu

PSI Dukung Jokowi Dorong Pengesahan RUU TPKS

Minggu, 9 Januari 2022 | 23:58 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beriatasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendorong segera disahkannya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Ha ini mengingat Indonesia sudah dalam kondisi darurat kekerasan seksual.

“Pengesahan RUU TPKS akan memberikan perlindungan dan pemulihan menyeluruh kepada korban. Kami terus menyuarakan ini karena kami juga mendampingi langsung para korban lewat Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak (KSPPA) dan kami tahu persis bagaimana penderitaan mereka,” kata Juru Bicara sekaligus Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak DPP PSI, Imelda Berwanty Purba di Jakarta, Minggu (9/1/2022).

PSI, kata Imelda sangat mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang meminta akselerasi pembahasan RUU TPKS ini beberapa hari lalu. Imelda mengaku pidato Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie di acara puncak ultah ke-7 PSI yang juga menyentil soal RUU TPKS yang belum disahkan, diakomodir oleh Presiden Jokowi.

"Ketika hadir di acara puncak perayaan ulang tahun PSI bulan Desember lalu, Pak Jokowi mendengarkan aspirasi PSI lewat Sis Grace Natalie terkait darurat kekerasan seksual ini. Lalu beberapa hari kemudian, di awal tahun ini, beliau langsung memerintahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Hukum dan HAM untuk segera berkoordinasi dengan DPR guna menuntaskan pembahasan RUU TPKS,” kata Imelda.

Lebih lanjut, Imelda mengingatkan, kondisi sudah benar-benar mendesak, korban tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Menurut dia, RUU TPKS dapat mengisi kekosongan hukum materil dan formil yang tidak terkover dalam undang-undang yang ada.

"RUU ini memperkuat semua upaya pencegahan, penanganan perkara dan pemidanaan yang berperspektif korban,” tutur Imelda.

Dia menambahkan, para korban membutuhkan negara segera hadir saat ini. Para korban, kata Imelda, sudah terlalu banyak dan seringkali mendapati kekerasan berlapis dibandingkan mendapatkan pertolongan.

Terkait substansi RUU TPKS, PSI menyampaikan sejumlah saran dan usulan. PSI salah satunya mengusulkan penambahan ancaman pidana untuk para pelaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 RUU TPKS. Hal ini penting mengingat meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual dalam dua tahun terakhir.

Selain itu, PSI meminta adanya mekanisme yang menjamin kepastian pemenuhan hak-hak korban, terutama restitusi yang selama ini sangat rendah tingkat pemenuhannya.

"Pemenuhan restitusi harus didahulukan dan harus dapat dipaksakan melalui gugatan perdata. Bila perlu, negara membentuk trust fund seperti di negara-negara maju," kata Imelda.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Negara Beradab Hargai Perempuan dan Perlakukan Setara

Negara yang beradab adalah negara yang menghargai perempuan dan memperlakukan setara dengan pria.

NEWS | 19 Mei 2022

Kartika Jahja: Kesetaraan Gender Alami Kemajuan Pesat

Kesetaraan gender di Indonesia pada saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat yang sebelumnya hanya disentuh kalangan tertentu.

NEWS | 19 Mei 2022

Sidang Irjen Napoleon: Kace Peragakan saat Dilumuri Kotoran

M Kace memberikan kesaksian bagaimana dirinya dianiaya dan mukanya dilumuri kotoran oleh Irjen Pol Napoleon Bonaparte.

NEWS | 19 Mei 2022

Omzet Pedagang Masker Menurun hingga 80%

Omzet pedagang masker di Jakarta menurun hingga 80% setelah Joko Widodo mengeluarkan kebijakan pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka.

NEWS | 19 Mei 2022

Senin, Anggaran dan Tahapan Pemilu 2024 Bakal Diputuskan

Anggaran dan tahapan Pemilu 2024 akan diputuskan dalam rapat Komisi II DPR bersama pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP pada Senin (23/5/2022).

NEWS | 19 Mei 2022

Kartika Jahja Ungkap UU TPKS Angin Segar yang Lama Ditunggu

UU TPKS merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh banyak kalangan selama ini.

NEWS | 19 Mei 2022

Bantah Pemborosan Anggaran, Begini Penjelasan BURT DPR soal Kunker ke Turki

Ketua BURT DPR Agung Budi Santosa membantah agenda kunjungan kerja (kunker) BURT ke Turki hanya untuk plesiran atau pemborosan anggaran.

NEWS | 19 Mei 2022

Kemenkes: Status Endemi Covid-19 Tergantung dari Masyarakat

Perubahan status endemi Covid-19 dari pandemi tergantung dari sikap masyarakat dalam menghadapinya.

NEWS | 19 Mei 2022

Tiket VIP Formula E Habis, VVIP Terjual di Atas 50%

Tiket Formula E kategori VIP sudah habis terjual, sedangkan tiket VVIP sudah laku di atas 50%,.

NEWS | 19 Mei 2022

Presiden Jokowi Akan Jadi Wali Nikah Idayati dengan Ketua MK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menjadi wali nikah adik kandungnya, Idayati yang akan menikah dengan Ketua MK Anwar Usman.

NEWS | 19 Mei 2022


TAG POPULER

# Lin Che Wei


# UAS


# Cabul


# Atribut Keagamaan


# Tes Covid-19


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Negara Beradab Hargai Perempuan dan Perlakukan Setara

Negara Beradab Hargai Perempuan dan Perlakukan Setara

NEWS | 17 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings