Logo BeritaSatu

Jokowi Dinilai Perlu Terbitkan Perppu Jadwal Pilkada Serentak 2024

Minggu, 16 Januari 2022 | 20:56 WIB
Oleh : CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu mempertimbangkan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait jadwal Pilkada Serentak 2024. Menurutnya, perppu tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi kekacauan hukum, terutama mengenai administrasi masa jabatan kepala daerah.

“Perppu menjadi solusi yuridis ketatanegaraan di tengah telah disepakatinya ketiadaan revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Rifqi sapaan akrabnya, Minggu (16/1/2022).

Rifqi menyarankan isi Perppu tersebut tidak hanya terkait jadwal pemungutan suara. Dikatakan, perppu harus mengatur berbagai kekosongan hukum, pertentangan norma dalam UU, dan ketentuan lain untuk menghadirkan pilkada serentak lebih ideal.

Rifqi menuturkan pemungutan suara pilkada, idealnya dilaksanakan sebelum November 2024. Hal ini mempertimbangkan sejumlah masalah dan jeda waktu yang cukup antara pelaksanaan Pemilu 2024 yang diusulkan KPU yaitu 21 Februari 2024.

“Hasil pileg harus memiliki kepastian hukum agar dapat dijadikan syarat pendaftaran calon kepala daerah dari jalur partai politik,” kata Rifqi.

Menurutnya, jadwal pilkada pada November 2024 memiliki konsekuensi pelantikan kepala daerah terpilih baru bisa dilaksanakan secepat-cepatnya pada Januari 2025. Dia menyatakan perkiraan jadwal pelantikan tersebut, belum termasuk jika terjadi sengketa administrasi, pidana maupun perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga jeda waktu yang dibutuhkan akan bertambah panjang sekaligus penuh ketidakpastian.

“Selain itu, nomenklatur surat keputusan pengangkatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 menegaskan masa jabatannya pada periode 2021-2024 sehingga secara normatif berakhir selambat-lambatnya pada 31 Desember 2024,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan, pemerintah harus menyiapkan sebanyak 270 penjabat (pj) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 31 Desember 2024.

Rifqi mengatakan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023 telah diisi pj kepala daerah terlebih dahulu hingga memiliki kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024.

“Pengisian pj kepala daerah di 542 daerah itu bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah, karena akan menyedot energi sejumlah pejabat eselon I dan II di pemerintahan untuk melaksanakan tugas ganda,” ujarnya.

Menurutnya, pilkada yang dilaksanakan November merupakan pekerjaan rumah bagi presiden dan wakil presiden hasil Pilpres 2024.

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, Pilkada 2024 akan membuat pemerintahan yang baru terbentuk pada Oktober 2024 langsung menghadapi tugas berat, yaitu pemungutan, penghitungan suara termasuk potensi sengketa hasil pilkada dan berbagai potensi pasca-tahapan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Bantah Pemborosan Anggaran, Begini Penjelasan BURT DPR soal Kunker ke Turki

Ketua BURT DPR Agung Budi Santosa membantah agenda kunjungan kerja (kunker) BURT ke Turki hanya untuk plesiran atau pemborosan anggaran.

NEWS | 19 Mei 2022

Kemenkes: Status Endemi Covid-19 Tergantung dari Masyarakat

Perubahan status endemi Covid-19 dari pandemi tergantung dari sikap masyarakat dalam menghadapinya.

NEWS | 19 Mei 2022

Tiket VIP Formula E Habis, VVIP Terjual di Atas 50%

Tiket Formula E kategori VIP sudah habis terjual, sedangkan tiket VVIP sudah laku di atas 50%,.

NEWS | 19 Mei 2022

Presiden Jokowi Akan Jadi Wali Nikah Idayati dengan Ketua MK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menjadi wali nikah adik kandungnya, Idayati yang akan menikah dengan Ketua MK Anwar Usman.

NEWS | 19 Mei 2022

Wamen ATR/BPN Tak Tahu Posisi Lin Che Wei di Kementeriannya

Wamen ATR/BPN Surya Tjandra mengaku tak tahu posisi Lin Che Wei yang merupakan tersangka kasus minyak goreng, di Kementerian ATR/BPN. 

NEWS | 19 Mei 2022

Berkas Lengkap, Bupati Langkat Segera Disidang Kasus Korupsi

Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) serta sejumlah tersangka lainnya segera disidang atas perkara dugaan suap yang menjerat mereka.

NEWS | 19 Mei 2022

Kesetaraan Gender, Keterlibatan Pria Sangat Penting

Berbicara mengenai kesetaraan gender tidak hanya terkait perempuan tetapi juga melibatkan laki-laki.

NEWS | 19 Mei 2022

Uya Kuya Polisikan Medina Zein atas Kasus Penipuan Jual Beli Mobil

Uya Kuya melaporkan selebgram dan pengusaha Medina Zein ke Polda Metro Jaya terkait kasus penipuan jual beli mobil.

NEWS | 19 Mei 2022

Sponsor Formula E Jakarta Diumumkan Pekan Depan

Sponsor Formula E Jakarta diumumkan pekan depan. Sponsor belum bisa diungkapkan karena ada beberapa yang akan tanda tangan kontrak.

NEWS | 19 Mei 2022

Banggar DPR Setujui Belanja Negara pada APBN 2022 Jadi Rp 3.106 Triliun

Banggar DPR menyetujui usulan pemerintah terkait revisi belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp 3.106 triliun sebagai dampak naiknya subsidi energi. 

NEWS | 19 Mei 2022


TAG POPULER

# Lin Che Wei


# UAS


# Cabul


# Atribut Keagamaan


# Tes Covid-19


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Siap IPO, Hoffmen Cleanindo Bidik Dana Segar Rp 56,1 Miliar

Siap IPO, Hoffmen Cleanindo Bidik Dana Segar Rp 56,1 Miliar

EKONOMI | 8 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings