Logo BeritaSatu

Jawaban Pansus atas Tuduhan Pembahasan RUU IKN Terburu-buru

Senin, 17 Januari 2022 | 20:32 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Saan Mustopa menjawab tuduhan RUU IKN dibahas secara terburu-buru dan dalam waktu singkat. Menurut Saan, tuduhan tersebut tidak benar dan sangat relatif karena pembahasan RUU IKN sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Sebenarnya dari segi waktu, kalau dibilang terburu-buru sebenarnya tidak juga, itu sangat relatif," ujar Saan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senin (17/1/2022).

Dalam waktu yang relatif singkat ini, kata Saan, pihaknya tetap mengikuti prosedur pembentukan undang-undang. Dicontohkan, Pansus RUU IKN membuka ruang untuk menyerap aspirasi publik selama lebih dari tiga hari melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU).

"Terkait menyerap aspirasi publik, kita sudah lakukan lebih dari tiga hari dengan melakukan RDPU dengan semua pakar, pakar pertanahan, pakar tata ruang, pakar keuangan dan termasuk pakar tata negara," ungkap Saan.

Selain itu, kata Saan, pihaknya juga sudah menggelar konsultasi publik ke tiga universitas yang berada di wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Bahkan, tambah Saan, DPR juga sudah mengunjungi lokasi yang akan menjadi IKN baru dengan mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan pemerintah setempat.

"Jadi, semua kita penuhi secara prosedural. Dari sisi waktu dan prosedur, semua kita tempuh. Nah, mengapa terasa terkesan buru-buru dilihat dari waktu singkat? Karena memang kita kita melakukan pembahasan secara maraton. Jadi, Pansus RUU IKN membahas RUU sampai malam hari, bahkan pada masa reses pun kita lakukan pembahasan," terangnya.

Pembahasan RUU IKN ini, tambah Saan, tidak bisa dibandingkan dengan pembahasan UU Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusinal bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Saan, UU Cipta Kerja memiliki pasal dan klaster lebih banyak dibandingkan RUU IKN.

"UU Cipta Kerja kan pasal hampir 1.000-an dan klasternya banyak. Sementara ini (RUU IKN) kan tidak banyak klasternya dan pasalnya cuma 270 pasal. Sebenarnya dari sisi waktu tidak ada masalah, semua prosedur kita tempuh," kata Saan.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

PBB: Memvaksinasi 270 Juta Orang Adalah Prestasi Besar

PBB mengapresiasi langkah-langkah konkret pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air

NEWS | 25 Mei 2022

Partai Amanat Nasional Ikut Pembekalan Antikorupsi dari KPK

Jajaran dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengikuti pembekalan antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

NEWS | 25 Mei 2022

Ketua Umum PAN Minta Negara Biayai Kampanye Parpol

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan permintaan agar negara membiayai kampanye yang diselenggarakan para parpol.

NEWS | 25 Mei 2022

Turut Dilibatkan Usut Mafia Tanah, KPK Sambut Positif

Pemerintah membentuk tim lintas kementerian dan lembaga yang turut melibatkan KPK dalam mengusut persoalan mafia tanah.

NEWS | 25 Mei 2022

KPK Beberkan Dasar Hanya Jerat Swasta di Kasus Heli AW-101

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan bos PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh terkait kasus dugaan korupsi helikopter AW-101.

NEWS | 25 Mei 2022

Arab Saudi Tak Akan Memihak Rusia atau Ukraina

Arab Saudi tidak akan memihak antara Rusia dan Ukraina. Menteri Saudi mengatakan sanksi Barat terhadap Rusia adalah "sepihak" dan akan tetap seperti itu.

NEWS | 25 Mei 2022

Ini Maskawin Ketua MK Anwar Usman ke Adik Jokowi, Idayati

Ketua Mahkamah Konstitusi memberikan maskawin seperangkat alat salat dan jam tangan untuk pernikahannya dengan adik Joko Widodo, Idayati.

NEWS | 25 Mei 2022

Herbalife Nutrition dan Cashlez Tingkatkan Layanan Transaksi Non-tunai

Herbalife Nutrition, perusahaan nutrisi global bekerja sama dengan PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk (Cashlez) menghadirkan pembayaran nontunai

NEWS | 25 Mei 2022

Presiden Jokowi Tinjau Rumah Resiliensi Indonesia di Bali

PresidenJokowi meninjau Rumah Resiliensi Indonesia di Pameran Solusi Kebencanaan Adexco 2022 di Bali Art Collection, Bali.

NEWS | 25 Mei 2022

Wajib Pajak Segera Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela

Kantor Staf Presiden RI mendorong wajib pajak untuk segera memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

NEWS | 25 Mei 2022


TAG POPULER

# BRI Majalengka


# Perumahan Pantai Mutiara


# UU PPP


# UAS


# Harga CPO


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Ketua Umum PAN Minta Negara Biayai Kampanye Parpol

Ketua Umum PAN Minta Negara Biayai Kampanye Parpol

NEWS | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings