Logo BeritaSatu

Perjalanan UU IKN, 43 Hari Dikebut

Selasa, 18 Januari 2022 | 14:59 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) disahkan DPR dalam rapat paripurna hari ini, Selasa (18/1/2022). Pembahasan RUU IKN ini terbilang dilakukan dalam waktu yang singkat, kurang lebih 43 hari sejak Pansus RUU IKN dibentuk pada 7 Desember 2021 yang lalu.

Pansus dan pemerintah termasuk DPD melakukan rapat dari pagi hingga tengah malam untuk membahas detail-detail klaster isu dalam RUU IKN. Bahkan DPR memanfaatkan masa reses 17 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022 untuk tetap melakukan pembahasan.

Dalam rangkaian pembahasan ini, pemerintah diwakili oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Hukum dan HAM.

Ketua Pansus IKN Ahmad Doli Kurnia menegaskan pembahasan RUU IKN dilakukan dengan konsentrasi tinggi. Pasalnya, di satu pihak, ada kebutuhan bahwa RUU ini segera disahkan sehingga proses pembangunan IKN memiliki dasar hukumnya. Sementara di lain pihak, DPR tetap mematuhi prosedur pembentukkan undang-undang dalam pembahasannya sehingga tidak cacat formil dan materil.

“Dalam penyusunan UU ini dilakukan dengan konsentrasi yang tinggi yaitu bagaimana padukan, karena ada keinginan untuk segera selesaikan UU ini tetapi kami sadar dalam penyusunannya ada peraturan dan tatib sehingga semua syarat formil dan materil harus terpenuhi. Itu yang disebut susun UU dengan konsentrasi tinggi, waktunya diatur sedemikian rupa tetapi nggak langgar akidah penyusunan UU,” ujar Ahmad Doli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Dalam rentang waktu 43 hari tersebut, Pansus dan pemerintah memang melakukan sejumlah kegiatan sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan. Kegiatan tersebut, antara lain menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para ahli, pakar dan stakeholder terkait yang dilakukan selama kurang lebih 5 hari.

Selain itu, DPR juga melakukan konsultasi publik ke tiga kampus, yakni Universitas Mulawarman, Samarinda pada 11 Januari 2022, Universitas Sumatera Utara, Medan pada 12 Januari 2021, dan Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar pada 12 Januari 2022. Untuk memperkaya wawasan, DPR melakukan studi banding dan kunjungan kerja ke beberapa titik. Studi banding dilakukan oleh kurang lebih 9 anggota DPR dan perwakilan dari Bappenas di Kazakhstan pada 2-5 Januari 2022. Studi banding ini mendapat kritikan dari masyarakat karena dilakukan pada saat pandemi Covid-19 meningkat akibat varian Omicron.

Sementara kunjungan kerja dilakukan di Kalimantan Timur khususnya di daerah yang mejadi lokasi IKN batu pada 14-15 Januari 2022. Selain melakukan peninjauan ke lokasi IKN baru, DPR juga bertemu dan menerima aspirasi dan masukan dari LSM, tokoh masyarakat, tokoh adat serta pemerintah daerah di sekitar lokasi IKN baru.

Setelah itu, Pansus IKN dan Bappenas melakukan kunjungan kerja ke BSD City dan Alam Sutera yang dinilai sebagai kota yang dibangun dengan konsep smart city, sustainable city dan green city. Beberapa lokasi yang ditinjau Pansus IKN ialah, The Lloyd Alam Sutera untuk melihat percontohan low-rise apartment, hingga meninjau panic button, sistem keamanan yang terhubung dengan command center untuk memberi respons cepat pada pelaporan masyarakat. Kemudian, dilanjutkan ke Green Office Park 9 dan The Breeze untuk meninjau inovasi mall without wall dengan memanfaatkan sistem ventilasi yang meminimalisasi penggunaan pendingin ruangan dan lampu.

Pada tanggal 10 Desember 2021, Pansus membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membahas detail-detail materi RUU IKN bersama wakil pemerintah yang diwakili oleh Menteri PPN/Bappenas, Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM. Panja dan pemerintah membahas kurang lebih 277 daftar inventarisasi masalah (DIM) dengan rincian 35 DIM tetap, 224 DIM substansi dan 18 DIM redaksional.

Panja dan wakil pemerintah melakukan rapat-rapat setelah setelah pembentukan Panja hingga 18 Januari 2021. Pada 13-15 Desember 2021, Panja melakukan pembahasan DIM tetap dan DIM substansi. Pembahasan DIM ini kemudian dilanjutkan oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) pada 10-11 Januari 2022. Pada 13 Januari 2022, Timus dan Timsin memberikan laporan kepada Panja dan terdapat 4 isu krusial yang perlu dibahas lagi dalam Panja, yakni nama dan status kelembagaan, rencana induk atau master plan, pendanaan dan pertanahan. Panja pun membahas keempat isu pada 13 Januari dan 17 Januari 2022.

Pada hari ini, Selasa, 18 Januari 2022 dini hari, Pansus dan pemerintah menggelar rapat kerja untuk mendengar hasil pembahasan dari Panja, pandangan mini fraksi dan DPD atas RUU IKN, serta pengambilan keputusan tingkat pertama untuk melanjutkan pengesahan RUU IKN pada paripurna hari ini, Senin. Dari pandangan mini fraksi, terdapat 8 fraksi yang setuju RUU IKN di bawah ke paripurna, sementara fraksi PKS menolak RUU IKN.

Menurut Ahmad Doli, rangkaian aktivitas tersebut menunjukkan bahwa RUU IKN dibahas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan melibatkan berbagai pihak. Dia tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang tidak puas dan hendak menggugat UU IKN nantinya.

“Kalau ada yang berpandangan belum puas, ya itu hak masing-masing tetapi kami berupaya semaksimal mungkin untuk jadikan UU ini milik rakyat,” tandas Ahmad Doli.

Sebelumnya, Direktur WALHI Kalimantan Timur Yohana Tiko menilai pembahasan RUU IKN sangat terburu-buru dan terkesan dipaksakan. Hal itu bisa memunculkan tanda tanya dari publik, dan tak masuk akal, dilihat dari perspektif syarat-syarat pembentukan UU yang baik, yakni dengan pelibatan partisipasi publik, dan kajian matang dari berbagai sisi terhadap substansi RUU.

“Terlebih, kompleksitas pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya melibatkan urusan teknis belaka, seperti anggaran dan infrastruktur, tetapi juga memerlukan kajian mendalam terkait aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hingga kultur,” kata Yohana.

Selain itu, kata Yohana, pemaksaan RUU ini bahkan terlihat dari salah satu pelanggaran unsur formil pembentukan Pansus RUU IKN. Hal ini sempat menimbulkan polemik karena menyalahi Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (MD3), serta Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR.

Pada 7 Desember 2021, kata Yohana, rapat paripurna DPR menetapkan 56 anggota panitia khusus dengan 6 pimpinan. Jumlah anggota panitia khusus ini berlawanan dengan amanat UU MD3 dan tatib DPR, yang mengatur jumlah panitia khusus maksimal 30 orang, dan 4 orang unsur pimpinan. Untuk memuluskan hal ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR bahkan sampai menggelar rapat untuk mengubah tata tertib tersebut agar sesuai dengan keputusan paripurna DPR.

“Setelah menuai kritik, pada rapat paripurna penutupan masa sidang II 2021/2022, 16 Desember 2021, keputusan itu direvisi. Pimpinan DPR menetapkan kembali anggota panitia khusus menjadi 30 orang, dan 4 unsur pimpinan, sesuai tata tertib awal karena ada surat dari Majelis Kehormatan Dewan (MKD), yang mengingatkan pelanggaran prosedur itu,” ungkap Yohana.

Lebih lanjut, Yohana mengatakan RUU IKN tidak mematuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna. Menurut dia, pembahasan RUU IKN haruslah sesuai dengan prosedur terutama setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

“Berkaca dari pengalaman UU Cipta Kerja, Pansus RUU IKN harus sangat berhati-hati agar UU yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan asas-asas pembentukan UU yang baik. Dalam putusannya, MK menyoroti pembentukan UU agar melibatkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Sayangnya, RUU IKN belum melibatkan partisipasi publik yang bermakna dengan tidak melibatkan semua unsur masyarakat, baik petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan organisasi masyarakat sipil,” pungkas Yohana.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

HUT Ke-76 Polri, Henry Indraguna Dukung Restorative Justice

Dalam peringatan HUT ke-76 Bhayangkara, Henry Indraguna mendukung jajaran Polri menerapkan konsep restorative justice.

NEWS | 2 Juli 2022

Tjahjo Wafat, Khofifah: Insyaallah Beliau Husnulkhatimah

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya Tjahjo Kumolo.

NEWS | 2 Juli 2022

Jusuf Kalla Kenang Tjahjo sebagai Sosok Baik dalam Bekerja

Jusuf Kalla (JK) menyampaikan rasa duka cita atas wafatnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.

NEWS | 2 Juli 2022

Suasana Sepi Rumah Duka Menteri Tjahjo Kumolo di Semarang

Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia di Jakarta, Jumat (1/7/2022), memiliki rumah di Kota Semarang.

NEWS | 1 Juli 2022

Pelaku Penembakan di Sidoarjo Dijanjikan Imbalan Rp 100 Juta

JO, pelaku penembakan terhadap SB, seorang bos rongsokan di Sidoarjo, Jawa Timur, mengaku dijanjikan imbalan senilai Rp 100 juta jika berhasil melakukan tugas.

NEWS | 2 Juli 2022

Tjahjo Kumolo Meninggal Dunia, Hendi: Beliau Orang Baik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Tjahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat (1/7/2022).

NEWS | 1 Juli 2022

Wiku: Wabah PMK Terjadi di 19 Provins, 223 Kabupaten/Kota

Terdapat 19 provinsi dan 223 kabupaten/kota yang terdampak penyakit mulut dan kuku atau PMK yang terjadi pada hewan ternak.

NEWS | 1 Juli 2022

GMNI Nilai Kunjungan Jokowi Dapat Turunkan Tensi Geopolitik

Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia dapat menurunkan tensi geopolitik global.

NEWS | 1 Juli 2022

Tjahjo Kumolo Wafat, Novita Wijayanti: Selamat Jalan Senior

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Tjahjo Kumolo.

NEWS | 1 Juli 2022

Santri Dukung Ganjar Gelar Jumat Berkah Berbagi di Gunung Kidul

Relawan Ganjar Pranowo, Santri Dukung Ganjar menggelar Jumat berkah berbagi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

NEWS | 1 Juli 2022


TAG POPULER

# Malaysia Open


# Rusia


# Roy Suryo


# Tjahjo Kumolo Meninggal


# Ayu Anjani


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
HUT Ke-76 Polri, Henry Indraguna Dukung Restorative Justice

HUT Ke-76 Polri, Henry Indraguna Dukung Restorative Justice

NEWS | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings