Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB, Nur Nadlifah mengatakan pihaknya serius mengawasi vaksinasi yang tengah berlangsung ini. Salah satu bentuk pengawasan DPR dengan pembentukan panitia kerja (Panja) Vaksin pada 20 Januari 2022.
Nur mengatakan, isu-isu terkait vaksin akan dibahas secara mendalam dan detail dalam Panja Vaksin ini termasuk isu bisnis vaksin hingga adanya vaksin expired atau kedaluwarsa.
“Akan menjadi masukan (pembahasan) buat kami, kebetulan Panja baru terbentuk kemarin dan ini juga teman-teman fraksi belum menentukan anggota panjanya,” kata Nur di Jakarta, Sabtu (22/1/2022).
Nur menegaskan, jika vaksinasi ini kental dengan nuansa bisnis, pihaknya akan mengevaluasi bersama dan mengejar dugaan komersialisasi vaksin tersebut. Nur menekankan, vaksin saat ini masih gratis demi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.
“Kita akan mengawasi itu pasti, jika vaksin ini kental dengan bisnis ini akan menjadi evaluasi bagi kita. Kita akan kejar juga,” tegasnya.
Selain isu bisnis, dia juga mengatakan vaksin yang sudah expired atau kedaluwarsa hasil dari bantuan juga akan menjadi perhatian DPR. Pihaknya bakal mempertanyakan penyebab vaksin tersebut expired dan langkah selanjutnya agar vaksin kedaluwarsa tersebut tidak disuntikkan kepada masyarakat.
“Vaksin yang sudah expired itu dari bantuan. Kami juga akan tetap memantau dan juga menanyakan kenapa harus expired,” pungkas dia.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago mengatakan pihaknya bakal membentuk Panja Vaksin Covid-19. Terdapat sejumlah hal yang akan didalami panja tersebut. Salah satunya terkait 1,1 juta dosis vaksin yang disebut kedaluwarsa hingga mengenai vaksin halal.
“Kami meneliti semuanya mulai besar anggaran, distribusi vaksin, hibah, dan lain-lain," ucap anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Jumat (21/1/2022).
Pembentukan panja vaksin ini, kata Irma merupakan respons atas pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut mayoritas vaksin kedaluwarsa berasal dari donasi gratis asal negara-negara maju. Selain soal vaksin kadaluarsa, semua aspek yang berkaitan dengan vaksin akan dibahas di panja nanti.
Meski demikian, politikus Partai Nasdem ini mengaku belum menerima data resmi terkait pernyataan Menkes Budi.
"Menkes menyatakan yang banyak expired itu vaksin hibah, tetapi memang belum ada data resmi hibah dari mana saja, termasuk juga berbagai aspek," kata Irma.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com
