Logo BeritaSatu

DPR: Perlu Evaluasi Menyeluruh DOB Sebelum Cabut Moratorium Pemekaran

Jumat, 11 Februari 2022 | 16:48 WIB
Oleh : Yustinus Paat / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Zulfikar Arse Sadikin menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh mengenai daerah otonomi baru (DOB) sebelum mencabut moratorium pemekaran. Menurut Zulfikar, hasil evaluasi tersebut akan menjadi pertimbangan untuk membuka lagi pemekaran DOB atau tidak.

“Evaluasi dululah pemekaran yang selama ini terjadi, benarkah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, benarkah terjadi efektivitas pemerintahan, benarkah terjadi demokratisasi di tingkat lokal? Kan begitu mestinya,” ujar Zulfikar saat dihubungi, Kamis (10/2/2022).

Advertisement

Menurutnya, belum ada evaluasi menyeluruh terhadap pemekaran daerah selama ini. Padahal, kata dia, evaluasi merupakan hal penting untuk memastikan tujuan pemekaran tersebut benar-benar terjadi dan dirasakan oleh masyarakat.

“Kalau kita enggak berani lakukan itu (evaluasi), sebenarnya apa pemekaran ini, hanya untuk bagi-bagi uang atau kekuasaan kepada elite masing-masing lokal begitu atau apa,” tegasnya.

Apalagi, kata Zulfikar, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) diatur bukan hanya pemekaran, tetapi juga penggabungan daerah. Selama ini, kata dia, belum pernah terjadi penggabungan daerah, padahal hal tersebut bisa dilakukan jika ada evaluasi atas pelaksanaan pemekaran daerah.

Selain itu, Zulfikar juga mengingatkan, jika pemekaran DOB mau dibahas, maka pemerintah perlu menerbitkan dua peraturan yang diamanatkan oleh UU Pemda, yakni Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah.

“Jadi, keluarkan dulu dua PP itu, baru kita bicara daerah otonomi baru. Selama dua PP itu belum keluar, lanjutkan saja moratoriumnya dan evaluasi juga daerah-daerah yang sudah dimekarkan,” kata Zulfikar.

Saat ini, Indonesia memiliki 223 Daerah Otonomi Baru (DOB). Hasil evaluasi pemerintah dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2019 menunjukkan sumber pendapatan sebagian besar dari 223 DOB yang dibentuk sejak tahun 1999 hingga 2014, masih tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan belum mampu mandiri.

Sementara, hingga April 2021, terdapat kurang lebih 325 usulan pembentukan DOB yang masuk ke Kemendagri dengan perincian 55 usulan provinsi baru, 233 usulan kabupaten baru, dan 37 usulan kota baru.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

G7 Desak Rusia Kembalikan Kendali Pembangkit Nuklir ke Ukraina

Kelompok negara G7 mendesak Rusia untuk mengembalikan kendali pembangkit nuklir Zaporizhzhia ke Ukraina.

NEWS | 12 Agustus 2022

Secara Diplomatik, Swiss Diminta Wakili Ukraina di Rusia

Ukraina telah meminta Swiss untuk mewakilinya secara diplomatis di Rusia. Swiss menekankan bahwa Moskwa perlu menerima usulan tersebut.

NEWS | 12 Agustus 2022

Beredar CCTV Perjalanan Istri Ferdy Sambo hingga Menghilangnya Brigadir J

Beredar video rekaman CCTV yang mengabadikan peristiwa runtut perjalanan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi hingga menghilangnya Brigadir J.

NEWS | 12 Agustus 2022

Ke Bareskrim, Integrity Beberkan Dugaan Korupsi Penerbitan HGU

Bareskrim Polri memberi atensi khusus atas laporan dugaan korupsi di areal kerja PT Inhutani II, Kotabaru, Kalsel yang dilaporkan Integrity Law Firm.

NEWS | 12 Agustus 2022

Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 11 Agustus 2022

Berikut ini Data Nasional Penerima Vaksin Covid-19 sampai 11 Agustus 2022 sesuai data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 11 Agustus 2022

Kasus Positif & Kematian Covid-19 di Jakarta, 11 Agustus 2022

Berikut ini Kasus Positif & Kematian Covid-19 di Jakarta, 11 Agustus 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 11 Agustus 2022

Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 11 Agustus 2022

Berikut ini Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 11 Agustus 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 11 Agustus 2022

Prevalensi Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 11 Agustus 2022

Berikut ini data Prevalensi Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 11 Agustus 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 11 Agustus 2022

Daftar 24 Polisi yang Diduga Langgar Etik Terkait Kasus Tewasnya Brigadir J

Itsus Polri masih terus melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melanggar kode etik terkait kasus Brigadir J. Ada 24 polisi yang diduga langgar etik.

NEWS | 11 Agustus 2022

Data Positivity Rate Covid-19 sampai 11 Agustus 2022

Berikut ini Data Nasional Positivity Rate Covid-19 sampai 11 Agustus 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 11 Agustus 2022


TAG POPULER

# Puan Maharani


# Pohon Koka


# Brigadir J


# Ferdy Sambo


# Mahfud MD


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Harga Minyak Menguat karena IEA Naikkan Proyeksi Permintaan

Harga Minyak Menguat karena IEA Naikkan Proyeksi Permintaan

EKONOMI | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings