Logo BeritaSatu

DPR: Wajar Presiden Jokowi Terbitkan Pajak Khusus IKN

Kamis, 5 Mei 2022 | 17:57 WIB
Oleh : Yustinus Paat / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah merespons langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menerbitkan daftar pajak khusus dalam Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Najib, penerapan pajak tersebut merupakan hal wajar.

“Dalam beberapa hal fungsi pajak hal tersebut saya rasa cukup masuk akal. Diharapkan ke depan, IKN ini well managed dari berbagai aspek, termasuk pengendalian dari isu-isu lingkungan,” kata Najib kepada wartawan, Kamis(5/5/2022).

Advertisement

Najib menilai pajak tidak hanya bertujuan untuk menggenjot penerimaan negara. Menurutnya, pajak bisa mengendalikan laju pertumbuhan kendaraan bermotor.

“Pajak bisa efektif dalam hal mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor. Secara umum hal tersebut bertujuan tidak hanya dari sisi penerimaan lebih jauh dalam upaya mengendalikan sekaligus membatasi agar ramah terhadap lingkungan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Najib mengusulkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan sejumlah pajak, seperti untuk perhotelan dan jasa kesenian hingga hiburan. “Dari sisi tarif haruslah tidak terlalu tinggi agar juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan IKN,” ujar Najib.

Diketahui, Jokowi menetapkan 13 jenis pajak khusus yang dapat dipungut oleh Otorita IKN, termasuk di dalamnya pajak sarang burung walet. Pajak khusus adalah pajak yang berlaku khusus di Ibu Kota Nusantara untuk membiayai kegiatan otorita. Nantinya, dasar pelaksanaan pajak khusus IKN, termasuk juga pungutan khusus akan diatur dalam peraturan otorita.

Adapun 13 jenis pajak khusus IKN tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak alat berat
4. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
5. Pajak air permukaan
6. Pajak rokok
7. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
8. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
9. Pajak barang dan jasa tertentu atas:
- Makanan dan/atau minuman;
- Tenaga listrik;
- Jasa perhotelan;
- Jasa parkir; dan
- Jasa kesenian dan hiburan.
10. Pajak reklame
11. Pajak air tanah
12. Pajak mineral bukan logam dan batuan
13. Pajak sarang burung walet.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

G7 Desak Rusia Kembalikan Kendali Pembangkit Nuklir ke Ukraina

Kelompok negara G7 mendesak Rusia untuk mengembalikan kendali pembangkit nuklir Zaporizhzhia ke Ukraina.

NEWS | 12 Agustus 2022

Secara Diplomatik, Swiss Diminta Wakili Ukraina di Rusia

Ukraina telah meminta Swiss untuk mewakilinya secara diplomatis di Rusia. Swiss menekankan bahwa Moskwa perlu menerima usulan tersebut.

NEWS | 12 Agustus 2022

Beredar CCTV Perjalanan Istri Ferdy Sambo hingga Menghilangnya Brigadir J

Beredar video rekaman CCTV yang mengabadikan peristiwa runtut perjalanan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi hingga menghilangnya Brigadir J.

NEWS | 12 Agustus 2022

Ke Bareskrim, Integrity Beberkan Dugaan Korupsi Penerbitan HGU

Bareskrim Polri memberi atensi khusus atas laporan dugaan korupsi di areal kerja PT Inhutani II, Kotabaru, Kalsel yang dilaporkan Integrity Law Firm.

NEWS | 12 Agustus 2022

Data Penerima Vaksin Covid-19 sampai 11 Agustus 2022

Berikut ini Data Nasional Penerima Vaksin Covid-19 sampai 11 Agustus 2022 sesuai data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 11 Agustus 2022

Kasus Positif & Kematian Covid-19 di Jakarta, 11 Agustus 2022

Berikut ini Kasus Positif & Kematian Covid-19 di Jakarta, 11 Agustus 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 11 Agustus 2022

Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 11 Agustus 2022

Berikut ini Data Kasus Aktif Covid-19 Nasional sampai 11 Agustus 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 11 Agustus 2022

Prevalensi Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 11 Agustus 2022

Berikut ini data Prevalensi Tertinggi Covid-19 di 10 Provinsi, 11 Agustus 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 11 Agustus 2022

Daftar 24 Polisi yang Diduga Langgar Etik Terkait Kasus Tewasnya Brigadir J

Itsus Polri masih terus melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melanggar kode etik terkait kasus Brigadir J. Ada 24 polisi yang diduga langgar etik.

NEWS | 11 Agustus 2022

Data Positivity Rate Covid-19 sampai 11 Agustus 2022

Berikut ini Data Nasional Positivity Rate Covid-19 sampai 11 Agustus 2022 sesuai dengan data dari Kementerian Kesehatan.

NEWS | 11 Agustus 2022


TAG POPULER

# Puan Maharani


# Pohon Koka


# Brigadir J


# Ferdy Sambo


# Mahfud MD


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Yogyakarta Jadi Tuan Rumah Indonesia Para Badminton International 2022

Yogyakarta Jadi Tuan Rumah Indonesia Para Badminton International 2022

SPORT | 21 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2022 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings