REI Usulkan 5% Anggaran Perumahan Dalam APBN

REI Usulkan 5% Anggaran Perumahan Dalam APBN
Pembuat sekaligus pemilik hak cipta Rumah Murah sejak 1993, Umar Sumadi dari Palembang di depan rumah buatannya di halaman Kementerian Perumahan Rakyat. Kementerian Perumahan Rakyat(Kemenpera) memiliki kebijakan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan dengan membayar angsuran per-bulan Rp 575.000 untuk harga rumah Rp 70 juta. ( Foto: JG Photo/ Afriadi Hikmal / JG Photo/Afriadi Hikmal )
Imam Muzakir / FER Rabu, 13 Maret 2013 | 21:35 WIB

Padang - Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan kepada pemerintah agar dana untuk pembangunan Perumahan di Indonesia terutama bagi kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) minimal 5% dari anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN).

Ketua Umum DPP REI, Setyo Maharso mengatakan, besarnya kebutuhan anggaran untuk sektor perumahan ini, karena backlog untuk rumah setiap tahun terus bertambah.

Sehingga dengan adanya anggaran 5% dari APBN atau sebesar Rp75 triliun dari Rp1500 triliun ini, maka perumahan terus bergairah, terutama MBR.

“Saya kira, pengembang juga ikut terdorong bangun perumahan bagi MBR, dan ini sangat bergairah," kata Maharso," saat konpres HUT REI ke 41 di Padang, Rabu (13/3).

Menurut dia, selama ini anggaran untuk pendidikan sangat besar capai 20%, sedangkan untuk sektor perumahan bagi rakyat miskin kurang diperhatikan, padahal rumah sangat penting, terutama untuk belajar.

"Kenapa Pendidikan besaranya bisa mencapai 20%, sedangkan perumahan kecil, padahal rumah sangat urgen sekali," kata dia.

Selain itu, hasil data 2010 lalu, backlog sendiri sudah mencapai 13,6 juta unit rumah dan kebutuhannya setiap tahun 800 ribu unit dan ketersediaan sekitar 400 ribu unit.

"Kemenpera saja kalau untuk habiskan anggaran 5% saja belum tentu habis, karena itu peran REI bantu program pemerintah ini sangat penting," kata dia.

Sementara itu, menanggapi usulan REI tersebut, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz mengatakan, prinsipnya tidak keberatan anggaran untuk perumahan sebesar 5%.

"Tidak Jadi masalah, sebesar itu, tetapi Kemenpera acuannya adalah sesuai dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)," kata dia.

Karena kata dia, anggaran untuk Kemenpera tersebut bisa lebih atau kurang dari 5%, tergantung daris hasil pembahasan program prioritas sektor perumahan.

"Bisa saja kita anggarannya capai 10%, tergantung dari RPJM sendiri," ujarnya.