Kementerian PUPR Libatkan Masyarakat Bangun Infrastruktur Air Bersih

Kementerian PUPR Libatkan Masyarakat Bangun Infrastruktur Air Bersih
Sanitasi dan Listrik Rumah MBR Dinilai Masih Buruk ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Siprianus Edi Hardum / EHD Kamis, 8 Februari 2018 | 13:30 WIB

Jakarta-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakuyat (PUPR) melalui Drektorat Jenderal Cipta Karya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 55 miliar untuk mendukung penanganan pengurangan stunting (kekurangan gizi kronis) di 10 kabupaten prioritas di Indonesia. Dana tersebut digunakan untuk program air limbah perdesaan sebesar Rp 30 miliar dan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) sebesar Rp 25 miliar.

Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan gagal tumbuh, gagal kembang dan gangguan metabolisme pada anak balita. Terutama pada 1.000 hari pertama sejak di dalam kandungan. Penyebab stunting diantaranya kurangnya pengetahuan ibu hamil pentingnya asupan gizi, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan seperti posyandu, pola makan gizi tidak seimbang, serta lingkungan yang tidak sehat.

“Oleh karena itu dalam penanganannya memerlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Kami di Kementerian PUPR mendukung dalam penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi sehingga mendukung lingkungan yang sehat,” papar Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo di Jakarta, Selasa (8/2).

Ia mengatakan, melalui program air limbah perdesaan, pembangunan sanitasi akan diprioritaskan pada kawasan kumuh miskin dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan skema padat karya. Melalui pelibatan masyarakat, diharapkan masyarakat lebih merasa memiliki infrastruktur yang dibangun sehingga pemeliharaannya lebih terjamin.

Program ini juga bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS). “Upaya penyediaan air bersih berkaitan dengan ketersediaan sanitasi sehat. Prilaku BABS juga dapat mengakibatkan pencemaran air. Tidak hanya di perdesaan, di perkotaan misalnya dengan luasan rumah yang semaki kecil dengan tanah 60 meter persegi (m2), jarak antara tangki septik dan sumur bor sangat dekat. Sehingga tanki septik harus dibuat benar, secara periodik disedot dengan mobil tinja dan diolah pada instalasi pengolahan air limbah,” jelasnya.

Pada 10 kabupaten prioritas penurunan stunting, Ditjen Cipta Karya akan membangun infrastruktur berupa tangki septik individual atau tangki septik komunal yang bisa digunakan oleh 5-10 kepala keluarga maupun kombinasi dari keduanya. Alokasi anggaran per lokasi yakni Rp 300 juta.

Masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan Pamsimas dibantu oleh fasilitator. Kegiatan yang dilakukan adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau perluasan SPAM yang ada dengan modul sambungan rumah, maupun SPAM yang ada dioptimalkan melalui rehabilitasi dan perluasan sambungan rumah.Alokasi anggaran kegiatan ini per lokasi yakni Rp 250 juta.

“Pelaksanaan program ini dimulai bulan Maret 2018. Perlu diketahui untuk program pemberdayaan masyarakat dimulai dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan ditargetkan rampung Akhir Agustus 2018,” jelasnya.

Sepuluh kabupaten/kota prioritas yakni Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau, Lampung Tengah di Provinsi Lampung, Cianjur di Provinsi Jawa Barat, Pemalang dan Brebes di Provinsi Jawa Tengah, Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat, Gorontalo di Provinsi Gorontalo, Maluku Tengah di Provinsi Maluku dan Lanny Jaya di Provinsi Papua.



Sumber: Suara Pembaruan