Apersi Keluhkan Perkim 403

Apersi Keluhkan Perkim 403
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia (Apersi) menggelar rapat kerja (Raker) di Jakarta, Rabu (7/2) ( Foto: Istimewa )
Imam Muzakir / FER Kamis, 8 Februari 2018 | 15:18 WIB

Jakarta - Pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia (Apersi) menilai bahwa Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSSehat) atau Perkim 403 sulit diterapkan dilapangan.

Ketua Umum Apersi, Junaedi Abdillah, mengungkapkan, Kepmen Perkim 403 tersebut berdampak pada tertundanya realisasi kredit pemilikan rumah (KPR) dari perbankan

"Penerapan kembali peraturan Kepmen Perkim nomor 403 tahun 2002, perlu dievaluasi kembali, karena sangat memberatkan bagi pengembang dan juga nilai nilai lokal," ungkap Junaedi Abdillah, di sela Raker Apersi, di hotel Ibis Cawang, Jakarta, Rabu (7/2).

Bila ini diterapkan, kata Junaedi, berdampak pada terancamnya program sejuta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. Dia mencontohkan, ketentuan bahwa WC harus terletak 10 meter dari sumber air di perumahan. Padahal, area klaster rumah ssubsidi luasannya minimal 50-60 meter persegi.

Selain itu, ada pula ketentuan material yang harus menggunakan kayu sebagai pondasi. Kalau peraturan itu dijalankan semua pengembang harus ikut. Sedangkan tidak semua daerah memiliki material yang disyaratkan tersebut.

Junaedi mengatakan, penerapkan aturan tersebut dianggap memberatkan pengembang, karena perbankan untuk melakukan akad kredit rumah subsidi harus mengacu kepada Kepmen Perkim nomor 403 tahun 2002 dan bila tidak sesuai maka pihak perbankan tidak akan memberikan kredit.

"Kami setuju dengan program pemerintah untuk pengawasan dan kualitas rumah. Namun, kebijakan tersebut tentu memberatkan pengembang di daerah. Pasalnya kondisi lahan didaerah bermacam macam," pungkasnya.

 



Sumber: Investor Daily