Koperasi Potensial Jadi Solusi Backlog Rumah

Koperasi Potensial Jadi Solusi Backlog Rumah
Ilustrasi perumahan. ( Foto: Antara / Raisan Al Farisi )
/ FER Rabu, 5 Desember 2018 | 19:09 WIB

Jakarta - Koperasi perumahan dianggap potensial dan bisa menjadi solusi persoalan backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat di Indonesia.

Pengamat Ekonomi, Suroto, mengatakan, sudah saatnya pemerintah melihat masalah backlog atau kekurangan rumah sebagai masalah serius dan menggunakan koperasi sebagai instrumen strategis mengingat arti pentingnya bagi kemajuan masyarakat.

"Model koperasi perumahan ini berkembang pesat di negara maju seperti Kanada dan Amerika Serikat, dan terbukti efektif menyelesaikan masalah," kata pengamat dari Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategis (Akses) itu, di Jakarta, Rabu (5/12).

Ia mencatat backlog rumah sampai saat ini kurang lebih 13,5 juta unit. Pada 2025 diperkirakan kebutuhan rumah mencapai 30 juta unit, di mana kebutuhan pertahun 1,2 juta dan pemerintah baru mampu menyediakan sekitar 1 juta.

"Model penyediaan perumahan selama ini juga karena sifatnya yang komersial membuat masyarakat menengah ke bawah sulit menjangkau. Meskipun perumahan yang ada sudah disediakan dengan konsep rumah sederhana sekalipun," katanya.

Pada akhirnya, kata dia, masyarakat menengah ke bawah tergusur dari pusat-pusat kota. "Di sisi lain harga rumah yang tak terjangkau saat ini, juga kualitas bangunannya tidak memadai," katanya.

Padahal, Suroto menekankan, rumah memiliki arti penting untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia. "Banyak masalah kriminal muncul dari rumah yang tidak sehat. Ongkos sosialnya menjadi tinggi dan menjadi beban pemerintah," katanya.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah mengembangkan koperasi perumahan yang tidak cenderung berorientasi untung semata. Menurut dia, hal itu bukan semata akan membantu masyarakat untuk mendapatkan rumah layak tapi sekaligus mengurangi ongkos sosial.

"Konsep koperasi perumahan ini cukup dikembangkan beberapa saja di kota besar. Kemudian pemerintah pusat atau daerah agar tidak menambah pengeluaran, cukup ikut mendukung dalam bentuk investasi di awalnya dalam bentuk modal penyertaan," katanya.

Setelah itu, dukungan pemerintah terhadap koperasi cukup menyediakan misalnya garansi, subsidi bunga jangka panjang (mortage), penyediaan hak guna lahan, dan lain sebagainya.

"Instrumen regulasinya untuk model ini sudah mencukupi. Ada Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 1998 yang mengatur model modal penyertaan pemerintah ke koperasi," katanya.



Sumber: ANTARA
CLOSE