REI Kritisi Peraturan Menpteri PUPR Tentang PPJB Rumah

REI Kritisi Peraturan Menpteri PUPR Tentang PPJB Rumah
Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata. ( Foto: Imam Mudzakir/Investor Daily )
Herman / FER Rabu, 14 Agustus 2019 | 20:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) pada 18 Juli 2018 telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah.

Dalam Permen tersebut, ditegaskan bahwa pembeli dapat meminta pengembalian biaya kepada pengembang apabila pengembang tidak menepati perjanjian pembangunan. Di sisi lain, PPJB tidak mengatur ketentuan denda pembeli apabila para pembeli telat membayar cicilan atau rumah.

Terkait hal ini, Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata, menyampaikan, harus ada kejelasan tentang pasal pengembalian dana atas pembatalan tersebut. Sebab, pengembang telah membayarkan pajak ke negara ketika transaksi dengan pembeli sudah terjadi.

"PPh dan segala macamnya kan dilaporkan setiap bulan. Kalau misalkan harus ada pengembalian biaya ke pembeli, lalu pajak yang sudah dikeluarkan ini bagaimana? Kalau harus dibebankan juga ke pengembang, tentu berat sekali karena uangnya kan tidak di kita dan sudah diserahkan ke negara, " kata Soelaeman Soemawinata kepada Beritasatu.com melalui sambungan telepon, Rabu (14/8/2019).

Pria yang akrab disapa Eman ini mengatakan, industri properti di Indonesia saat ini sebetulnya sedang dalam kondisi terpuruk. Seharusnya pemerintah mendukung dari sisi regulasi yang bisa mendorong industri ini bisa lebih berkembang. Aturan tersebut juga harus memberikan keadilan untuk dua sisi, baik itu pengembang maupun konsumen.

"Saya tanya ke beberapa pengembang, Permen ini katanya sangat memberatkan di beberapa hal, misalnya juga terkait IMB yang multi tafsir. Permen ini sebetulnya ideal kalau sistem pemerintahannya bekerja ideal. Contohnya boleh memasarkan tetapi harus sudah ada izin IMB. Kalau untuk rumah tapak, ini tidak jadi masalah. Tapi kalau untuk bangunan gedung seperti apartemen, mengurus IMB-nya saja bisa sampai 4 tahun, bagaimana bisa menjualnya? Yang ditemukan di lapangan, seringkali aturan pemerintah pusat juga tidak bisa dijalankan di daerah," tandas Eman.



Sumber: BeritaSatu.com