Sertifikat Laik Fungsi Hambat Program Rumah Bersubsidi

Sertifikat Laik Fungsi Hambat Program Rumah Bersubsidi
Pembangunan rumah bersubsidi. ( Foto: Antara )
Edo Rusyanto / AB Selasa, 10 September 2019 | 09:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kewajiban pengembang memiliki sertifikat laik fungsi (SLF) sebagai persyaratan akad kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi justru menghambat pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, selain prosesnya sangat birokratis, tak banyak pemerintah daerah (pemda) yang menerbitkan SLF.

Kewajiban memiliki SLF sesungguhnya bertujuan baik, yaitu untuk menjamin kualitas bangunan yang dibeli konsumen. Namun, karena SLF sulit didapat, beleid itu malah mempersulit pemerintah dalam memangkas defisit pasokan hunian (backlog).

Hal itu terungkap dalam wawancara dengan Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) Khalawi Abdul Hamid dan Sekjen DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida di Jakarta, Senin (9/9).

Dirjen Penyediaan Perumahan Kempupera Khalawi Abdul Hamid mengakui proses memperoleh SLF masih sulit dan berbelit-belit. “Yang dikeluhkan adalah proses birokrasinya karena belum cepat dan tidak sederhana,” ujarnya.

Untuk itu, menurut Khalawi, Kempupera, khususnya Ditjen Cipta Karya, terus melakukan pembinaan ke pemda agar mereka dapat menerbitkan SLF secara mudah, murah, cepat, dan sederhana.

“Bagi daerah yang belum siap, mereka boleh menggunakan tenaga ahli bersertifikasi untuk mengeluarkan keterangan kelaikan fungsi suatu bangunan, termasuk bangunan rumah,” tuturnya.

Khalawi menjelaskan SLF adalah sertifikat yang diterbitkan pemda bagi bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai izin mendirikan bangunan (IMB) dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan.

“Ini sangat penting untuk menjamin keandalan bangunan dan keselamatan penggunanya. Saya kira, kita semua, termasuk para pengembang, sepakat bahwa hal ini sangat penting,” tegasnya.

Sekjen REI Paulus Totok Lusida mengungkapkan, yang dibutuhkan pengembang adalah kemudahan proses keluarnya SLF. Bagi rumah tapak bersubsidi, sejatinya pemda bisa menyerahkan kepada ahli madya bersertifikasi.

“Saat ini, masih sedikit pemda yang mampu menerapkan SLF. Akibatnya, banyak sekali akad KPR yang tersendat. Banyak masyarakat yang tidak bisa akad kredit, padahal mereka sangat butuh rumah subsidi,” katanya.

Pentingnya kemudahan proses pengurusan perizinan sudah diamanatkan Presiden Jokowi ketika menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan. Inpres yang diterbitkan pada 14 April 2016 itu diharapkan mampu mempercepat pembangunan perumahan, terutama dalam mendorong Program Sejuta Rumah (PSR).

Salah satu semangat pemerintah menderegulasi perizinan di sektor properti tersirat dalam Paket Kebijakan XIII. Lewat paket ini, pemerintah berupaya menyederhanakan regulasi, sekaligus menekan pajak yang dikenakan terhadap pengembang kawasan perumahan.

Apabila sebelumnya ada 33 izin dan tahapan, kini pemerintah hanya mensyaratkan 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan izin dan tahapan ini maka waktu pembangunan rumah bagi MBR atau rumah bersubsidi ditargetkan lebih pendek, menjadi 44 hari, dari sebelumnya 769-981 hari. Selain itu, penerbitan IMB induk dan pemecahan IMB diproyeksikan lebih singkat dari 30 hari menjadi tiga hari kerja.

Menurut Sekjen REI Paulus Totok Lusida, kehadiran SLF seharusnya tidak menghambat masyarakat penerima subsidi dalam memperoleh tempat tinggal layak huni. Terlebih backlog kepemilikan rumah di Indonesia, berdasarkan data statistik 2015, mencapai 11,4 juta.

Khalawi Abdul Hamid mengemukakan, upaya menekan backlog dilakukan pemerintah sejak 2015 lewat PSR.
Lewat PSR, pemerintah selama kurun waktu 2015 sampai 2018 berhasil membangun 3,54 juta unit hunian. Sedangkan pada 2019, pemerintah menargetkan pembangunan PSR sebanyak 1,25 juta unit dengan capaian realisasi sampai 2 September 2019 sebanyak 874.043 unit.

 



Sumber: Investor Daily