SLF Rumah Subsidi

Pemerintah Mesti Duduk Bersama Pengembang

Pemerintah Mesti Duduk Bersama Pengembang
Edo Rusyanto / EDO Rabu, 11 September 2019 | 19:52 WIB



Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diminta duduk bersama dengan pengembang properti untuk merespons keluhan seputar sertifikat laik fungsi (SLF) rumah subsidi. Kepentingan kedua pihak perlu disinkronkan guna mewujudkan tujuan memenuhi kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Pemerintah harus duduk bersama dengan pengembang untuk mencari solusi soal SLF. Agar semua pihak dapat berjalan semestinya," ujar Panangian Simanungkalit, pengamat bisnis properti kepada Investor Daily, di Jakarta, Selasa (10/9).

Dia berharap agar pemerintah tidak memperpanjang birokrasi sehingga merepotkan masyarakat, niatnya pemerintah terkait SLF bagus. "Tapi, pengembang perlu didengar agar industri menjadi efektif," tegas dia.

Semakin efektinya industri membangub hunian, tambah Panangian artinya juga mendukung program pemerintah. "Buatlah atuean yang realiatis. SLF jangan sampai hambat pembangunan rumah. Jangan jadi beban pengembang," pintanya.

Menurut Panangian, pemerintah harus mampu memotivasi pengembang untuj membangun rumah bagi rakyat. Dengan begitu Program Sejuta Rumah (PSR) yang digulirkan pemerintah dapat berjalan mulus.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid, sebelumnya mengakui bahwa ada keluhan dari pengembang soal SLF. “Yang dikeluhkan adalah proses birokrasinya karena belum cepat dan sederhana,” kata Khalawi.

Terkait hal ini, lanjut dia, PUPR khususnya melalui Ditjen Cipta Karya, terus melakukan pembinaan ke daerah agar dapat melaksanakan ketentuan terkait SLF ini dengan simpel. “Sejauh ini, bagi daerah yang belum siap, boleh dengan menggunakan tenaga ahli yang bersertifikan untuk mengeluarkan keterangan kelaikan fungsi suatu bangunan, termasuk bangunan rumah,” tuturnya.

Khalawi menjelaskan, SLF adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemda terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai izin mendirikan bangunan (IMB) dan telah memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasar hasil pemeriksaan. Hal ini sangat penting untuk menjamin keandalan bangunan dan keselamatan penggunanya. “Saya kira kita semua, termasuk para pengembang, sepakat bahwa hal ini sangat penting,” tegas dia.

Bagi Sekjen DPP Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida, yang dibutuhkan pengembang adalah kemudahan proses keluarnya SLF. Untuk rumah tapak bersubsidi, sejatinya pemda bisa menyerahkan pada ahli madya yang bersertifikat. “Saat ini, masih sedikit pemerintah daerah yang mampu menerapkan SLF sehingga akad KPR tersendat. Banyak masyarakat yang tidak bisa akad padahal mereka butuh rumah subsidi,” ujar dia.

Pentingnya kemudahan proses pengurusan perizinan sudah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo ketika menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan. Inpres yang diterbitkan pada 14 April 2016 diharapkan mempercepat pembangunan perumahan terutama dalam mendorong program sejuta rumah (PSR).

Salah satu semangat pemerintah menderegulasi perizinan di sektor properti tersirat di dalam Paket Kebijakan XIII. Lewat paket ini pemerintah akan menyederhanakan regulasi sekaligus menekan pajak yang dikenakan bagi pengembang kawasan perumahan. Bila sebelumnya ada 33 izin dan tahapan kini menjadi 11 izin dan rekomendasi. Dengan pengurangan izin dan tahapan ini maka waktu pembangunan rumah bagi MBR atau rumah bersubsidi menjadi lebih pendek, yakni dari berkisar 769 – 981 hari dipercepat menjadi 44 hari. Selain itu, penerbitan IMB Induk dan Pemecahan IMB dipersingkat dari 30 hari jadi tiga hari kerja.

Menurut Totok, kehadiran SLF seharusnya tidak menghambat masyarakat penerima subsidi dalam memperoleh tempat tinggal layak huni.

Terlebih, saat ini, sesuai dengan data statistik pada 2015, backlog kepemilikanrumah di Indonesia sebanyak 11,4 juta. Upaya menekan backlog dilakukan pemerintah sejak 2015 lewat Program Sejuta Rumah (PSR).

Khalawi mengatakan, PSR selama kurun waktu 2015 sampai 2018 berhasil membangun sebanyak 3,54 juta unit. Sedangkan pada 2019, pemerintah menargetkan pembangunan PSR sebanyak 1,25 juta unit dengan capaian realisasi sampai dengan 2 September 2019 sebanyak 874.043 unit.

Menurut Joko Suranto, ketua DPD REI Jawa Barat, SLF dirasa mengganjal ketika terkait program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Butuh pelonggaran regulasi.

Dia mengatakan, mulai tahun 2018, pemerintah bersama dengan Bank Dunia (World Bank) membuat alternatif skema pembiayaan untuk pembelian rumah yang berbeda dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ataupun subsidi selisih bunga (SSB), yaitu BP2BT. Namun skema pembiayaan BP2BT tersebut belum dapat diterima pasar dikarenakan persyaratan enam bulan menabung. "Lalu, pembayaran subsidi uang muka yang signifikan yaitu Rp 32 juta sampai dengan Rp40 juta akan memberatkan cash flow pengembang karena dirasa diterima dalam waktu yang cukup lama," kata dia.

 



Sumber: Investor Daily