PUPR Akan Jadi Kementerian Pertama yang Pindah ke Ibu Kota Baru

PUPR Akan Jadi Kementerian Pertama yang Pindah ke Ibu Kota Baru
Lahan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur ( Foto: Istimewa )
Lona Olavia / AMA Kamis, 7 November 2019 | 12:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menjadi kementerian pertama yang akan pindah ibu kota negara baru.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin di Jakarta, Kamis (7/11/2019) menyampaikan, ada inisiatif baru pada periode 2020-2024 yakni pembangunan infrastruktur untuk ibu kota negara. Ibu kota negara berbeda dengan ibu kota pemerintahan. Ibu kota negara membutuhkan banyaknya aktifitas di wilayah tersebut agar bisa berjalan optimal.

"Ibu kota negara harus punya aktivitas supaya bisa hidup dan yang pertama pindah adalah PUPR tahun 2024. Ini program riil, tinggal tunggu undang-undang dari DPR. Kalau sudah oke, PUPR akan pindah sekarang sedang persiapan," katanya dalam “Infrastructure Outlook Forum 2020” bertajuk Implementasi Perencanaan Proyek-Proyek Infrastruktur di Pemerintahan Baru, yang diselenggarakan Majalah Investor bekerja sama dengan Tarsus.

Sebelumnya,Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, perencanaan kota-kota baru di Indonesia, termasuk persiapan pengembangan ibu kota negara telah dilaksanakan dan diharapkan akan segera kita lihat wujudnya dalam periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi 2019 - 2024.

Adapun peletakan batu pertama atau groundbreaking ibu kota baru akan dilakukan pada 2020. Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu rencananya dilakukan dalam tiga tahap. "Kami akan mulai dan sekarang sudah mulai. Mudah-mudahan pertengahan tahun depan akan kita bisa mulai groundbreaking. Itu target kami," katanya.

Basuki menjelaskan, pembangunan tahap pertama adalah pembangunan desain ibu kota baru, termasuk tata letak kementerian. Tahap kedua, pembangunan sarana dan prasarana. Mulai dari pembangunan jalan hingga drainase air bersih. Terakhir, tahap ketiga, pemindahan kementerian-kementerian ke ibu kota baru. Meski begitu, Basuki memahami semua tahapan ini tidak bisa dilakukan jika belum ada payung hukum terkait pemindahan ibu kota.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus bersiap untuk merancang pembangunan infrastruktur ibu kota baru yang berlokasi di Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salah satunya pembangunan di sektor perumahan, yang bakal turut melibatkan pihak swasta.



Sumber: Suara Pembaruan