Kuota FLPP Menipis, BTN Pacu Pembiayaan Skema BP2PT

Kuota FLPP Menipis, BTN Pacu Pembiayaan Skema BP2PT
BTN optimistis dapat menyalurkan KPR subsidi dengan skema BP2BT untuk 5.635 unit rumah. ( Foto: Istimewa / - )
Mashud Toarik / MT Kamis, 28 November 2019 | 14:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka mengoptimalkan penyaluran kredit rumah subsidi di tahun 2019, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menggelar akad kredit massal dengan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT. Kegiatan ini dilakukan secara serentak pada tanggal, 25 -29 November 2019 di Kantor Cabang Bank BTN.

Melalui upaya tersebut, BTN meraih penyaluran KPR dengan skema BP2BT lebih dari 1.200 unit. Salah satu lokasi penyelenggaraan akad massal KPR dengan skema BP2PT adalah kantor cabang Bogor dengan jumlah peserta sebanyak 200 debitur.

“Pengajuan BP2BT kami pacu seiring menipisnya kuota FLPP, sehingga akhir tahun ini kami optimistis dapat menyelesaikan target penyaluran BP2BT untuk 5.635 unit rumah,” kata Direktur Consumer & Commercial Lending Bank BTN, Hirwandi Gafar sebagaimana dikutip dari siaran pers, Kamis (28/11/2019).

Sebagai informasi, Bank BTN salah satu bank yang mendapatkan kuota BP2BT dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sepanjang 2019 Bank BTN menargetkan penyaluran KPR dengan skema BP2BT untuk 5.635 unit rumah atau senilai Rp 609 miliar. Jumlah ini menjadikan bank ini sebagai bank pelaksana penyalur KPR dengan skema BP2BT terbanyak di Indonesia.

Hirwandi menjelaskan bahwa KPR yang disalurkan dengan skema BP2BT tersebut merupakan hasil kerja sama Pemerintah dengan Bank Dunia. Adapun dalam skema ini, yang diterima konsumen adalah keringanan uang muka, karena BP2BT memberikan subsidi uang muka hingga 40% atau dengan jumlah maksimal Rp 40 juta untuk pembelian rumah tapak. Sementara suku bunga pada KPR BP2BT mengikuti suku bunga komersial.

Lebih jauh dikatakan Hirwandi, pihaknya akan terus melakukan sosialiasi kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk menerima KPR subsidi dengan skema BP2BT.

Syarat-syarat dimaksud diantaranya; belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dalam bentuk apapun, dan memiliki penghasilan maksimal Rp6,5 juta (jika akan membeli rumah tapak) dan Rp8,5 juta (jika ingin membeli rumah susun), serta sudah menabung di Bank selama tiga bulan dengan batasan saldo pada saat pengajuan sebesar Rp 2 hingga Rp 5 juta. (tergantung besar penghasilan).

“Untuk memudahkan penyaluran KPR Subsidi dengan skema BP2BT maupun FLPP, kami aktif menjalin kerjasama perusahaan swasta ataupun BUMN yang memiliki karyawan dengan persyaratan di atas, contoh perusahaan yang kami sudah gandeng adalah Grab, Go-jek dan Bluebird serta sejumlah asosiasi profesi diantaranya Asosiasi pencukur rambut Garut dan Asosiasi penjual mie dan bakso,” kata Hirwandi.

Sebagai catatan, Program Sejuta Rumah yang diinisiasi Presiden Joko Widodo yang sudah berjalan sejak tahun 2015, dalam hal ini Kementerian PUPR menggandeng perbankan termasuk Bank BTN untuk menyalurkan susidi dengan berbagai skema, diantaranya FLPP dan BP2BT dan Bantuan Uang Muka atau BUM.

Per September 2019, perseroan telah menyalurkan kredit perumahan untuk 610.526 unit rumah. Menurut Hirwandi, pencapaian tersebut setara 76,31% dari total target Bank BTN dalam mendukung program nasional ini. “Secara total, hingga akhir tahun nanti, BTN berupaya menyalurkan kredit perumahan untuk 800.000 unit rumah,” kata dia.

Adapun, penyaluran tersebut terdiri atas kredit perumahan untuk 315.845 unit hunian subsidi senilai Rp9,17 triliun. Kemudian, untuk segmen non-subsidi, Bank BTN telah memberikan kredit perumahan untuk 135.791 unit rumah atau setara Rp14,99 triliun. Kinerja positif KPR Bank BTN pun sukses menempatkan bank spesialis pembiayaan perumahan ini tetap menjadi pemimpin di pasar KPR.



Sumber: Majalah Investor