Ketum Baru REI Optimistis Properti Bangkit di 2020

Ketum Baru REI Optimistis Properti Bangkit di 2020
Pemilihan Ketua Umum DPP REI berlangsung dalam Munas REI XVI 2019 di Hotel Intercontinental, Pondok Indah Jakarta, Kamis (28/11/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Lona Olavia )
Lona Olavia / FMB Jumat, 29 November 2019 | 10:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) periode 2019-2022 terpilih Paulus Totok Lusida optimistis tahun 2020 gairah properti akan mulai bangkit. Keyakinannya tersebut seiring dengan langkah yang akan ditempuh kepengurusan REI terutama soal perpajakan.

"Properti itu berkaitan dengan banyak sektor bukan hanya satu atau dua sektor. Bank Indonesia (BI) berencana turunkan suku bunga, tapi tak bisa satu sektor untuk bangkitkan. Tapi, kalau satu sektor jatuhkan pasar properti itu bisa. Bangkitkan harus banyak sektor, termasuk perpajakan," ujarnya kepada SP di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Perpajakan, menurutnya sangat berpengaruh karena mayoritas masyarakat Indonesia belum taat pajak. Sedangkan, daya beli dan minat untuk membeli properti sebenarnya mampu, namun terhalang denda dalam perpajakan.

"Semua ini harus ditindaklanjuti dengan tim pengurus supaya properti bisa bangkit di 2020. Saya mau ajak stakeholder duduk bersama. Dalam program 100 hari saya ini jelas ada upaya membangkitkan properti, karena kendala membeli properti di perpajakan, outstanding di pelaporan pajak tidak cukup untuk beli properti," jelasnya.

Pernyataannya tersebut didukung survei yang telah dilakukan REI dan BI di mana uang masyarakat yang masuk ke perbankan Indonesia di atas Rp 5.000 triliun tiap tahunnya, tetapi, tidak digunakan untuk membeli properti, melainkan disimpan di short term seperti deposito dan tabungan.

"Jadi bukan minatnya, tapi tidak bisa dipakai karena laporan pajaknya tidak benar. Ini harus ada solusi supaya masyarakat bisa lapor dengan benar tapi dendanya tidak besar. Kalau sekarang kan belum lapor dendanya 32 persen plus plus. Tidak rela orang dipotong segitu besar," kata Totok.

Lebih lanjut, hal tersebut adalah hal yang harus dibenahi termasuk soal perizinan dan peraturan. Untuk itu, Omnibus Law harus dimanfaatkan dengan maksimal. Apalagi, tanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah cukup positif mengenai saran tersebut. "Nah sekarang mau tindak lanjuti. Kemarin kan masih konsen di Munas," ucap Totok.

Untuk diketahui, Kamis (28/11) malam, tokoh pengembang asal Jawa Timur Paulus Totok Lusida, akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum REI menggantikan Solaeman Soemawinata. Pada kepengurusan sebelumnya, Totok menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP REI.

Ia terpilih setelah berhasil mengungguli suara Joko Suranto dari Jawa Barat. Ini merupakan kali pertama tokoh pengembang Jatim memimpin DPP REI. Meski Jatim memiliki anggota yang sangat banyak, selama ini selalu kalah dalam perebutan Ketua Umum melalui Munas. Totok berhasil mengumpulkan 134 suara, sedangkan Joko Suranto 72. Sedangkan tidak sah 2 suara.

Pemilihan Ketua Umum DPP REI berlangsung dalam Munas REI XVI 2019 di Hotel Intercontinental, Pondok Indah Jakarta. Pemilihan berlangsung secara terbuka. Masing-masing DPD diwakili voter. Dari 35 DPD ada 208 suara yang berhak memilih.

Sebelum menjadi Sekjen DPP REI, Totok sempat memimpin DPD REI Jatim. “Yang mendesak, tentunya adalah menyediakan program MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), karena dana yang tersedia untuk 2020 tersisa sekitar Rp 9 triliun. Itu kan hanya cukup untuk membiayai sekitar 90.000 unit rumah MBR,” ucapnya.

Ia mengakui backlog perumahan tetap menjadi fokus REI yang terus diupayakan untuk bisa ditekan. Menurutnya, untuk menekan backlog, dirinya mengusulkan pemangkasan regulasi yang menghambat. “Intinya, peraturan yang tidak kita akan diskusi mana-mana regulasi yang menghambat sehingga bisa diperbaki sehingga program penyediaan rumah bisa semakin mudah diwujudkan,” katanya.

Dalam visi misinya Totok antara lain menyampaikan ingin membangun kerja sama yang lebih erat antara pengembang besar dan kecil di daerah. Caranya dengan merealisasikan kerjasama untuk kewajiban hunian berimbang.

Ia juga memastikan untuk makin memperkuat hubungan baik dengan pemerintah untuk mewujudkan pengadaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Saat ini sudah pasti ada tambahan dana Rp 2 triliun untuk MBR dari pemerintah di akhir tahun ini," tuturnya.

Di sisi lain, Totok menegaskan komitmen dirinya untuk melakukan konsolidasi seluruh potensi anggota REI. Ia menambahkan, REI tidak akan terkotak-kotak akibat perbedaan dukungan maupun cara pandang. Ia akan memanfaatkan REI untuk memperjuangkan kepentingan bersama.

Totok juga berjanji akan meningkatkan pelayanan organisasi bagi seluruh anggota REI dengan menerapkan program tanggap lugas dalam menyelesaikan bermacam persoalan REI di daerah. Hal itu menyikapi semakin banyak dan kompleksnya masalah di sektor properti, terlebih dengan banyaknya produk regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

"REI dan Kementerian PUPR sudah berkomitmen untuk membicarakan dulu regulasi yang akan diterbitkan sehingga tidak menimbulkan polemik di lapangan. Berikutnya yang perlu diperkuatkan adalah memback-up DPD REI untuk mengawal peraturan daerah (Perda) yang berpotensi merugikan pengembang di daerah," ujarnya.

Ia menambahkan, salah satu ide yang sedang diperjuangkan REI saat ini adalah mengusulkan pengurangan jangka waktu (tenor) kredit FLPP dari sekarang hingga 20 tahun menjadi 5 tahun dengan degradasi atau menjadi sekitar 7 tahun. Dengan begitu, kuota FLPP tahun depan yang hanya 100 ribu unit bisa dioptimalkan hingga tiga kali lipat tanpa membebani APBN.

“Dengan begitu, akan semakin banyak rumah yang bisa dibiayai lewat dengan subsidi bunga KPR sehingga bisa semakin mengurangi backlog perumahan. Secara lisan, Menkeu, Menteri PUPR bahkan Presiden saat bertemu dengan REI kemarin juga sudah menyetujui ide ini. Kita tinggal mengawal saja," paparnya.

Totok mengatakan, dirinya akan membentuk Pokja Kerjasama Pengembang Besar dan Pengembang Kecil di bawah koordinasi Waketum DPP REI bidang Pengembangan Usaha untuk bekerjasama melakukan aturan hunian berimbang. Saat ini REI sedang memperjuangkan supaya pola kemitraan ini memiliki payung hukum jelas, antara lain dengan judicial review UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menjadi acuan hunian berimbang. [O-2]



Sumber: Suara Pembaruan