Butuh Rp 700 Triliun Menata Transportasi Jabodetabek
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Butuh Rp 700 Triliun Menata Transportasi Jabodetabek

Kamis, 14 November 2019 | 17:15 WIB
Oleh : Erwin C Sihombing / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk menata transportasi di Jabodetabek yang kondisinya sudah kadung karut-marut membutuhkan biaya mencapai Rp 700 triliun. Penataannya pun memerlukan waktu yang tidak singkat yakni 10 tahun.

"Cakupannya sangat besar, delapan kota. Dananya Rp 700 triliun untuk 10 tahun. Akan kami usahakan. Akan ada bantuan juga dari pihak swasta," kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihartono, dalam diskusi bertajuk "Pengelolaan Transportasi Megapolitan", di Hotel Red Top, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Bambang menuturkan, target 10 tahun mengatasi transportasi Jabodetabek merupakan instruksi dari Presiden Jokowi. Pihaknya berkomitmen untuk melakukan penataan dimulai dari sekarang ini. Artinya tahun 2030 kondisi lalu lintas di Jabodetabek sudah teratasi.

Ruwetnya transportasi di Jabodetabek dapat dilihat dari tingginya kendaraan bermotor yang dipicu dari keengganan masyarakat menggunakan transportasi publik. Menurut Bambang, jumlah masyarakat yang menggunakan transportasi umum kurang dari 30%.

Pergerakan masyarakat pun cenderung terus meningkat. Pada 2015, di Jabodetabek, pergerakan hanya 47,5 juta orang per hari sedangkan di tahun 2019 ini bisa mencapai 88 juta orang per hari.

Tingginya mobilitas masyarakat di Jabodetabek mengakibatkan tingkat laju kendaraan yang harusnya 30 km per jam, hanya mentok di 22 km per jam di ruas jalan arteri terutama saat jam sibuk.

"Apalagi di Jabodetabek pengguna kendaraan bermotornya lebih dari 74%. Seharusnya lebih banyak pejalan kaki atau yang menggunakan transportasi publik," ujarnya.

Dengan begitu pihaknya bakal memulai penataan transportasi Jabodetabek dengan menekan jumlah kendaraan pribadi. Caranya dengan memperbaiki layanan transportasi publik dari kuantitas maupun kualitasnya.

"Karena kerugian atas kemacetan ini, Jakarta saja bisa sampai Rp 65,7 triliun pada tahun lalu. Mulai dari segi kesehatannya, efesiensi bahan bakar, hingga produktifitas ekonomi," tuturnya.

Sekalipun pembangunan fisik penting, Bambang tidak menjadikan itu sebagai prioritas. Sebab dibutuhkan pula paradigma baru yang bisa menggugah kesadaran masyarakat terkait kualitas hidup. Pihaknya bakal menggandeng lintas wilayah dan menyerap aspirasi publik.

"Kalau kebijakannya mengutamakan kelancaran lalu lintas jalan, misalnya, sering kali justru melupakan keterbatasan daya dukung suatu wilayah sehingga akhirnya ketika daya dukung sudah tidak lagi memadai, timbullah ledakan permasalahan yang kemudian mengganggu kualitas hidup manusia itu sendiri serta lingkungannya," ungkapnya.

Dosen Fisip Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago mengatakan, ruwetnya menata transportasi di Jabodetabek harus dijadikan pelajaran bagi pemerintah dalam menata ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Apabila beban utama menata transportasi di Jabodetabek disebabkan tingginya kendaraan pribadi maka di ibu kota baru harus memprioritaskan transportasi massal tipe bus. Seluruh pekerja di sana nantinya harus menaiki transportasi massal untuk sehari-hari.

"Jangan ada angkutan kota (angkot), harus angkutan massal. Kalau sekali angkot dibiarkan nanti bakal banyak angkot omprengan apalagi jika komunitasnya sudah terbentuk, sulit mengaturnya," kata Andrinof.

Senada dengannya, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyebut, memprioritaskan transportasi massal di ibu kota baru merupakan langkah tepat, namun hal itu tidak cukup.

Pemerintah, kata Djoko, juga harus melarang adanya transportasi daring (online) di wilayah ibu kota baru. Sebab, jika berkaca pada kondisi di Jakarta, meningkatnya transportasi pribadi disebabkan kemunculan ojek online baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

"Kalau saya melihat masalah di perkotaan itu disebabkan angkutan online. Di ibu kota baru sebaiknya tidak seperti itu. Maka bukan hanya angkot yang dilarang, ojol juga dilarang," katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

DKI Siap Hadapi Musim Hujan Berpotensi Banjir

Telah melakukan berbagai upaya preventif seperti membuat sumur resapan.

MEGAPOLITAN | 14 November 2019

Ancol Bangun Taman Burung Terbesar di Indonesia

Pihak Ancol diminta memperhatikan kesehatan spesies burung-burung yang menempati taman burung tersebut.

MEGAPOLITAN | 14 November 2019

Keluarga Korban Tewas Skuter Listrik Dapatkan Santunan

Ahli waris korban tewas akibat kecelakaan otoped elektrik milik Grabwheels menerima santunan dari PT Jasa Raharja senilai total Rp 100 juta.

MEGAPOLITAN | 14 November 2019

Tewaskan Pengguna Skuter Listrik, Pengemudi Mobil Tak Ditahan

Polisi tidak menahan DH, pengemudi mobil Toyota Camry yang menabrak enam pengguna skuter listrik, di Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat.

MEGAPOLITAN | 14 November 2019

Desember, Studi Kelayakan LRT Fase 2 A Rampung

Setelah diberlakukan feeder Transjakarta di Stasiun Pegangsaan Dua, berdampak positif pada jumlah penumpang.

MEGAPOLITAN | 14 November 2019

Wali Kota Bogor Tagih Gubernur Jabar Emil soal TPST Nambo

Pemkot membutuhkan kepastian terkait penyelesaian TPST Nambo, karena ada beberapa skenario atau opsi terkait pengelolaan sampah di Kota Bogor.

MEGAPOLITAN | 14 November 2019

JPO di Jakarta Butuh Atap

Pejabat Dinas Bina Marga tidak pernah menggunakan JPO sehingga tidak merasakan kepanasan atau kehujanan.

MEGAPOLITAN | 14 November 2019

Polisi Buru Pelaku Penyiram Cairan Kimia di Jakbar

Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, memback up Polsek Kembangan serta Polsek Kebon Jeruk dalam upaya mengungkap siapa pelakunya.

MEGAPOLITAN | 14 November 2019

Fraksi PSI Kritisi Anggaran Damkar DKI yang Membengkak

Seharusnya usulan penambahan atau pengurangan anggaran dari SKPD turut mempertimbangkan skala prioritas.

MEGAPOLITAN | 14 November 2019

Penertiban Lahan Kampus UIII Tahap I Berlangsung Kondusif

Penertiban tahap satu pembangunan Kampus UIII mencakup area seluas 142,5 hektare.

MEGAPOLITAN | 14 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS