Gilbert: Reklamasi Ancol Cacat Hukum
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Gilbert: Reklamasi Ancol Cacat Hukum

Selasa, 7 Juli 2020 | 14:16 WIB
Oleh : Hotman Siregar / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengatakan sebuah peraturan harus mempunyai dasar berupa peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Ibaratnya, UU harus diturunkan dari UUD, demikian seterusnya.

Sebuah SK Gubernur harus didasarkan pada aturan di atasnya yang sesuai. SK Gubernur mengenai sanksi merokok, haruslah didasarkan pada Perda Tibum yang sudah dibuat yang memuat larangan tersebut.

SK Gubernur 237/2020 tentang Reklamasi Ancol dan Dufan haruslah didasari oleh Perda tentang RDTR dan Zonasi. Demikian juga sebelum SK keluar, haruslah ada konsultasi teknis dengan Kementerian Kelautan, ada analisis dampak lingkungan dan sebagainya.

"Yang terjadi SK tersebut (reklamasi Ancol, red) hanya didasarkan pada UU 29/2007 tentang Keistimewaan DKI, UU Nomor 23 2014 tentang Pemda dan UU Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, padahal SK ini mengenai zonasi," ujar Gilbert, Selasa (7/7).

Sementara Perda Nomor 1 2014 tentang RDTR dan Perda Zonasi tidak memuat Ancol, hanya memuat Dufan. Menurut Gilbert, Raperda tentang revisi zonasi yang seyogianya dibahas bersama DPRD malah ditarik gubernur.

"Dalam SK itu disebutkan perluasan reklamasi Ancol 120 hektare dan Dufan 35 hektare hanya didasarkan SK, dan ini jelas salah. Perluasan harus didasarkan pada Perda RDTR," tambah mantan Wakil Rektor Akademik Universitas Indonesia itu.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, SK gubernur berada di bawah Perda status kekuatan hukumnya. Dalam rencana reklamasi 17 pulau, yang menjadi milik PT Jaya Ancol adalah pulau J dan K, sedangkan dalam SK Gubernur 237 2020 disebutkan pulau K dan L. Pulau L sebelumnya adalah milik PT Manggala Krida Yudha dengan luas 481 hektare.

Dikatakan, reklamasi tanah 20 hektare yang dilakukan setelah pengerukan sungai selama 11 tahun. Saat ini tidak diketahui bagaimana potensi kerukan sungai-sungai untuk mengisi daratan seluas 135 hektare karena tidak ada kajian soal ini.

"Secara akal sehat (common sense) tidak mungkin kerukan sungai-sungai tersebut mampu menjadi daratan seluas 135 hektare tersebut. Diperlukan perpindahan tanah dari tempat lain, dengan kerusakan lingkungan," kata Gilbert.

Mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO itu menambahkan, dasar perhitungan 5 persen lahan reklamasi sebagai milik DKI juga tidak jelas dasarnya, dan diputuskan sepihak oleh Gubernur tanpa konsultasi ke DPRD. Sehingga sangat tidak wajar bila diputuskan 5 persen.

Bahkan, kata dia, SK tersebut menjadi preseden buruk dalam tata pamong, dan sarat kepentingan. Tidak ada hal yang mendesak untuk kemudian menyebut diskresi.

"Sebaiknya SK tersebut dibatalkan karena cacat hukum, dan perlu ketegasan dari Mendagri agar tidak menjadi contoh buruk yang bisa diikuti kepala daerah yang lain. Dirasa perlu belajar membuat SK yang benar, dan menjaga komunikasi yang baik dengan semua pihak yang sangat dirasa kurang seperti saat banjir, Covid-19, dan juga dengan SK ini," jelas Gilbert Simanjuntak.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini 3 Aktor Intelektual Kasus Penyerangan Kelompok John Kei

Tersangka John Kei merupakan pimpinan kelompok.

MEGAPOLITAN | 7 Juli 2020

Soal Rhoma Irama Manggung, Keluarga Surya Atmaja Ancam Tuntut Bupati Bogor

Bupati Ade Yasin dianggap mencari sensasi dengan menyudutkan keluarga Surya Atmaja.

MEGAPOLITAN | 7 Juli 2020

Buntut Rhoma Irama Pentas di Bogor, Tes Cepat Covid-19 Digelar Massal

Hal itu lantaran masih ada tambahan kasus positif Covid-19.

MEGAPOLITAN | 7 Juli 2020

Kota Depok Lampaui Target Perolehan Akseptor KB

Perolehan akseptor KB di Kota Depok pada Harganas tahun ini berhasil melampaui target yakni sebanyak 13.897 orang.

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020

Butuh Ketegasan Atasi Pandemi Covid-19 di Jakarta

Jumlah pasien positif Covid-19 di Jakarta semakin merebak.

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020

Polisi Temukan Beberapa Temuan Baru dalam Penyerangan Kelompok John Kei

Reka ulang kasus penyerangan kelompok John Kei digelar di lima Tempat Kejadian Perkara (TKP).

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020

Disnaker DKI Awasi Ketat Penerapan Sistem Sif

Sebagian besar perusahaan atau tempat usaha yang diawasi patuh dengan ketentuan kapasitas 50 persen dan sistem sif masuk kerja.

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020

Terminal Poris Tangerang Sudah Kembali Beroperasi

Terminal Poris telah buka dan sudah melayani perjalanan bus dari Tangerang dengan tujuan luar kota sejak Akhir Juni 2020 lalu.

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020

12 Kelurahan di Kota Depok Tanpa Kasus Positif Covid-19

Dari belasan wilayah tersebut, Kelurahan Limo memiliki perkembangan yang pesat yakni dengan kasus sembuh dari Covid-19 sebanyak 16 orang.

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020

Terancam Putus Sekolah, Pemprov DKI Wajib Siapkan Bantuan untuk Calon Siswa Sekolah Swasta

Pemprov DKI dapat memberi bantuan berupa subsidi uang pangkal dan uang sekolah sehingga anak-anak bisa melanjutkan pendidikannya.

MEGAPOLITAN | 6 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS