Minta Dana Investasi Dikembalikan, Korban Koperasi KSP-SB Menangis
INDEX

BISNIS-27 491.129 (11.99)   |   COMPOSITE 5612.42 (112.33)   |   DBX 1062.36 (4.11)   |   I-GRADE 161.886 (4.37)   |   IDX30 478.794 (12.21)   |   IDX80 126.714 (3.02)   |   IDXBUMN20 355.426 (9.57)   |   IDXG30 131.028 (2.32)   |   IDXHIDIV20 432.126 (9.85)   |   IDXQ30 139.823 (3.69)   |   IDXSMC-COM 243.691 (3.69)   |   IDXSMC-LIQ 294.252 (6.8)   |   IDXV30 122.487 (4.61)   |   INFOBANK15 946.8 (29.41)   |   Investor33 412.464 (10.19)   |   ISSI 165.112 (2.43)   |   JII 597.802 (9.53)   |   JII70 206.187 (3.44)   |   KOMPAS100 1134.88 (27.52)   |   LQ45 883.061 (21.77)   |   MBX 1552.46 (34.83)   |   MNC36 308.511 (7.09)   |   PEFINDO25 308.232 (9)   |   SMInfra18 281.756 (5.87)   |   SRI-KEHATI 352.482 (8.96)   |  

Minta Dana Investasi Dikembalikan, Korban Koperasi KSP-SB Menangis

Selasa, 20 Oktober 2020 | 15:49 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) menggelar unjuk rasa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020). Dalam aksinya mereka menuntut agar KSP-SB mengembalikan uang anggota, tegakkan hukum, serta seret pengurus KSP-SB ke pengadilan.

Mereka juga menuntut agar pengurus KSP-SB mengadakan rapat anggota luar biasa, umumkan laporan keuangan secara transparan, bongkar kejahatan kerah putih di KSP-SB dan tim pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk bersikap netral. Aksi yang digelar dari pukul 09.30 - 10.00 WIB diwarnai dengan membentangkan sejumlah spanduk dan poster.

Selain itu juga ada peserta aksi yang menangis dan berteriak agar pemerintah turun tangan untuk membantu para korban. Peserta yang menangis karena uang puluhan juta yang ditanamkan di KSP-SB tidak bisa ditarik kembali. Padahal yang diinvestasikan tersebut merupakan uang tabungan dan pensiun yang harusnya bisa dinikmati ketika ada pandemi Covid-19 saat ini.

"Saya minta pemerintah dan Pak Jokowi untuk turun tangan bantu kami para korban. Kami rakyat kecil yang menjadi korban dari simpan pinjam KSP-SB. Uang itu kami kumpulkan dengan susah payah," ujar Reni peserta aksi sambil menangis di depan PN Jakarta Pusat.

Reni mengaku tidak mendapatkan laporan keuangan KSP SB sejak April 2020 lalu. Saat ditanyakan kejelasan laporan keuangan, pengurus KSP-SB selalu berdalih dengan alasan Covid-19. Pada awalnya Reni memaklumi dengan kondisi Covid-19. Namun hingga akhir September 2020, pengurus KSP-SB juga tidak kunjung memberikan laporan keuangan.

"Padahal uang yang kami simpan di KSP-SB adalah uang jerih payah yang harusnya bisa dinikmati di tengah kondisi pandemi saat ini," paparnya.

Koordinator aksi Rahja mengatakan, aksi digelar di PN Jakarta Pusat, karena saat ini majelis hakim PN Jakarta Pusat tengah membahas masalah PKPU KSP-SB. Oleh karena itu para korban KSP-SB meminta agar PKPU harus adil dan membela hak-hak para korban KSP-SB. Jumlah korban KSP-SB dari seluruh Indonesia mencapai sekitar 170 ribu peserta.

"Intinya adalah uang kita ingin kembali. Kita mau uang kita yang disimpan di KSP-SB harus kembali. Itu yang kita mau," ujarnya.

Rahja juga meminta agar tim PKPU membela para korban KSP-SB. Oleh karena itu para korban meminta agar digelar rapat luar biasa dengan pengurus KSP-SB. Selain itu laporkan juga kondisi keuangan KSP SB secara jelas dan transparan serta dipublikasikan ke berbagai media massa. Para korban KSP-SB juga meminta tim ahli untuk menganalisa keuangan KSP-SB secara detail.

"Dengan adanya sidang ini juga kita mengimbau kepada hakim untuk lebih mendengar suara kita sebagai rakyat korban dari KSP-SB. Tolonglah kita dibela karena kita telah di-dzholimi. Uang kita yang kita tanam di koperasi ternyata tidak bisa mengambilnya. Padahal itu adalah uang pensiun, uang hasil jerih payah kami," paparmya.

Dalam kesempatan ini Rahja juga mempertanyakan nilai aset KSP-SB yang berubah-ubah. Pada awalnya nilai aset KSP-SB berjumlah Rp 3,1 triliun. Namun setelah diverifikasi nilainya membengkak menjadi Rp 7 triliun dan saat ini malah membengkak lagi menjadi Rp 9 triliun. Oleh karena itu pihaknya meminta ada transparansi dan kejelasan terkait kondisi keuangan KSP-SB.

"Jadi kami minta ada audit investigasi dari KSP-SB yang harus disetujui oleh tim dari pengurus PKPU. Kami ingin hakim mendengar suara kami. Kami adalah rakyat yang di-dzolimi dan kami harus dibantu karena kami adalah rakyat. Kami minta hak kami dikembalikan," tegasnya.

Diketahui, Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal itu berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 24 Agustus 2020.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Unit Layanan Paspor Hadir di Mall WTC Matahari Serpong

Berlokasi di lantai 2 Mall WTC Matahari Serpong, ULP menempati area seluas lebih dari 340 meter persegi (m2).

MEGAPOLITAN | 20 Oktober 2020

Perda Penanggulangan Covid-19, Ini Kriteria Penerima Bansos

Perlindungan sosial ini berupa bantuan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan/atau bantuan nontunai kepada masyarakat terdampak.

MEGAPOLITAN | 20 Oktober 2020

DPRD DKI: Perda Penanggulangan Covid-19 Akan Menguatkan Jaminan Sosial Masyarakat

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020), mengesahkan Peraturan Daerah (perda) tentang Penanggulangan Covid-19.

MEGAPOLITAN | 20 Oktober 2020

Massa Pendemo di Sekitar Patung Kuda Masih Sepi

Hanya sebagian kecil massa yang datang dari elemen mahasiswa.

MEGAPOLITAN | 20 Oktober 2020

Perda Covid-19, Cara Pemulihan Ekonomi di Jakarta

Salah satu yang diatur dalam Peraturan Daerah Penanggulangan Covid-19 di Jakarta adalah pemulihan ekonomi dan cara untuk mewujudkan hal tersebut.

MEGAPOLITAN | 20 Oktober 2020

Kawasan Kemayoran Terapkan Ketat 3M

Tidak hanya kebersihan dan perawatan saja, pemangkasan pohon, pembibitan hingga pengurangan sampah, juga dilakukan.

MEGAPOLITAN | 20 Oktober 2020

10.587 Personel Gabungan TNI-Polri Kawal Aksi Demo di Jakarta

Polda Metro Jaya dibantu TNI dan Pemda, mengerahkan 10.587 personel gabungan untuk melakukan pengamanan dan pengawalan aksi unjuk rasa.

MEGAPOLITAN | 20 Oktober 2020

Pembangunan Rumah DP Nol Rupiah Tetap Berlanjut di Tengah Pandemi

Pembangunan rumah DP Nol Rupiah tidak terhenti meski Ibu Kota dilanda pandemi Covid-19.

MEGAPOLITAN | 20 Oktober 2020

Polisi Tindak Tegas Demonstran yang Berbuat Rusuh

Sebanyak 1.200 personel gabungan terdiri dari 1.000 Polri dan 200 TNI dikerahkan untuk melakukan pengamanan di wilayah Jakarta Selatan.

MEGAPOLITAN | 20 Oktober 2020

TNI-Polri Siap Amankan Unjuk Rasa

Menyoal berapa personel yang dikerahkan untuk pengamanan, Yusri belum menyebutkan, karena masih dihitung berapa massa yang akan turun ke jalan.

MEGAPOLITAN | 20 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS