KPK Diminta Tak Perlu Ragu Periksa Said Didu
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

KPK Diminta Tak Perlu Ragu Periksa Said Didu

Senin, 24 Juni 2019 | 22:36 WIB
Oleh : Robertus Wardi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak perlu ragu mengusut atau meminta keterangan mantan Sekretaris BUMN Said Didu terkait dugaan gratifikasi. Pemeriksaan ​ dilakukan untuk mengklarifikasi fee yang diduga diterima Said Didu dari sejumlah perseroan maupun pihak swasta.

“KPK bisa minta keterangan apakah memang ada pemberian gratifikasi atau tidak. Pemeriksaan dilakukan agar tidak menjadi tuduhan liar yang bisa merusak nama baik Said Didu," ujar Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti di Jakarta, Senin (24/6).

Ray mengomentari isu yang beredar di media sosial terkait dugaan gratifikasi yang diterima Said Didu. Ray meminta KPK memeriksa Said Didu untuk memastikan apakah informasi dugaan gratifikasi tersebut benar atau tidak. ​ KPK diharapkan tidak tinggal diam terkait persoalan tersebut.

“Apakah begitu faktanya atau tidak, itu yang harus dicari tahu oleh KPK. Tapi kan kita gak tahu juga yang sesungguhnya apakah cuitannya benar, tapi kwitansinya dibuat-buat, kan kita semua tidak tahu,” ujarnya.

Di sisi lain, Ray menuturkan pegawai negeri sipil (PNS) dilarang menerima fee diluar ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-undang. ​ Aturan itu harus dipatuhi oleh semua PNS tanpa terkecuali. Said Didu adalah PNS yang baru saja mundur.

“Harus ada pembuktian dari aparat penegak hukum. Sebab jika benar, tindakan itu sendiri tidak sesuai dengan ketentuan. Cuma memastikan itu benar, bukan upaya memojokkan seseorang, atau dibuat-buat,” ujar Ray.

Di tempat terpisah, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi juga meminta KPK menyelidiki gratifikasi yang diduga diterima Said Didu. Gratifikasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi saat Said Didu menjabat sebagai PNS di Badan Usaha Milik Negara.

"KPK bisa bertanya kepada Said Didu, apakah data transfer dan rekening yang beredar itu asli atau editan,” kata Uchok.

Sebelumnya, Said Didu diduga menerima fee lain saat masih menjabat sebagai PNS BUMN. Dalam foto bukti transfer yang diunggah akun Twitter​ @MeliYatiBekup, Said Didu diduga menerima sejumlah fee dari sejumlah perusahaan persero, yakni PT Djakarta Llyod (persero) sebesar Rp 15 juta, PT Semen Batu Raja (persero) sebesar Rp 30 juta, dan PT Pertamina Lubricants sebesar Rp25 juta.

Selain itu, Said Didu juga menerima fee dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia (persero) sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp 30 juta, PT Semen Tonasa (persero) sebesar Rp 7,5 juta, Perum Perhutani sebesar Rp 30 juta, dan PT Pupuk Kalimantan Timur sebesar Rp 6,6 juta.

Berdasarkan keterangan dalam foto bukti transfer, Said Didu menerima fee usai menjadi pembicara dalam "Workshop dan Leadership Endurance Test" pada kurun waktu tahun 2017 hingga 2018.




BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kementerian Desa Dampingi Pengembangan Usaha Desa Tertinggal di Situbondo

Kementerian Desa juga ingin menjadikan Kabupaten Situbondo menjadi salah satu barometer pengembangan dana desa.

NASIONAL | 24 Juni 2019

Kemsos Tidak Tangani Simpatisan Terorisme

Kemsos menangani 27 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

NASIONAL | 24 Juni 2019

Wakasad: Teroris Internasional Incar Negara Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara dinilai menjanjikan secara ekonomi dan majemuk dalam budaya.

NASIONAL | 24 Juni 2019

KPK Cecar 3 Politikus Golkar Soal Pembahasan Anggaran Proyek E-KTP

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa tiga Politikus Golkar dalam kasus e-ktp

NASIONAL | 24 Juni 2019

Pembenahan Lapas Harus Menyeluruh

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan) masih menjadi sorotan menyusul kerapnya insiden kerusuhan yang terus terjadi belakangan ini.

NASIONAL | 24 Juni 2019

Polri Diharapkan Mampu Usut Tuntas Kasus 21-22 Mei 2019

Polri diharapkan dapat mengusut tuntas kasus 21-22 Mei 2019, khususnya aktor atau dalang kerusuhan tersebut.

NASIONAL | 24 Juni 2019

Bersembunyi di Medan, 3 Pimpinan Pabrik Mancis Ditangkap

Nugroho menyatakan, para tersangka beroperasi dengan modus bisnis rumahan untuk hindari pajak.

NASIONAL | 24 Juni 2019

BPBD Karawang Waspadai Ancaman Kekeringan

Ada tiga kecamatan di daerah tersebut berpotensi kesulitan air bersih pada musim kemarau tahun ini.

NASIONAL | 24 Juni 2019

KPK Diminta Jangan Ragu Usut Dugaan Korupsi di KBN

Laporan dugaan korupsi Rp 7,7 miliar dana PT KCN merupakan kasus yang sederhana.

NASIONAL | 24 Juni 2019

KKP Wujudkan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan Melalui Gemasatukata

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menyelenggarakan Bulan Bakti Karantina dan Mutu 2019.

NASIONAL | 24 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS