Jadi Saksi Kasus E-KTP, Novel Sebut 6 Anggota DPR Intimidasi Miryam
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Jadi Saksi Kasus E-KTP, Novel Sebut 6 Anggota DPR Intimidasi Miryam

Kamis, 10 Oktober 2019 | 09:08 WIB
Oleh : Fana Suparman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut ada sekitar lima atau enam anggota DPR yang menekan atau mengintimidasi mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Novel menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Franky Tambun saat bersaksi dalam sidang perkara dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/10/2019). Miryam dan Jaksa KPK Ariawan turut dihadirkan sebagai saksi.

"Pada waktu itu, saksi meminta keterangan apakah saksi Miryam ada rencana mengembalikan uang pada waktu meminta keterangan saksi Miryam, ada tidak dia menyebut ada tekanan dari anggota dewan?" tanya Franky Tambun kepada Novel.

"Dia (Miryam S Hariyani-red) menyampaikan itu," jawab Novel. "Siapa?" tanya Franky Tambun. "Ada beberapa orang, seingat saya lima sampai enam orang. Saya pernah menyampaikan keterangan ini di persidangan sebelumnya," kata Novel.

Namun, Novel tidak mengungkapkan nama-nama yang menekan Miryam tersebut. Di persidangan itu, Novel mengaku bertindak sebagai koordinator penyidikan kasus e-KTP. Adapun, Iwan Susanto merupakan penyidik yang memeriksa Miryam.

Di awal pemeriksaan untuk kepentingan pembuatan BAP, Novel mengungkapkan bahwa Miryam yang juga mantan anggota Komisi II DPR menceritakan secara detail mengenai kasus korupsi e-KTP. Selain itu, kata Novel, Miryam cukup kooperatif dengan penyidik. Dia menulis di kertas mengenai poin-poin keterangan. Lalu, penyidik mengonfirmasi keterangan di pemeriksaan kedua dan ketiga.

Pada pemeriksaan keempat, Novel mengklaim Miryam meminta dirinya untuk memeriksa.
"Di tengah penyidikan, Miryam ingin bertemu saya. Di pemeriksaan keempat, saya menanyakan fokus mengenai uang (aliran korupsi e-KTP)," katanya.

Dalam perkara ini, Markus Nari didakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun.

Dari korupsi ini, Markus didakwa memperkaya diri sendiri sebesar US$ 1,4 juta. Tak hanya itu, Markus Nari didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Jaksa KPK menyebut Markus sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa.

Saat ini, Miryam Haryani juga sudah menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pidato Presiden di Luar Negeri Gunakan Bahasa Indonesia

Penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar.

NASIONAL | 10 Oktober 2019

Kempupera dan TNI AD Segera Pulihkan Wamena Pasca Kerusuhan

TNI AD dan Kempupera segera bangun Wamena pasca kerusuhan.

NASIONAL | 10 Oktober 2019

Gempa Magnitudo 3,4 Guncang Ambon

Gempa bumi dengan magnitudo 3,4 melanda Ambon pada Kamis (10/10/2019) pukul 04.47 WIB.

NASIONAL | 10 Oktober 2019

Terangi Papua 100% Lewat "Ekspedisi Papua Terang"

Untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik 100% di Papua dan Papua Barat pada 2020, masih ada 414 desa atau sekitar 78.000 rumah yang belum dialiri listrik.

NASIONAL | 10 Oktober 2019

Gagalkan Penyelundupan BL di 3 Lokasi, Pemerintah Selamatkan Rp 66 Miliar

Adapun nilai potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sepanjang 2019 adalah sebesar Rp 733,67 miliar.

NASIONAL | 9 Oktober 2019

DJKI Minta Sengketa Merek Diselesaikan Secara Hukum

Pihak yang bersengketa tidak seharusnya melakukan upaya di luar koridor hukum yang berlaku.

NASIONAL | 9 Oktober 2019

Nusa Penida Festival Sangat Meriah

Wisatawan lokal dan mancanegara tumpah ruah dalam penutupan NPF.

NASIONAL | 8 Oktober 2019

JIS Dukung Pemulihan Trauma Anak Korban Gempa di Lombok Timur

Tantangan mengajak anak belajar sambil bermain di lokasi pasca-bencana cukup besar.

NASIONAL | 9 Oktober 2019

Pengusaha Minta Kepastian Hukum Pemindahan Ibu Kota

“Dari segi konsep pengembangan kotanya, kami harapkan juga harus lebih jelas dan memberikan peluang kita dari sisi swasta untuk berpartisipasi," kata Sany.

NASIONAL | 9 Oktober 2019

Wiranto: Situasi Papua Aman Terkendali

Menko Polhukam Wiranto menyatakan bahwa situasi Kamtibmas di Papua dalam kondisi aman terkendali meskipun harus tetap diwaspadai potensi aksi kekerasan.

NASIONAL | 9 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS