Amandemen UUD 45, KY Ingin Eksistensinya Lebih Dipertegas
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Amandemen UUD 45, KY Ingin Eksistensinya Lebih Dipertegas

Kamis, 7 November 2019 | 11:26 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Yudisial (KY) menginginkan penguatan eksistensinya di dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945, termasuk penguatan perannya dalam proses penegakan hukum. Untuk itu, sebuah upaya komunikasi dilakukan oleh para komisioner KY kepada Wapres Ma'ruf Amin dengan mendatangi Istana Wakil Presiden di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

"Pertama, eksistensi di dalam UUD. Kedua juga mengenai peran dari KY dalam proses penegakan hukum ke depan. Seperti kalau sekarang dalam UU misalnya sifatnya rekomendasi, kalau bisa nanti bersifat final," kata Komisioner KY Jaja Ahmad Jayus.

Jayus mengatakan apa yang disampaikan kepada wapres adalah masalah substansial yang disadari prosesnya akan memakan waktu jangka panjang. Hanya saja, dengan adanya wacana amandemen UUD 1945, pihaknya berharap hal itu bisa jadi perhatian.

"Kalau seandainya itu ada proses perubahan atau amandemen dalam UUD, eksistensi dari KY supaya lebih dipertegas," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan hasil seleksi calon hakim agung kepada wakil presiden. Pihaknya menyampaikan pada 12 November mendatang, akan melakukan proses wawancara terhadap para calon hakim agung. Hasilnya lalu akan diserahkan ke DPR.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Bantu Polda Sultra Usut Desa Fiktif

Pembentukan desa fiktif ini menjadi celah korupsi mengeruk anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah.

NASIONAL | 7 November 2019

Tantangan Pancasila di Tengah Budaya Aplikasi dan Politik Pragmatis

Membudayakan Pancasila saat ini harus bisa menyelesaikan tantangan budaya kekinian yang didominasi penggunaan aplikasi teknologi.

NASIONAL | 7 November 2019

Novel Dipolisikan Politisi PDIP, KPK: Sudah di Luar Rasa Kemanusiaan

KPK menyayangkan orang-orang yang bertindak di luar rasa kemanusiaan, Novel merupakan korban dari teror yang membuat matanya cacat.

NASIONAL | 7 November 2019

Perlu Penelitian Menyeluruh terhadap Tanaman Kratom

Perlu dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap kandungan tanaman kratom dari berbagai aspek, sehingga diketahui secara pasti manfaat dan mudaratnya.

NASIONAL | 7 November 2019

M Nasir: Jika Diizinkan, Tata Niaga Kratom Harus Diatur

Jika perdagangan tanaman kratom diizinkan, maka nantinya tata niaganya harus diatur dengan baik.

NASIONAL | 7 November 2019

Menteri LHK Siti Nurbaya Ungkap Terobosan Pemerintah Hadapi Karhutla di 2020

Selain dukungan pemerintah pusat (sumber APBN),juga akan diperkuat melalui dana desa dan pemerintah daerah (sumber APBD, DBH-DR).

NASIONAL | 7 November 2019

Kualitas Air Danau Toba Makin Buruk, Pemerintah Diingatkan Batasi Eksploitasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab penuh mencegah ekspolitasi hutan kawasan Danau Toba.

NASIONAL | 7 November 2019

Jaksa Usut Dugaan Korupsi Pembayaran Honor dan Kegiatan Katimbum Satpol PP di Bengkulu

Ada indikasi kuat unsur tindak pidana korupsi yang dikuatkan dengan dua alat bukti.

NASIONAL | 7 November 2019

39 Kandidat Calon Bupati dan Calon Gubernur Bengkulu Diajukan ke DPP Golkar

Kelima cagub Bengkulu yang diusulkan ke DPP Golkar di Jakarta, yakni calon petahana Rohidin Mersyah, Ahmad Hijazi, Imron Rosyadi, Isda Putra dan Rosjonsyah.

NASIONAL | 7 November 2019

Nadiem Akan Beri Kemerdekaan Belajar dalam Pendidikan

Kebebasan yang tidak hanya akademis saja, yakni sistem pembelajaran tidak hanya di kelas tetapi bisa dimana saja.

NASIONAL | 7 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS