Dukung Sertifikasi Nikah, Wapres: Yang Penting Ilmunya, Bukan Sertifikat
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Dukung Sertifikasi Nikah, Wapres: Yang Penting Ilmunya, Bukan Sertifikat

Jumat, 15 November 2019 | 21:24 WIB
Oleh : Robertus Wardi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan dirinya mendukung wacana sertifikasi nikah bagi warga negara yang ingin melaksanakan pernikahan. Yang penting adalah sosialisasi ilmu kepada para pasangan yang hendak menikah, bukan sertifikatnya.

Menurut dia, program demikian memang penting. Yakni memberi pelatihan pada situasi pranikah kepada para pasangan.

"Karena supaya ketika dia nikah itu sudah siap mental dan fisik, terutama dalam menghadapi kemungkinan pencegahan stunting," kata Ma'ruf Amin, Jumat (15/11/2019).

Menurutnya, stunting terjadi sejak masa kehamilan. Maka sosialisasi pengetahuan menyangkut itu harus dilakukan sebelum kehamilan terjadi. Dan saat itu adalah saat sebelum pernikahan dilaksanakan, alias pranikah.

"Makanya itu penting. Juga soal bagaimana membangun keluarga yang sejahtera, yang bahasa agamanya itu sakinah, rumah tangga yang sakinah. Sebab rumah tangga itu unit terkecil dari masyarakat. Kalau rumah tangganya berantakan itu pasti bangsa berantakan," tuturnya.

Ma'ruf Amin meminta agar warga masyarakat tak perlu takut tak bisa menikah bila tak mendapatkan sertifikatnya. Sebab yang penting di dalam program itu adalah soal sosialisasi, soal bagaimana membangun keluarga yang baik, serta siap mencegah stunting.

"Bukan berarti yang tak punya sertifikat tak boleh nikah, ini menakutkan. Substansinya yang kita pentingkan," tandasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

KPK Selidiki Pengelolaan Haji dan Gratifikasi Eks Menag Lukman Hakim

Lukman mengakui, uang tersebut diterimanya dari Panitia Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang digelar di Indonesia.

NASIONAL | 15 November 2019

Presiden HCI Dukung Ricardo Pimpin Peradi

Ricardo yang menjabat Waketum Peradi dinilai memiliki integritas, daya juang, pemikiran progresif, dan matang dalam bertindak.

NASIONAL | 15 November 2019

Anak Bupati Majalengka Ditetapkan Tersangka Kasus Penembakan

Irfan Nur Alam, anak bupati Majalengka ditetapkan tersangka atas dugaan kasus penembakan terhadap seorang pengusaha kontruksi.

NASIONAL | 15 November 2019

Mendagri Tegaskan Komitmen Dukung Iklim Investasi di Daerah

Tito mendukung kepala daerah agar proaktif meningkatkan investasi lewat penyederhanaan peraturan.

NASIONAL | 15 November 2019

Wapres: Penanganan Radikalisme Harus Holistik

Wapres menyebut penanganan radikalisme akan menjadi salah satu arus utama program nasional Indonesia.

NASIONAL | 15 November 2019

Usut Suap di Cirebon, KPK Sudah Periksa 32 Orang

Rumah dinas dan ruangan Mustofa diketahui pernah digeledah KPK. Mustofa pun pernah diperiksa penyidik pada September 2019 lalu.

NASIONAL | 15 November 2019

Sajikan 11.021 Bandeng Presto, Jatim Pecahkan Rekor MURI

Jatim menumbangkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

NASIONAL | 15 November 2019

Kokos Dipenjara 4 Tahun dan Kembalikan Uang Korupsi Rp 477 M

Kokos terlibat kasus korupsi dalam perjanjian kerjasama antara PT PLN Batubara dengan PT TME.

NASIONAL | 15 November 2019

BTP Dinilai Lebih Tepat Jadi Direksi PLN

“Ahok pasti mampu mewujudkan program Presiden Jokowi tentang elektrifikasi 100 persen. Seluruh Indonesia teraliri listrik,” ucap Deddy.

NASIONAL | 15 November 2019

KPK Tetapkan GM Hyundai Engineering Construction Tersangka

Pemberian suap dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dengan PT MIM (Milades Indah Mandiri).

NASIONAL | 15 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS