Polemik Perda Perpasaran, Akumindo: Aturan Itu Kurang Tepat
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Polemik Perda Perpasaran, Akumindo: Aturan Itu Kurang Tepat

Selasa, 17 Desember 2019 | 16:49 WIB
Oleh : Hotman Siregar / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Pengelola pusat perbelanjaan merasa keberatan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2018 tentang Perpasaran. Terutama aturan yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (4) utamanya terkait keharusan para pengelola mall menyediakan ruang usaha sebesar 20% bagi UMKM, secara gratis.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi UKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingkurtubi menilai, aturan tersebut tidak tepat.

Menurutnya di dalam mal itu ada area mal dan ada gedung mal. Di area mal itu sudah ada UMKM di area perpakiran. Misalnya kantin supir. Itu berbayar, tapi (biaya sewanya) tidak sama dengan yang di dalam gedung.

“Pemasalahannya, Perda tersebut meminta (ruang usaha) di dalam gedung mal. Kalau di dalam gedung itu kan ada biaya listrik, AC, keamanan, kebersihan. Nah kalau diminta gratis ya enggak tepat,” ujar Ikhsan saat dihubungi wartawan di Jakarta, (Selasa17/12/2019).

Selain itu, kata Ikhsan, Perda tersebut juga berpotensi menimbulkan kecemburuan antar pelaku UMKM. “Itu gimana ngaturnya? Nggak bisa. Peraturan itu tidak tepat. Walaupun tujuannya berpihak pada UMKM, tapi keliru dan kurang tepat kalau minta gratis,” tambahnya.

Ikhsan pun menilai kajian dalam Perda tersebut tidak komprehensif dan dalam. Karena itu, ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengevaluasi Perda No. 2 Tahun 2018.

“Tapi ya, kalau mau keadilan, yang pasti paling bagus judicial review,” kata Ikhsan. Karena itu, ia menghormati langkah Asosisasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) yang akan melakukan judicial review atas perda tersebut.

"Kami menghormati dan hal yang sangat wajar jika judicial review dilakukan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, APPBI akan melakukan judicial review atas Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran. APPBI keberatan dengan kewajiban untuk menyediakan ruang usaha 20% secara gratis untuk UMKM. Untuk judicial review ini, APPBI menunjuk Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai kuasa hukum.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Mayoritas Masyarakat Tolak Pilpres Dikembalikan ke MPR

Survei ini melibatkan 1.200 responden yang tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Pengguna Tol Layang Japek Diimbau Patuhi Rambu Kecepatan

Beberapa pengguna jalan dengan kecepatan minimum masih menggunakan lajur kanan.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Kunjungi Lahan Ibu Kota Baru, Mobil Menteri Nyaris Masuk Jurang

Meskipun sempat terjadi insiden, Presiden Jokowi tetap melanjutkan peninjauan didampingi para menteri.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Wacana Ekspor Benih Lobster, Jokowi: Harus Ada Keseimbangan

Rencana ekspor benih lobster harus mempertimbangkan faktor lingkungan dan manfaat ekonomi.

NASIONAL | 17 Desember 2019

KPK Sudah Kantongi Identitas Kepala Daerah Pemilik Rekening Kasino di Luar Negeri

Agus memastikan KPK memiliki kewenangan untuk menangani kepala daerah itu.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Akibat Banjir, KA Medan-Siantar Belum Beroperasi

"Air sudah mulai surut tinggal kondisi jalur yang mengalami gogosan dampak dari banjir sehingga masih terjadi rintang jalan," ujar Ilud Siregar.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Mahfud Sebut Usulan Pemekaran Papua Masih Diinventarisir

Usulan pemekaran Papua dinilai masih belum matang dan masih mentah.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Sering Ditipu Tengkulak, Suku Wana Antusias Belajar Calistung

Selama enam bulan belajar, Miang telah mampu menghitung angka 1 sampai 100 hingga cara penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian.

NASIONAL | 17 Desember 2019

Gunakan Anggaran Rp 3,6 T, KPK Selamatkan Uang Negara Rp 65,7 T

Anggaran tersebut dipergunakan KPK untuk menjalankan lima fungsi.

NASIONAL | 17 Desember 2019

KPK Selamatkan Rp 18,15 T Potensi Kerugian Negara Sektor Kesehatan

Atas temuan tersebut, KPK telah menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki sistem JKN.

NASIONAL | 17 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS