Kasus Wahyu Setiawan Dinilai Bentuk Penipuan
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Kasus Wahyu Setiawan Dinilai Bentuk Penipuan

Kamis, 16 Januari 2020 | 21:08 WIB
Oleh : Asni Ovier / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Kasus yang menjerat mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dinilai bentuk penipuan. Sebab Wahyu menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin dapat dipenuhi.

“Saya melihat ini lebih kepada penipuan, ada pihak yang mengiming-imingi Harun Masiku dengan permintaan uang tertentu agar menjadi anggota DPR. Tapi nyatanya sampai hari ini keputusan tidak berubah,” kata Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih, Kamis (16/1/2020).

Menurut Yenti, konstruksi kasus Wahyu Setiawan kini kian terang benderang. Yenti menjelaskan, keputusan KPU mengenai calon anggota legislatif (caleg) terpilih maupun pergantian antar waktu (PAW) harus diambil secara kolektif kolegial.

Sesuai keterangan Komisioner KPU, Pramono Ubeid Thantowi, saat rapat pleno pada 6 Januari 2020 sudah diputuskan bahwa permohonan mengangkat Harun Masiku sebagai anggota DPR menggantikan Rizky Aprilia tidak dapat dikabulkan.

“Sejauh ini, saya melihat kasus ini adalah orang per orang, karena keputusan di KPU itu kolektif kolegial, tidak mungkin Wahyu Setiawan bisa mengubah keputusan sendiri atas keputusan yang sudah ditetapkan secara bersama-sama dengan komisioner KPU yang lainnya,” ujar Yenti.

Di sisi lain, Yenti khawatir kasus Wahyu Setiawan bakal menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. “Kasus yang menjerat Wahyu Setiawan ini sangat memprihatinkan apalagi menjelang Pilkada (pemilihan kepala daerah) Serentak 2020,” kata Yenti.

Yenti pun menyebut, “Sangat kebetulan, kasus ini berbarengan dengan mencuatnya kasus korupsi Jiwasraya. Apakah ini benar-benar sebuah kebetulan? Tentu masyarakat jangan mau dikaburkan atas kasus korupsi tersebut.”



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Tujuh Kendaraan Mewah

Tujuh kendaraan terdiri dari 3 unit mobil Mercy, dua unit mobil Alphard, 1 mobil Fortuner, serta 1 sepeda motor Harley Davidson Disita Jampidsus Kejagung.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Pancasila Representasikan Nilai-nilai Kekhalifahan

Makna substantif yang tidak boleh hilang adalah khalifah sebagai pengemban kemaslahatan dan keadilan.

NASIONAL | 16 Januari 2020

KPK dan BPK Bersama-sama Usut Dugaan Korupsi Asabri

Berdasarkan perkiraan sementara, BPK menyebut potensi kerugian negara dalam dugaan korupsi di PT Asabri berkisar antara Rp 10 triliun hingga Rp 16 triliun.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi Harus Diperkuat

Gerakan kolaborasi juga diharapkan datang dari kelompok muda yang akan menentukan masa depan Indonesia.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Masinton Harap Oknum Pembocor Dokumen Internal KPK Diusut

Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dikerjakan oleh KPK jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak dan media tertentu

NASIONAL | 16 Januari 2020

Dirut Asabri: Dana Asuransi yang Dikelola Aman, Tidak Dikorupsi

Dana yang dikelola Asabri aman dan tidak dikorupsi

NASIONAL | 16 Januari 2020

Tim Hukum PDIP Beberkan Dosa Oknum Penyidik ke Dewan Pengawas KPK

Ada orang yang mengaku dari KPK bahwa mereka punya surat tugas untuk penggeledahan tetapi ketika diminta untuk dilihat, mereka hanya mengibas-ngibas.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Skema Berubah, Penyaluran Dana BOS Diminta Lebih Transparan

Kini, dana BOS dari pemerintah pusat yakni Kementerian Keuangan (Kemkeu) langsung disalurkan kepada sekolah.

NASIONAL | 16 Januari 2020

Ketum PAN Zulkifli Hasan Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Zulkifli Hasan mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (16/1/2020).

NASIONAL | 16 Januari 2020

Pakar Sebut Kasus Wahyu Setiawan Mengarah Penipuan

Wahyu menjanjikan sesuatu hal yang tidak dapat dipenuhinya.

NASIONAL | 16 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS