Cegah Penyebaran Corona, Fauzie: Munas Peradi ke-3 Ditunda jadi 15-16 April 2020
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Cegah Penyebaran Corona, Fauzie: Munas Peradi ke-3 Ditunda jadi 15-16 April 2020

Minggu, 22 Maret 2020 | 11:56 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com- Pelaksanaan Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Munas Peradi) ke-3 tahun 2020 yang akan digelar di Hotel Shangrila, Surabaya pada 30-31 Maret 2020 akhirnya resmi ditunda. Munas ke-3 Peradi ini sedianya akan dihadiri ribuan anggota dari DPC-DPC (Dewan Pimpinan Cabang) dari seluruh Tanah Air termasuk tamu undangan

Penundaan tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan didampingi Sekjen Thomas E Tampubolon, dan Ketua Dewan Pembina Otto Hasibuan, serta disaksikan pengurus DPN Peradi yang hadir di kantor Sekretariat Grand Slipi Tower, Minggu (22/3/2020).

Fauzie mengatakan penundaan ini terpaksa dilakukan setelah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak baik di pusat dan daerah Jawa Timur, khususnya pihak kepolisian.

“Kami beritahukan setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, maka DPN Peradi menyampaikan bahwa penyelenggaraan Munas ke-3 tahun 2020 yang seyogianya akan dilaksanakan pada 30 – 31 Maret 2020 ditunda menjadi 15 – 16 April 2020,” ujar Fauzie dalam keterangan tertulis, Minggu (22/3/2020).

Fauzie menjelaskan sebelumnya DPN dan Panitia Munas telah berkoordinasi dengan berbagai pihak di pusat dan daerah Jawa Timur mengenai kemungkinan acara bisa tetap berlangsung, namun akhirnya diputuskan agar acara tersebut ditunda pelaksanaannya terkait semakin merebaknya pandemi virus Covid-19 di Tanah Air.

Kekhawatiran dampak berkumpul banyak orang dalam satu tempat meskipun akan diusahakan sistem pengaturan berkumpul sedemikian rupa, dan Panitia Munas juga berencana akan siapkan tim medis crisis centre bekerja sama dengan rumah sakit setempat, namun tetap saja kekhawatiran efek dari penyebaran virus corona yang sukar dideteksi, menjadi pertimbangan utama.

“Sehingga menunda pelaksanaan Munas Peradi ke-3 menjadi pilihan keputusan demi antisipasi kemungkinan banyak orang dapat terjangkit dan semakin merebaknya pandemi virus ini di Indonesia. "Tentu menjaga kesehatan masyarakat banyak patutlah menjadi pilihan utama," jelas Fauzie.

DPN Peradi menyadari bahwa akan ada dampak kerugian besar dari tertundanya Munas Peradi ke-3 ini terutama dialami oleh DPC-DPC yang telah bersemangat untuk hadir sehingga telah membeli tiket dan membayar akomodasi. Atas hal ini DPN Peradi menyampaikan permohonan maaf, dan meminta pengertian DPC-DPC atas keputusan penundaan pelaksanaan ini. Hal-hal terkait dengan kerugian dapat dikoordinasikan kepada DPN Peradi.

Disebutkan untuk pengambilan keputusan penundaan Munas Peradi ke-3 ini menjadi langkah tepat demi kemaslahatan kesehatan banyak orang. Terlebih lagi adanya imbauan dari Presiden Joko Widodo yang pada prinsipnya menyatakan agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan keramaian atau berkumpul banyak orang untuk menghindari semakin merebaknya pandemi virus corona.

“Sebagai organisasi profesi, tentu kami mendukung imbauan presiden yang berkaitan demi kesehatan kemaslahan bangsa patut diikuti,” tegas Fauzie.

Ketua Dewan Pembina Peradi Otto Hasibuan menyambut baik keputusan DPN Peradi yang menunda pelaksanaan Munas ke-3 karena penyebaran Covid-19 saat ini terus meluas. Untuk itu, Otto meminta semua pihak dapat memahami keputusan yang diambil DPN Peradi.

“Saya harapkan semua pihak memahami keputusan ini. Tentunya DPN Peradi tidak mau mengambil risiko dengan penyebaran Covid-19 saat ini,” kata Otto.

Sebagai salah satu penegak hukum, Otto mengatakan sudah seyogianya Peradi menaati ketentuan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait penyebaran virus corona atau Covid-19 agar tidak terus meluas.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Cegah Paparan Corona, Risma Promosikan Bilik Disinfektan Trisakti

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Tri Rismaharini memperkenalkan alat disinfektan baru berupa bilik yang disebut sebagai 'Bilik Disinfektan Trisakti'

NASIONAL | 21 Maret 2020

Human Initiative Distribusikan APD Untuk Tenaga Kesehatan

Human Initiative mendistribusikan APD (Alat Pelindung Diri) ke RSPI Sulianti Saroso dan RSUP Persahabatan Jakarta

NASIONAL | 22 Maret 2020

Cegah Corona, Gugus Tugas Bisa Beri Sanksi Warga Langgar Aturan

Komnas HAM juga mengusulkan bilamana diperlukan, pemerintah dapat mengeluarkan perppu yang memberikan ketegasan hukum.

NASIONAL | 22 Maret 2020

Langkah Kemhan Perangi Virus Corona Diapresiasi Komisi I DPR

Pandemi corona ini harus menjadi perhatian serius semua elemen bangsa.

NASIONAL | 22 Maret 2020

Tiga Pejabat di Pemkab Karawang Masuk ODP Corona

Ketiga pejabat itu dinyatakan ODP karena sebelumnya pernah bertemu dengan seorang pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov Jawa Barat yang positif Corona.

NASIONAL | 21 Maret 2020

Institusi Pendidikan Diajak Buat Hand Sanitizer Gratis

Masyarakat diminta tidak membuat hand sanitizer sendiri.

NASIONAL | 21 Maret 2020

Pasien Positif Corona di Jatim Jadi 26 Orang

Jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) tercatat sebanyak 79 orang dan orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 793 orang.

NASIONAL | 21 Maret 2020

Terapkan Social Distancing, 60% Pegawai BKKBN Kerja dari Rumah

Menurut ketua BKKBN Hasto Wardoyo, merumahkan sebagian pegawai ternyata tidak mudah karena berdampak pada sejumlah pelaksanaan program kerja.

NASIONAL | 21 Maret 2020

Mendagri Sebut Banyak Cara Cegah Penyebaran Corona Selain Lockdown

Mendagri mengatakan sejauh ini pemerintah belum memilih karantina wilayah karena masih ada alternatif lain yang lebih efektif.

NASIONAL | 21 Maret 2020

Menteri LHK: Kebijakan Presiden Jokowi Sangat Jelas dan Terukur

Bekerja di rumah, namun pelayanan publik berjalan normal karena ada petugas piket di kantor.

NASIONAL | 21 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS