Cyber Indonesia: Ruslan Buton Ditangkap karena Diduga Sebar Berita Bohong
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Cyber Indonesia: Ruslan Buton Ditangkap karena Diduga Sebar Berita Bohong

Jumat, 29 Mei 2020 | 22:31 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid menduga Ruslan Buton melakukan tiga pelanggaran dalam surat dan audio yang menjadi viral di media sosial. Ketiganya diduga menyebarkan berita bohong, kebencian berdasarkan SARA, dan penghinaan pada penguasa.

"Saya duga kuat Ruslan Buton akan langsung ditahan polisi terkait laporan menyebarkan berita bohong, kebencian berdasarkan SARA, dan penghinaan pada penguasa melalui surat dan audio yang viral di media sosial," kata Muannas di Jakarta, Jumat (29/5/2020).

Menurut Muannas, berita bohong dalam surat dan audio Ruslan Buton termuat dalam kalimat "Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia..." Pernyataaan ini, kata dia, disebut berita bohong karena Ruslan Buton berbohong dengan mengatasnamakan mewakili suara seluruh WNI.

"Ini dugaan pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat 1 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tentang larangan menyebarkan berita bohong," ungkapnya.

Kemudian, lanjut Muannas, kebencian berdasarkan SARA dipakai oleh Ruslan Buton demi kepentingan politiknya dalam kalimat "Seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, agama dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat".

"Ini dugaan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE terkait larangan kebencian berdasarkan SARA," tandas dia.

Selain itu, kata Muannas, penghinaan pada penguasa Pasal 207 KUHP yang terlihat dalam surat dan audio Ruslan Buton khususnya kepada Presiden Joko Widodo sekaligus kalimat-kalimat ancaman, seperti "Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat".

Kalimat lain yang diduga penghinaan terhadap penguasa, tutur Muannas, "Yang akan meluluhlantakan para penghianat bangsa, akan bermunculan harimau, singa, dan srigala lapar untuk memburu dan memangsa para penghianat bangsa" dan frasa "pertumpahan darah" yang diulang-ulang dalam narasi Ruslan Buton.

"Narasi Ruslan Buton tidak bisa dibela atas dasar kebebasan berpendapat, karena dia diduga kuat menyebarkan berita bohong, kebencian berdasarkan SARA, penghinaan dan ancaman yang berdampak pada kegaduhan sosial," pungkas Muannas.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Selama Pandemi, Pendidikan Vokasi Ubah Strategi Pembelajaran

Pembelajaran praktik lapangan pun diubah menjadi simulasi.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Teh Pucuk Harum Bagikan Donasi ke Pelaku UMKM Kuliner

Mayora Group melalui Teh Pucuk Harum memberikan bantuan donasi bagi para pelaku UMKM kuliner yang terdampak Covid-19.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Kemdikbud Dorong Pendidikan Vokasi Buka S-2 Terapan

Prodi magister terapan memiliki berbagai keunggulan. Selain aspek teknis yang semakin dimatangkan, para mahasiswa juga dibekali aspek soft skills.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Super Indo Serahkan Ambulans Khusus Pasien Covid-19 dan APD

Bantuan berupa ambulans khusus pasien Covid-19 dan APD diberikan kepada BNPB dan Pemprov DKI Jakarta.

NASIONAL | 29 Mei 2020

Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik Jadi Komitmen Pemerintah

Keberhasilan reformasi birokrasi tercermin dari kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin baik.

NASIONAL | 29 Mei 2020

FSGI: Semua Siswa Harus Naik Kelas Selama Pandemi

Sebab, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak bisa dilaksanakan dengan adil dan merata bagi semua anak di seluruh wilayah Indonesia.

NASIONAL | 29 Mei 2020

FSGI Usulkan Belajar Online Diperpanjang hingga Desember

Sekolah tetap dimulai pertengahan Juli, tetapi pembelajaran dilaksanakan masih dengan metode pembelajaran jarak jauh.

NASIONAL | 29 Mei 2020

ICW Sudah Prediksi Vonis Ringan Kader PDIP Penyuap Eks Komisioner KPU

ICW) mengaku tak heran dengan vonis ringan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap kader PDIP,Saful Bahri

NASIONAL | 29 Mei 2020

Dugaan Suap Gubernur Papua Barat ke Wahyu Setiawan, KPK Diminta Responsif

Pakar hukum pidana, Indriyanto Seno Adji meyakini, KPK akan menyelidiki setiap kasus dugaan korupsi yang muncul dalam fakta persidangan

NASIONAL | 29 Mei 2020

2 Pengusaha Penyuap Bupati Sidoarjo Dihukum 1 Tahun 8 Bulan Penjara

Majelis Hakim menyatakan Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi terbukti menyuap Bupati nonaktif Sidoarjo Saiful Ilah

NASIONAL | 29 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS