Salat Jumat 2 Gelombang, JK: Ada Fatwa MUI DKI Jakarta Tahun 2001
INDEX

BISNIS-27 447.922 (-1.99)   |   COMPOSITE 5096.45 (-20.33)   |   DBX 966.383 (-6.2)   |   I-GRADE 139.404 (-0.63)   |   IDX30 427.333 (-1.57)   |   IDX80 113.424 (-0.46)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.8)   |   IDXG30 119.109 (-0.51)   |   IDXHIDIV20 379.033 (-1.4)   |   IDXQ30 124.381 (-0.28)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.24)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.88)   |   IDXV30 108.161 (-1.14)   |   INFOBANK15 830.634 (-3.57)   |   Investor33 372.738 (-1.03)   |   ISSI 150.924 (-0.45)   |   JII 548.46 (-1.45)   |   JII70 187.38 (-0.52)   |   KOMPAS100 1019.47 (-4.22)   |   LQ45 787.196 (-2.22)   |   MBX 1409.36 (-5.12)   |   MNC36 279.413 (-0.86)   |   PEFINDO25 280.307 (-0.15)   |   SMInfra18 241.86 (-0.5)   |   SRI-KEHATI 315.824 (-1.06)   |  

Salat Jumat 2 Gelombang, JK: Ada Fatwa MUI DKI Jakarta Tahun 2001

Selasa, 2 Juni 2020 | 18:58 WIB
Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengeluarkan edaran panduan beribadah di masjid selama pandemi virus corona atau Covid-19. Salah satunya terkait pelaksanaan Salat Jumat.

Dalam surat edaran bernomor 104/PP-DMI/A/V/2020, tentang Edaran ke-III Jemaah dalam The New Normal, tercantum dalam poin 8 huruf b: Bagi daerah-daerah padat penduduk, dilaksanakan Salat Jumat dua gelombang.

Ketua DMI M. Jusuf Kalla (JK) menjelaskan terkait surat edaran tersebut mengacu pada Fatwa Majelis Ulama (MUI) DKI Jakarta tahun 2001 yang membolehkan Salat Jumat dibagi dua gelombang apabila adanya keterbatasan tempat.

Lebih lanjut JK menjelaskan, karena adanya ketentuan jaga jarak minimal 1 meter di era pandemik Covid-19 ini, maka daya tampung masjid menurun menjadi hanya 40 persen dari kapasitas sebenarnya. Oleh karena itu DMI menyarankan untuk daerah yang padat penduduk agar dapat membagi waktu Salat Jumat menjadi dua gelombang.

“Untuk Salat Jumat, karena ada ketentuan jaga jarak minimum 1 meter, berarti daya tampung masjid maksimum 40 persen dari kapasitas biasa. Akibatnya ialah banyak jemaah tidak tertampung, karena itu kita menganjurkan untuk Salat Jumat 2 gelombang. Itu sesuai dengan fatwa MUI DKI tahun 2001," ujar JK dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, Selasa (2/6/2020).

JK menyebutkan terkait adanya Fatwa MUI pusat tahun 2000 yang menyatakan Salat Jumat 2 gelombang tidak sah, JK menjelaskan itu konteksnya adalah fatwa untuk kawasan industri. Sementara Fatwa MUI DKI Jakarta tahun 2001 konteksnya apabila kekurangan tempat.

Memang ada 2 fatwa. Kalau MUI pusat melarang adanya 2 gelombang, tapi itu fatwa untuk industri atau permintaan dari industri yang bersifat permanen. "Nah kalau fatwa MUI DKI Jakarta konteksnya kekurangan tempat dan ini hanya bersifat darurat,” terang JK.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kapolda Papua Dukung Kebijakan Presiden Tentang Normal Baru

Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw, mengaku mendukung kebijakan presiden Joko Widodo terkait rencana penerapan normal baru atau "new normal".

NASIONAL | 2 Juni 2020

Tangani Covid-19 Jatim, Gugus Tugas Serahkan Bantuan Langsung Alkes Hingga Robot Disinfektan

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyerahkan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penanggulangan Covid-19.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Sidang Tuntutan Terdakwa Aulia Kesuma Ditunda

Motif ekonomi terlilit utang hingga Rp 10 miliar.

NASIONAL | 2 Juni 2020

ICJR Berharap Penghapusan Pidana Mati Dibahas di RKUHP

Menurut ICJR, semua dilakukan agar Indonesia dapat lebih menghormati semangat perikemanusiaan.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Bengkulu Belum Berencana Terapkan New Normal

Provinsi Bengkulu belum berencana mengajukan izin ke Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pusat untuk menerapkan tatanan kehidupan baru.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Memasuki Tatanan Normal Baru, Mendagri Ajak Daerah Berinovasi

Mendagri Tito Karnavian menilai, pemerintah daerah berperan penting dalam menata kehidupan normal baru yang produktif dan aman di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Cegah Penumpukan di TPS, DPR Minta Pengaturan Jam Pencoblosan

“Memang risiko Pilkada di tengah pandemi seperti sekarang ada tambahan biaya. Besok, kami akan mengadakan rapat lagi dengan pemerintah dan penyelenggara."

NASIONAL | 2 Juni 2020

Pemprov Jambi Percepat Penyaluran Bantuan JPS Covid-19

Pemprov Jambi mengharapkan pemerintah kabupaten dan kota diharapkan bisa mempercepat penyerahan data keluarga penerima bantuan JPS terdampak Covid-19.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Indonesia Perlu Pertahankan Sistem Pidana Mati

Hukuman mati dianggap mengacuhkan prinsip perikemanusiaan dan hampir seluruh negara di dunia pun telah menghapus hukuman tersebut.

NASIONAL | 2 Juni 2020

Tatanan Normal Baru Dinilai Menjadi Jalan Tengah

Dengan adanya kebijakan new normal ini, masing-masing pihak harus menyesuaikan, menetapkan basis dasar asumsi kebijakan dan target pencapaian yang baru.

NASIONAL | 2 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS