Pimpinan DPR Tegaskan Dukung Pemerintah Tolak Klaim Tiongkok di Perairan Natuna
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-19.05)   |   COMPOSITE 5783.33 (-170.92)   |   DBX 1064.04 (-1.68)   |   I-GRADE 168.858 (-6.97)   |   IDX30 499.932 (-21.14)   |   IDX80 131.904 (-5.19)   |   IDXBUMN20 373.781 (-18.36)   |   IDXG30 136.463 (-5.44)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-18.14)   |   IDXQ30 146.101 (-6.28)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-4.72)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-9.61)   |   IDXV30 127.988 (-5.5)   |   INFOBANK15 983.467 (-36.67)   |   Investor33 429.105 (-16.64)   |   ISSI 169.797 (-4.69)   |   JII 620.069 (-22.27)   |   JII70 213.196 (-7.01)   |   KOMPAS100 1177.3 (-42.41)   |   LQ45 920.112 (-37.05)   |   MBX 1606.46 (-54)   |   MNC36 321.125 (-12.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-8.64)   |   SMInfra18 295.49 (-13.73)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-13.72)   |  

Pimpinan DPR Tegaskan Dukung Pemerintah Tolak Klaim Tiongkok di Perairan Natuna

Kamis, 11 Juni 2020 | 17:43 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyatakan dirinya mengapresiasi sikap pemerintah yang tegas menolak klaim sepihak Tiongkok terkait garis imajiner Nine Dash Line (sembilan garis putus-putus, red) di perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang tidak memiliki dasar hukum internasional.

Sembilan garis putus-putus dimaksud adalah dasar klaim Tiongkok atas kehadiran aparat negara tersebut di Laut Natuna.

Azis mengatakan bahwa pemerintah sudah tidak perlu lagi melakukan perundingan karena ada dasar hukum kuat menolak klaim tersebut. Yakni tertuang di dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (Unclos 1982) terkait dengan wilayah laut Natuna.

"Jangan sampai Pemerintah Indonesia membuka ruang kompromi terkait kedaulatan NKRI," kata Azis Syamsuddin, Kamis (11/6/2020).

Azis mengatakan berdasarkan Pasal 4 UU No 5 Tahun 1983, Indonesia memiliki hak untuk eksplorasi dan eksploitasi di kawasan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Pelayaran dan penerbangan internasional bebas dilakukan asalkan sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

"Negara lain hanya diperbolehkan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan ZEE, dengan syarat meminta izin terlebih dahulu ke pemerintah RI," ujarnya.

Azis juga mengingatkan bahwa Keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration) di Den Haag Belanda pada 12 Juli 2016 terkait LCS mengufurkan atau menolak klaim sepihak dari pemerintah Tiongkok atas keberadaan Nine Dash Line.

Dengan itu, Indonesia sebenarnya tidak memiliki tumpang tindih batas internasional apapun dengan Tiongkok. Dan dia meminta Tiongkok menghormati hukum internasional yang berlaku agar ada stabilitas wilayah. "Baik di wilayah ASEAN maupun di Indo-Pacific secara keseluruhan," imbuhnya.

Azis juga mengatakan bahwa Laut Cina Selatan merupakan wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan. Pemerintah Tiongkok harusnya memahami bahwa hanya dengan kerja sama yang baik serta saling menghormati, akan tercipta stabilitas regional di kawasan Indo-Pacific yang saat ini menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.

Tiongkok juga sebaiknya memahami bahwa perairan Natuna merupakan wilayah strategis bagi Indonesia untuk keamanan nasionalnya. Perairan itu sangat strategis dalam menangkal segala bentuk ancaman tradisional dan non-tradisional.

Dia juga berharap agar aparat pertahanan Indonesia terus memperkuat keamanan nasional di dekat Laut Cina Selatan, baik dari sisi infrastuktur keamanan maupun militer.

"Kami berharap persoalan Laut Cina Selatan akan segera terselesaikan melalui berbagai instrumen kerja sama International sehingga tidak menimbulkan instabilitas di wilayah ini," pungkas Azis.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BNN Bengkulu Bekuk 5 Tersangka Pemilik Sabu Senilai Rp 1 Miliar

Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Bengkulu, berhasil membekuk lima pemilik narkotika jenis sabu seberat 500 gram atau senilai Rp 1 miliar.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Pemerintah dan KPU Harus Jamin Keselamatan Penyelenggara dan Pemilih di Pilkada 2020

M Nurhasyim, mengingatkan, pemerintah bersama KPU harus bisa menjamin keselamatan penyelenggara maupun pemilih di dalam Pilkada serentak.

NASIONAL | 11 Juni 2020

IPW Sebut 8 Nama Masuk Bursa Calon Kapolri

Delapan nama yang masuk bursa calon Kapolri terdiri dari lima jenderal bintang tiga (Komjen), dan tiga bintang dua (Irjen).

NASIONAL | 11 Juni 2020

14.000 WNI dari Luar Negeri Sudah Pulang ke Daerah Asal

Sebanyak 14.087 WNI yang tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta maupun Terminal JICT II Tanjung Priok sudah pulang ke daerah asal.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Bappenas Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Data dalam Penyaluran Bansos

Suharso mengatakan pemuktahiran dan sinkronisasi data antar berbagai sektor maupun lembaga pemerintahan belum maksimal dalam menentukan calon penerima manfaat.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Gelar Pilgub, KPU Bengkulu Butuh Tambahan Anggaran Rp 7 M

Meski kita sudah melakukan rasionalisasi anggaran yang ada, ternyata masih kekurangan Rp 7 miliar untuk membeli APD.

NASIONAL | 10 Juni 2020

DIY Integrasikan Data Covid-19 dengan Aplikasi BNPB

Pemprov DIY sudah cukup terbuka soal data Covid-19.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Wali Kota Medan Dihukum 6 Tahun Penjara

Tengku Dzulmi Eldin terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap secara bersama-sama dan berlanjut terkait proyek dan jabatan di Pemkot Medan.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Mendagri: Pilkada Bisa Ditunda Jika Covid-19 Melonjak Tajam

Pilkada 2020 bisa ditunda apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang luar biasa.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Pasar Sukaramai Medan Ditengarai Jadi Sentra Penyebaran Covid-19

Pasar Sukaramai Medan sebagai lokasi perbelanjaan kebutuhan pokok ditengarai sebagai penyebaran virus corona (Covid-19).

NASIONAL | 11 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS