LPI Sebut 4 Kriteria Panglima TNI Mendatang
INDEX

BISNIS-27 496.112 (7.49)   |   COMPOSITE 5571.66 (81.11)   |   DBX 1025.31 (6.73)   |   I-GRADE 161.222 (3.23)   |   IDX30 481.63 (9.32)   |   IDX80 126.239 (2.53)   |   IDXBUMN20 347.718 (10.77)   |   IDXG30 131.769 (1.75)   |   IDXHIDIV20 428.361 (9.36)   |   IDXQ30 139.975 (2.43)   |   IDXSMC-COM 236.298 (3.68)   |   IDXSMC-LIQ 285.496 (7.48)   |   IDXV30 117.12 (3.63)   |   INFOBANK15 959.319 (10)   |   Investor33 418.313 (5.87)   |   ISSI 162.317 (3.18)   |   JII 593.683 (14.31)   |   JII70 203.182 (4.77)   |   KOMPAS100 1131.88 (19.93)   |   LQ45 884.897 (16.77)   |   MBX 1547.61 (24.33)   |   MNC36 311.774 (4.65)   |   PEFINDO25 293.783 (7.19)   |   SMInfra18 273.756 (10.1)   |   SRI-KEHATI 356.906 (5.42)   |  

LPI Sebut 4 Kriteria Panglima TNI Mendatang

Selasa, 16 Juni 2020 | 22:20 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menyebutkan empat kriteria panglima TNI mendatang yang dibutukan bangsa Indonesia saat ini. Pertama, menurut LPI, Panglima TNI adalah sosok yang sejalan dengan cita-cita politik Presiden Jokowi.

"Saya tidak bilang lagi soal loyal pada Pancasila dan UUD 1945 karena TNI sudah ahlinya urusan itu. Mereka yang paling loyal kalau urusan ideologi negara dan konstitusi. Periode pemerintahan Pak Jokowi adalah momentum untuk pembaharuan di segala dimensi. Maka, perlu dukungan institusi militer untuk menjamin keamanan dalam segala aspek," ujar Direktur LPI Boni Hargens dalam keterangannya, Selasa (16/6/2020).

Kedua, kata Boni, Panglima TNI baru mesti sosok yang dapat diterima di internal institusi militer dan dapat membangun solidaritas antarangkatan di dalam tubuh TNI. Ketiga, tambah dia, Panglima TNI yang baru harus memiliki pemahaman yang komprehensif dan kemampuan bertindak cepat dalam memerangi bentuk-bentuk ancaman yang mengganggu keutuhan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

"Perang zaman sekarang sekarang sudah berpindah dari medan tempur fisik ke ruang yang tak kelihatan. Polanya asimetris dan selalu acak. Musuh kita tak kelihatan tetapi terasa dan mereka ada. Maka, TNI sebagai garda terdepan pengamanan negara harus dipimpin oleh panglima yang memiliki pemahaman tentang semua itu," terang Boni.

Keempat, tutur dia, Panglima TNI yang baru mesti memiliki kemampuan inovasi yang memadai dalam konteks melanjutkan upaya profesionalisasi militer yang sudah sukses berjalan setelah 1998. Militer Indonesia, kata dia, sudah canggih dalam ilmu perang.

"Kita yakin justru akan makin canggih dalam semua cabang ilmu pengetahuan. Untuk itu, perlu ada kepemimpinan yang beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahun dan teknologi," ungkap dia

Kekuatan Utama
Lebih lanjut, Boni mengatakan harus diakui bahwa bangsa Indonesia sudah berjalan sejauh ini karena adanya TNI yang menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan dari berbagai potensi ancaman yang datang baik dari luar maupun dalam negeri seperti terorisme dan gejolak separatisme. Sejarah, kata dia, sudah mencatat semua prestasi TNI dalam mempertahankan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI..

"Sejarah mengajarkan kita bahwa demokrasi sipil yang semakin kuat saat ini juga tumbuh dan berkembang karena TNI makin professional dan menjunjung tinggi demokrasi," tutur Boni.

Tak bisa dipungkiri, kata Boni, keadaan bahwa ada kelompok sipil yang muncul dengan mengatasnamakan apapun untuk memperjuangkan cita-cita politik yang sempit. Menurut dia, ada yang memakai simbol etnik untuk memerdekakan diri dari NRKI.

"Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan Republik Maluku Selatan (RMS) benar-benar nyata dan masih bergerak. Tokoh-tokoh mereka terus bergerak di luar negeri mempengaruhi opini dunia untuk mendapatkan dukungan internasional," terang dia.

Pemerintahan Presiden Jokowi, kata Boni, sejak awal mulai dengan komitmen kemanusiaan yang kuat untuk berpihak pada kelompok yang miskin dan “terlupakan” dalam proses pembangunan sejak Indonesia merdeka. Itu sebabnya, menurut Boni, Papua menjadi begitu diistimewakan oleh Presiden Jokowi sejak awal dan juga Aceh serta daerah terluar lainnya di tapal batas yang menghubungkan Indonesia dengan dunia luar.

"Fokus utama Negara adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan bagi setiap warganya. Tapi apa yang terjadi saat ini, politisasi makin liar. Gejolak isu rasisme Papua saat ini tidak sepenuhnya persoalan kemanusiaan, meskipun diakui aspek kemanusiaan di balik isu itu cukup menonjol. Tetapi, harus juga kita jujur, bahwa ada unsur politik dalam gerakan itu. Ada kelompok politik yang ikut-ikutan memainkan isu ini untuk kepentingan pilpres 2024. Mereka tidak sepenuhnya peduli Papua, mereka hanya ingin merusak Negara dan mencoreng citra pemerintahan Presiden Jokowi," jelas dia.

Mereka menjadi broker politik untuk kepentingan elite dan partai tertentu. Risikonya adalah Negara menjadi tidak aman dan ruang sosial masyarakat terganggu. Dalam keadaan macam ini, perlu ada Panglima TNI yang tepat dengan empat kriteria yang saya sebutkan," pungkas Boni.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pandemi Covid-19 Dorong Ketahanan Bisnis dan Rumah Tangga di Indonesia

Pandemi virus corona diyakini justru mampu mendorong ketahanan bisnis dan rumah tangga di Indonesia.

NASIONAL | 16 Juni 2020

MK Minta Kematian Ki Gendeng Pamungkas Diklarifikasi

Pihak pengacara Ki Gendeng Pamungkas tak bisa memastikan apakah Ki Gendeng Pamungkas yang baru meninggal dunia merupakan orang yang mengajukan uji materi ke MK.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Kekayaan Negara dan Sistem Kesehatan Bukan Jaminan Dapat Tekan Penyebaran Covid-19

Dikatakan Menlu Retno, 10 besar kasus Covid-19, tujuh di antaranya adalah negara-negara G-20 yaitu Amerika Serikat, Brasil, Rusia, Inggris dan Jerman.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Polres Majalengka Canangkan Kawasan Industri Tangguh

Usai meluncurkan program pesantren tangguh, Polres Majalengka canangkan kawasan industri tangguh.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Dahulu Diusir, Kini Tenaga Medis Dapatkan Kalungan Bunga di Pasar Cileungsi

Tenaga medis yang diterjunkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendapatkan sambutan berupa pengalungan bunga.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Papua Muda Inspiratif dan Bulog Gelar Operasi Pasar Murah

Ke depan, Pasar PMI Jayapura juga akan menjual kebutuhan pokok lain, minyak goreng, telur, tepung terigu, kasbi, keladi, ubi jalar, dan sayur-sayuran.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Menlu: Pemerintah Ingin Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19

Menurut Menlu Retn Marsudi, prinsip penting yang dilakukan adalah pemerintah adala “a covid-19 safe productive society”, masyarakat produktif aman dari Covid-19

NASIONAL | 16 Juni 2020

Data Sistem Informasi Personel Polri Bocor Hoax

Polri sudah memastikan bahwa tidak ada pembobolan data SIPP karena variabel screenshot yang beredar di media sosial tidak sama dengan data Polri.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Lantik Pejabat, Menpora Tekankan Komitmen Reformasi Birokrasi

Menpora menyatakan reformasi birokrasi ini membutuhkan kinerja dan komitmen dari para pejabatnya.

NASIONAL | 16 Juni 2020

Milenial Harus Tetap Aktif dan Berkarya di Masa Pandemi

Politisi Golkar Muhammad Ali Ridha bangga dengan usaha milenial seperti Muhammad Ahmad Balbaid selaku owner Lekker Djakarta.

NASIONAL | 16 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS