Vox Point Gelar FGD Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Vox Point Gelar FGD Sinergi Pemerintah dan Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional

Kamis, 25 Juni 2020 | 16:05 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Populi Institute Indonesia menggelar focus group discussion(FGD) seri ke-2 membahas sinergi pemerintah dan masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. FGD bertujuan untuk mengetahui seperti apa komitmen dan upaya pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional agar terjadi perbaikan yang signifikan demi tercapainya "SDM Unggul – Indonesia Maju".

Direktur Direktorat Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji mengatakan kegiatan ini berdasarkan beberapa alasan seperti pelaksanaan otonomi pendidikan yang telah berlangsung lebih dari 15 tahun sejak UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah disahkan.

Menurut Indra, UU tersebut memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola pendidikan. Dalam implementasi, otonomi pendidikan ini kerap mengalami banyak hambatan dan permasalahan, yang berpotensi mengganggu efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme pengelolaan pendidikan.

“Berbagai hambatan yang muncul disebabkan perbedaan tingkat komitmen daerah dalam pengembangan pendidikan, lemahnya profesionalisme daerah dalam mengelola pendidik dan tenaga kependidikan, perbedaan interpretasi antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta insinkronisasi pengelolaan komponen pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama dengan komponen pendidikan di bawah pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Indra yang juga merupakan Pengamat Pendidikan itu, Kamis (25/6/2020).

Indra menjelaskan, dalam segi mutu, pendidikan kita masih jauh dari konsep bangsa yang cerdas. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes PISA (Programme for International Student Assessment) yang mengukur kemampuan anak berusia 15 tahun untuk kemampuan literasi (membaca), numerasi (matematika), dan sains. Pada 20 tahun terakhir kemampuan anak-anak Indonesia pada tiga bidang tersebut sangat rendah dan jauh di bawah rata-rata negara OECD. Bank Dunia menyatakan bahwa anak-anak Indonesia berada pada kondisi functionally illiterate atau buta aksara secara fungsi, artinya mampu membaca tetapi tidak memahami apa yang dibaca.

“Kajian PISA tersebut ternyata dikonfirmasi oleh survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri tahun 2019 yang disebut AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia). Survei ini akan menjadi model dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang akan diberlakukan secara nasional pada tahun 2021,” ujar Indra.

Indra menyebutkan, data di Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang disusun oleh Kemendikbud menunjukkan masih banyak pemerintah daerah yang menganggarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jauh di bawah 20 persen untuk bidang pendidikan seperti yang diamanatkan konstitusi. Tetapi dengan pola berhitung yang berbeda, masyarakat mendapatkan informasi kalau anggaran pendidikan justru jauh di atas 20 persen. Informasi yang belum sinkron seperti ini yang sepertinya harus segera diluruskan.

“Dengan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), maka diskusi sistem pendidikan nasional dari sudut pandang pemerintah daerah dianggap perlu untuk memperkaya pembahasan revisi undang-undang tersebut agar terjadi perbaikan yang signifikan demi tercapainya SDM Unggul - Indonesia Maju,” ungkapnya.

Kegiatan ini bermaksud untuk peningkatan “awareness” masyarakat tentang tata kelola pendidikan yang diotonomikan. Mengupas berbagai hambatan yang disebabkan oleh perbedaan tingkat komitmen daerah dalam pengembangan pendidikan, lemahnya profesionalisme daerah dalam mengelola pendidik dan tenaga kependidikan, perbedaan interpretasi antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta insinkronisasi pengelolaan komponen pendidikan.

Kemudian, tersusunnya usulan dalam revisi Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional dari sudut pandang Pemerintah Daerah yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan Indonesia secara menyeluruh. Serta, memberikan poin-poin penting pada penyusunan cetak biru pendidikan Indonesia yang harus menyentuh seluruh komponen bangsa.

Kegiatan ini berlangsung Kamis, 25 Juni 2020, pukul 14.00 - 17.00 WIB. Kegiatan dilaksanakan dalam jaringan (daring) menggunakan aplikasi Zoom dan dalam waktu yang bersamaan disiarkan secara langsung menggunakan Youtube dan Facebook Live Streaming, serta beberapa stasiun televisi seperti Hidup TV dan El John TV.

Adapun keynote speaker adalah Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, yang mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian.

Sementara narasumber di anataranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Sulawesi Selatan M. Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang adalah Ketua Dewan Pengawas Vox Point NTT Josef A. Nae Soi.

Kemudian Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Bupati Landak yang adalah Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Karolin Margret Natasa, Staf Ahli Bidang Regulasi dan Plt Irjen Kemdikbud Chatarina Girsang, serta Direktur Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia Indra Charismiadji.

Sementara Moderator adalah Direktur Program Magister Manajemen Kalbis Institute Jakarta yang juga adalah Wakil Direktur pendidikan Vox Populi Institute Indonesia, Joseph M J Renwarin.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemag Ingin Kenaikan Anggaran Menjadi Rp 70,5 Triliun

"Kami mengajukan usulan penyesuaian dan tambahan anggaran sebesar Rp 3,8 triliun, sehingga anggaran Kementerian Agama akan menjadi Rp 70,51 triliun," kata Fachr

NASIONAL | 25 Juni 2020

Komisi VI Pertanyakan Tunggakan Utang Pemerintah Rp 45 Triliun ke PLN

Utang itu merupakan kompensasi tarif selama dua tahun karena tidak ada kenaikan listrik. Pada 2018 mencapai Rp 23,17 triliun, dan pada 2019 Rp 22,25 triliun.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Survei SMRC: Mayoritas Setuju Kebijakan Transisi Menuju Normal Baru

Sebanyak 80 persen setuju dengan pemerintah yang memulai kebijakan transisi menuju kehidupan normal baru, walaupun kasus penularan Covid-19 belum menurun.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Tjahjo: Penerapan Manajemen Talenta ASN Dinilai Penting

Pemerintah kini harus mengembangkan sistem kerja yang fleksibel. ASN bisa bekerja paruh waktu, pilihan waktu, dan tempat.

NASIONAL | 25 Juni 2020

Birokrasi Kelas Dunia Sulit Terwujud Tanpa ASN Unggul

"Pada 2024 pemerintah ingin birokrasi kelas dunia, tapi itu tidak akan terwujud kalau ASN tidak unggul, tidak cerdas, punya inovasi, dan lain-lain."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Aturan Pelaksanaan Normal Baru Harus Jelas dan Terpadu

"Transisi normal baru saat pandemi, yang terpenting adalah pencegahan Covid-19 yaitu protokol kesehatan harus diperkuat."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Jokowi Instruksikan Kepala Daerah Buat Kebijakan Berdasarkan Data Ilmiah dan Pakar

“Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy, tanpa melihat data tanpa mendengarkan saran dari para pakar. Ini berbahaya."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Tanpa Surat Lolos Sensor, KPI Pertanyakan Alasan Gandeng Netfix

"Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait standar tersebut yaitu sensitivitas terkait isu SARA, muatan kekerasan, dan batasan tampilan seksualitas."

NASIONAL | 25 Juni 2020

Jokowi: Manajemen Krisis Kesehatan dan Ekonomi Harus Seimbang

“Oleh sebab itu, dalam mengelola manajemen krisis ini, rem dan gas ini harus betul-betul seimbang,” kata Jokowi.

NASIONAL | 25 Juni 2020

KPU dan Bawaslu Ajukan Tambahan Anggaran ke DPR

KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 696,6 miliar dan Bawaslu mengajukan perubahan anggaran sebesar Rp 699 miliar.

NASIONAL | 25 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS