IPW Nilai Polisi Lamban Tangani Pembakaran Bendera PDIP
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-4.48)   |   COMPOSITE 5059.22 (-38.77)   |   DBX 933.73 (-4.36)   |   I-GRADE 135.366 (-1.39)   |   IDX30 427.201 (-4.81)   |   IDX80 111.513 (-1.24)   |   IDXBUMN20 284.629 (-3.99)   |   IDXG30 118.405 (-1.12)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-4.18)   |   IDXQ30 125.347 (-1.51)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-1.72)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-3.68)   |   IDXV30 105.043 (-1.04)   |   INFOBANK15 803.622 (-4.21)   |   Investor33 371.182 (-3.16)   |   ISSI 148.056 (-1.49)   |   JII 539.107 (-8.44)   |   JII70 182.679 (-2.57)   |   KOMPAS100 996.599 (-10.16)   |   LQ45 780.316 (-8.28)   |   MBX 1404.61 (-11.69)   |   MNC36 278.843 (-2.43)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.27)   |   SMInfra18 242.356 (-3.36)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-2.47)   |  

IPW Nilai Polisi Lamban Tangani Pembakaran Bendera PDIP

Sabtu, 27 Juni 2020 | 13:36 WIB
Oleh : Gardi Gazarin / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia Police Watch (IPW) mengharapkan Polri bekerja cepat mengungkap dan menuntaskan kasus pembakaran bendera PDIP dalam aksi demo penolakan RUU HIP di depan Gedung DPR beberapa waktu lalu. Karena jika tidak dikhawatirkan memicu potensi konflik horisontal di akar rumput.

Namun sayangnya IPW melihat jajaran kepolisian bekerja lamban. Padahal cukup banyak saksi di TKP, video, dan foto aksi pembakaran bendera PDIP yang sudah viral, dan banyak aparat intelijen yang bisa diminta data maupun informasinya untuk mempercepat penuntasan kasus ini.

"Jika Polri masih bekerja lamban, IPW khawatir kasus pembakaran bendera PDIP ini akan memunculkan konflik dan kekacauan, yang berbuntut pada stabilitas keamanan. Apalagi dalam aksi demo menolak RUU HIP itu ada sebagian massa yang menuntut pelengseran Jokowi sebagai presiden" ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada Beritasatu.com, Sabtu (27/6/2020).

Untuk itu IPW meminta Polri harus perlu bekerja keras segera menuntaskan kasus tersebut. Selain itu segera mengerahkan Babinkamtibmasnya di berbagai daerah untuk melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agar tidak terjadi benturan di masyarakat pasca pembakaran bendera PDIP.

Menurut Neta adalah hal wajar jika PDIP melapor ke polisi karena benderanya dibakar dalam aksi menolak RUU HIP. Artinya, PDIP bisa melaporkan para pembakar bendera maupun korlap aksi, karena sebagai partai besar, PDIP jelas tidak mau dilecehkan.

“Bagaimana pun aksi pembakaran bendera parpol ini tidak bisa dibiarkan karena bisa menjadi yurisprudensi atau preseden yang akan diikuti masyarakat lain, yang jika kecewa dengan parpol atau ormas massa tertentu, massa akan dengan gampang membakar bendera parpol atau ormas itu.

Selain itu dikhawatirkan akan muncul aksi balas dendam dari massa dan pendukung parpol (PDIP, red) terhadap massa aksi yang membakar bendera mereka. Mengingat massa PDIP cukup banyak dan menyebar di seluruh Indonesia.

Karena bukan mustahil mereka akan melakukan aksi massa memprotes pembakaran bendera parpolnya, sementara ormas yang melakukan aksi penolakan RUU HIP itu juga cukup banyak massanya, dan menyebar di seluruh Indonesia. “Jika hal itu terjadi dikhawatirkan bentrokan massa tentu tak terhindarkan,” ujarnya.

“Untuk itu Polri harus segera memproses dan menuntaskan laporan pembakaran bendera PDIP tersebut agar kekhawatiran konflik dan bentrokan massa di akar rumput tidak terjadi, yang pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat,” pungkasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pendidikan Kedinasan Disebut Masih Diperlukan

enurut Akmal, lulusan IPDN tidak hanya mahir dalam administrasi, tapi juga cakap dalam kepemimpinan.

NASIONAL | 27 Juni 2020

Kemhub: Tren Bersepeda Meningkat Selama Pandemi Covid-19

Namun, sebagian besar penggunaan sepeda hanya ditujukan untuk kebutuhan olahraga atau gaya hidup.

NASIONAL | 27 Juni 2020

Polres Cianjur Gelar Rapid Test 2000 Peserta

Rapid test yang digelar Polres Cianjur melibatkan 2000 peserta ini juga mendapatkan piagam dari Museum Rekor Indonesia (Muri).

NASIONAL | 27 Juni 2020

Praperadilan Digugurkan, Nasabah Wanaartha Mengadu ke DPR

"Kami berharap OJK bisa mengawal proses pengembalian dana nasabah WanaArtha Life yang sudah empat bulan tertunda."

NASIONAL | 27 Juni 2020

Diusulkan, IPDN Jadi Perguruan Tinggi Swasta

Lulusan IPDN terkesan eksklusif dan diutamakan diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), padahal seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bersifat umum.

NASIONAL | 27 Juni 2020

Kemhub Paparkan Konsep Adaptasi Kebiasaan Baru Transportasi Darat

Penyelenggaraan transportasi darat di masa adaptasi kebiasaan baru akan mengacu pada SE No. 11 Tahun 2020.

NASIONAL | 27 Juni 2020

90.000 Lebih Warga Surabaya Dites Cepat Covid-19 Gratis

Sebanyak 92.964 warga telah menjalani rapid test atau tes cepat Covid-19 massal secara gratis yang digelar Pemerintah Kota Surabaya, BIN dan BNPB.

NASIONAL | 27 Juni 2020

Abaikan Protokol Kesehatan, 40 Tempat Usaha di Pekanbaru Ditegur

Sebagian besar pelaku usaha seperti hotel dan tempat hiburan yang mendapat teguran tertulis karena tidak melengkapi fasilitas protokol kesehatan.

NASIONAL | 27 Juni 2020

Darurat Covid-19 di DIY Diusulkan Sebulan Lagi

Salah satu pertimbangan perpanjangan ini adalah perilaku masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan yang masih perlu ditingkatkan.

NASIONAL | 26 Juni 2020

Daerah Jabar di Luar Bodebek Memasuki Kenormalan Baru

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memberi izin kepada masyarakat untuk memulai kegiatan ekonominya.

NASIONAL | 26 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS