Mekanisme Omnibus Law Dibutuhkan Setiap Rezim
INDEX

BISNIS-27 447.922 (0.22)   |   COMPOSITE 5096.45 (-4.63)   |   DBX 966.383 (0.26)   |   I-GRADE 139.404 (0.54)   |   IDX30 427.333 (0.82)   |   IDX80 113.424 (-0.07)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.76)   |   IDXG30 119.109 (0.49)   |   IDXHIDIV20 379.033 (0.39)   |   IDXQ30 124.381 (0.25)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-1.19)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (-0.54)   |   IDXV30 108.161 (-0.91)   |   INFOBANK15 830.634 (2.07)   |   Investor33 372.738 (0.67)   |   ISSI 150.924 (0.03)   |   JII 548.46 (1.53)   |   JII70 187.38 (0.16)   |   KOMPAS100 1019.47 (0.03)   |   LQ45 787.196 (1.37)   |   MBX 1409.36 (-1.53)   |   MNC36 279.413 (0.25)   |   PEFINDO25 280.307 (-3.18)   |   SMInfra18 241.86 (0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (0.31)   |  

Mekanisme Omnibus Law Dibutuhkan Setiap Rezim

Selasa, 30 Juni 2020 | 20:54 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Mekanisme Omnibus Law dibutuhkan setiap rezim pemerintahan. Melalui sistem itu regulasi disederhanakan. Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang tengah dibahas DPR dan pemerintah merupakan salah satu bentuk Omnibus Law.

Menurut akademisi Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim, penyederhanaan regulasi dan perizinan berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi, semakin relevan untuk dilakukan setelah adanya pandemi Covid-19.

RUU Ciptaker setelah nantinya disahkan menjadi undang-undang (UU), akan menarik investor dan meningkatkan gairah perekonomian yang sempat terguncang.

"Saat ini, siapapun rezimnya atau pemimpinnya pasti harus dan memerlukan penyederhanaan undang-undang serta aturan yang ada. Omnibus Law seperti dalam RUU Cipta Kerja ini sangat diperlukan untuk menarik kembali investor baik dalam dan luar negeri," kata Lukman.

Menurut Lukman, sejak era Reformasi, peraturan perundang-undangan di Indonesia cukup carut-marut. Hal ini yang dianggap Lukman perlu diselesaikan dengan cara di luar kebiasaan.

"Omnibus Law ini bisa disebut cara yang "big bang" atau mengubah secara besar-besaran. Memangkas ketentuan yang tidak pro pasar secara besar-besaran. Fokusnya tentu memberikan jaminan kemudahan kepada investor baik dalam dan luar negeri," ujar Lukman.

Lukman menuturkan upaya menyelesaikan permasalahan tumpang tindih regulasi memang tidak bisa dicapai dengan cara yang mudah. Meski begitu, Lukman menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo, biasanya selalu mencoba mengambil kebijakan baru yang terkadang sulit dilakukan.

"Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Joko Widodo ini memang sering menyelesaikan isu-isu yang selama ini tidak pernah disentuh dan diselesaikan. Kita sudah melihat pada periode pertama, permasalahan infrastruktur mulai diselesaikan. Di periode kedua ini, masalah regulasi yang berbelit-belit juga coba diselesaikan melalui RUU Cipta Kerja ini," kata Lukman.

Menurutnya, RUU Ciptaker juga berpeluang menjadi payung hukum untuk memberikan insentif bagi para pengusaha dan pelaku UMKM. Insentif seperti kemudahan perizinan, pengurangan pajak, dan insentif yang lain bisa berkembang di masa setelah pandemi ini.

"Sounding adanya RUU Cipta Kerja ini bisa meningkatkan gairah pembenahan regulasi di Indonesia. Pastinya ini jadi daya tarik bagi para investor," demikian Lukman.

Sekadar diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR terus melakukan pembahasan RUU Ciptaker. Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengungkap, pihaknya sudah menyelesaikan klaster riset dan inovasi. Proses pembahasan, lanjut Supratman, masih cukup panjang, karena menyisakan beberapa bab lagi.

"Masih tersisa bab 9, 10, 3, 4. Jadi masih panjang, masih banyak yang belum dibahas. DPR tidak ada target, tergantung kesepakatan fraksi-fraksi. Kita realistis menyangkut soal pembahasan," kata Supratman.

RUU Ciptaker terdiri atas 11 klaster pembahasan yang dituangkan dalam 15 bab dan 174 pasal. Selain klaster ketenagakerjaan, 10 klaster lainnya yaitu penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, serta kemudahan, kemberdayaan, dan perlindungan UMKM dan perkoperasian.

Berikutnya, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek strategis nasional, dan kawasan ekonomi.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendagri Minta APIP Kawal Realokasi Anggaran Covid-19

Mendagri meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawal penggunaan dana hasil realokasi dan refocussing untuk penanganan Covid-19.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Skema PPDB Harus Proteksi Anak dari Keluarga Menengah Bawah

Hamid Muhammad mengatakan, sistem PPDB harus memproteksi anak dari keluarga menengah bawah atau tidak mampu untuk dapat bersekolah.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Keputusan Melanjutkan Pilkada Serentak Dinilai Konstitusional

Pilkada saat pandemi bentuk keseriusan pemerintah dan kesiapan KPU dan Bawaslu menegakkan prinsip-prinsip nilai demokrasi.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Pembobol M-Banking Modus SIM Card Hilang Dibekuk

tiga orang tersangka yang tergabung dalam sindikat Tulung Selapan Tipsani (tipu sana sini).

NASIONAL | 30 Juni 2020

BIN Luncurkan Akun Resmi di Media Sosial

BIN Luncurkan Akun di Media Sosial.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Mahasiswa UGM Laksanakan KKN Daring

KKN mahasiswa UGM dilaksanakan secara daring berdasarkan Keputusan Rektor UGM No. 96/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Penyelenggaraan KKN-PPM UGM 2020.

NASIONAL | 30 Juni 2020

KPK Tahan Makelar Tanah Proyek RTH Kota Bandung

Dadang terlebih dahulu menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sebelum ditahan di Rutan Cabang KPK.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Samudera Indonesia Masih Minat Jadi Operator Pelabuhan Patimban

PT Samudera Indonesia Tbk menyatakan tetap tertarik untuk menjadi operator Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.

NASIONAL | 30 Juni 2020

PPDB Bengkulu: Tak Lulus Zonasi Bisa Diterima di Jalur Prestasi Jika Kuota Tersedia

Kadis Diknas Bengkulu Eri Yulian Hidayat mengatakan siswa yang tidak lulus melalui jalur zonasi bisa diterima di jalur prestasi sepanjang kuota masih tersedia.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Dihukum 7 Tahun Penjara, Imam Nahrawi Isyaratkan Banding

Imam Nahrawi mengisyaratkan akan mengajukan banding terhadap vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta.

NASIONAL | 30 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS