Kebijakan Negara Belum Memihak Pangan Lokal di Pulau Kecil
INDEX

BISNIS-27 434.176 (-7.64)   |   COMPOSITE 4917.96 (-75.2)   |   DBX 928.196 (-4.7)   |   I-GRADE 130.286 (-2.42)   |   IDX30 412.166 (-7.85)   |   IDX80 107.727 (-2.08)   |   IDXBUMN20 269.265 (-5.95)   |   IDXG30 115.773 (-2.53)   |   IDXHIDIV20 368.481 (-6.65)   |   IDXQ30 120.761 (-2.3)   |   IDXSMC-COM 210.292 (-3.36)   |   IDXSMC-LIQ 235.988 (-6.09)   |   IDXV30 101.893 (-2.12)   |   INFOBANK15 773.605 (-13.29)   |   Investor33 359.92 (-6.34)   |   ISSI 144.524 (-2.29)   |   JII 524.265 (-9.92)   |   JII70 177.451 (-3.41)   |   KOMPAS100 962.885 (-17.72)   |   LQ45 754.177 (-14.18)   |   MBX 1360.94 (-22.87)   |   MNC36 269.191 (-4.78)   |   PEFINDO25 256.961 (-5.33)   |   SMInfra18 232.003 (-3.35)   |   SRI-KEHATI 302.863 (-5.05)   |  

Kebijakan Negara Belum Memihak Pangan Lokal di Pulau Kecil

Selasa, 30 Juni 2020 | 21:24 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia memiliki perangkat regulasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan, baik melalui UU No 18 Tahun 2012 maupun dalam peraturan turunannya. Namun, implementasi berbagai peraturan itu tidak nyata dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Bahkan, belum terlihat adanya kebijakan negara yang benar-benar memihak pangan lokal di pulau-pulau kecil.

“Kalau mau jujur, belum telihat adanya kebijakan negara yang memihak pulau-pulau kecil. Di satu sisi, pulau-pulau kecil sangat rentan dengan kebutuhan pangan,” kata Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Engelina Pattiasina dalam webinar “Potensi dan Strategi Pengembangan Lahan Kering dan Sumber Daya Pangan Lokal untuk Kedaulatan Pangan Wilayah Kepulauan” yang digelar Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi) Komda Maluku, Selasa (30/06/2020).

Acara yang dibuka Rektor Universitas Pattimura Ambon, MJ Saptenno, menampilkan pembicara Andi Muhammad Syakir MS (Ketua Umum Peragi); Retno Sri Hartati Mulyandari (Sekretaris Ditjen Hortikultura Kemtan), Simon Raharjo (dosen Faperta Unpatti); J Riry MP (dosen Faperta Unpatti), Engelina Pattiasina (Archipelago Solidarity Foundation), dan AI Latupapua MS (dosen Faperta Unpatti).

Menurut Engelina, persoalan pangan dalam masa pandemi Covid-19 ini sangat penting, karena pandemi ini diperkirakan akan berdampak langsung terhadap ketersediaan pangan, baik karena faktor produksi maupun distribusi. Untuk itu, katanya, pandemi ini merupakan momen kebangkitan pangan lokal.

Kedaulatan pangan secara nasional belum terwujud. Begitu juga kedaulatan pangan lokal masih keteteran di sana-sini. Kalau lebih menukik lagi ke pangan lokal di pulau-pulau kecil, maka tantangannya akan lebih besar.

“Sejauh ini, secara pribadi, kok tidak melihat kebijakan yang berpihak kepada pemenuhan pangan di pulau-pulau kecil, terutama seperti provinsi kepulauan seperti Maluku ini,” kata Engelina.

Padahal, kata Engelina, bukan rahasia tantangan untuk pemenuhan pangan di pulau kecil ini jauh lebih sulit ketimbang wilayah daratan. Jadi, kalau kebijakan pemerintah pusat hanya memprioritaskan beras, maka hampir pasti pangan lokal di pulau-pulau kecil akan terabaikan,” tegasnya.

Mantan anggota DPR ini mengatakan, persoalan wilayah kepulauan semakin kompleks, karena berbagai regulasi yang merugikan wilayah kepulauan, seperti formula alokasi anggaran, pembatasan kewenangan Pemda di wilayah laut.

“Indonesia ini beragam, perlakuan terhadap pulau besar tidak boleh disamakan begitu saja dengan wilayah dengan pulau-pulau seperti Maluku dan sebagainya,” tutur Engelina dalam acara yang dipandu Edizon Jambornias.

Untuk itu, semua pihak harus berupaya sekecil apapun untuk mewujudkan kedaulatan pangan lokal. Namun, dia berharap, semua pihak terutama pemerintah memberikan perhatian terhadap pangan lokal.

“Kami dengan berbagai keterbatasan memfasilitasi, misalnya mengirim ilmuwan dari Ambon ke Korea dan Jepang untuk membicarakan pangan lokal. Begitu juga, setelah muncul pandemi, kami coba berinisiatif untuk melakukan sosialisasi dan mendorong pembukaan kebun contoh di Maluku,” kata Engelina.

Terbesar di Dunia
Guru Besar Faperta Unpatti, John Riry mengatakan, Maluku memiliki potensi tumbuhan sagu. Bahkan, Indonesia merupakan pemilik lahan sagu terbesar di dunia. Tapi, kenyataannya sagu seperti ditinggalkan, meski memiliki kandungan gizi yang tidak kalah dengan pangan lain.

“Kepedulian terhadap tanaman sagu sangat rendah di Maluku, karena meski produksi tinggi tapi konsumsinya rendah. Justru pada 2016, produksi sagu juga cenderung menurun. Ini jadi keprihatinan kita semua,” kata John Riry.

Namun, John Riry melihat, sagu memiliki potensi sangat besar baik sebagai sumber pangan maupun non pangan. Dia meminta agar pemerintah jangan hanya fokus soal padi atau beras, tapi juga harus memberikan perhatian untuk pengembangan sagu.

“Sagu ini tanaman asli kita. Hanya butuh perhatian pemerintah dari aspek teknologi dan investasi,” jelasnya.

Dekan Fakultas Universitas Pertanian (Faperta) Unpatti JM Matinahoru ketika menutup webinar, berharap seminar ini bukan sekadar agar narasumber dapat menyampaikan pikiran dan pengalamannya, dan para peserta mendengar saja. Tetapi harus ada pemikiran dan tindak lanjut bagaimana hasil seminar ini bisa berpengaruh terhadap ketersediaan pangan lokal yang berdaulat di Indonesia.

Menurut Matinahoru, kalau mempelajari struktur anggaran APBN dan APBD tiap daerah/provinsi, alokasi anggaran untuk sektor pertanian sangat rendah. Dari alokasi yang rendah itu kira-kira 80 persen anggaran lebih difokuskan untuk pengembagan pangan nasional berupa padi, jagung, dan kedele. Akibatnya alokasi anggaran untuk pangan lokal hampir tidak ada, karena sisa 20 persen tersebut dipakai juga untuk kepentingan lain di sektor pertanian.

“Jadi saya sangat berharap bagaimana Peragi dapat berjuang pada tingkat nasional maupun lokal agar politik anggaran sektor pertanian dapat dirubah dengan regulasi yang kuat sehingga para pengambil kebijakan bertekud lutut,” kata Matinahoru.

Dia menjelaskan, problem pengembangan padi di Indonesia cukup riskan, karena kalau musim hujan produksi padi turun drastis karena banjir dan genangan air, kemudian pada musim panas produksi padi juga turun drastis karena problem ketersediaan air. Untungnya problem ini dapat ditutupi dengan impor beras dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Kamboja.

“Namun jika terjadi sesuatu dikemudian hari, katakanlah Covid-19 terus berlanjut, atau ada ketidakstabilan kondisi di laut Cina Selatan seperti yang disampaikan Ibu Engelina Pattiasina, maka pasti akan terjadi kerawanan pangan yang luar biasa, dan hal ini bisa memicu ketidakstabilan politik dalam negeri,” tutur Matinahoru.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Candi Prambanan dan Ratu Boko Dibuka untuk Umum 1 Juli

Uji coba pembukaan operasional Taman Wisata Candi di Prambanan dan Ratu Boko bagi wisatawan di tengah tatanan normal baru, akan dilakukan selama dua minggu.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Dua RS di Kota Semarang Telah Terima Dana Insentif Covid-19

Dua dari 11 rumah sakit di Semarang telah menerima dana insentif tenaga kesehatan rumah sakit yang memberikan pelayanan Covid-19.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Kempora Siap Cetak 5.000 Kader Wirausaha Muda

Kuliah kewirausahaan pemuda diharapkan dapat mencetak 5.000 kader wirausaha muda, 34 sentra kewirausahaan pemuda, dan 470 akses permodalan.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Menkes Diminta Klarifikasi soal Serapan Anggaran ke Publik

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto diminta untuk terbuka kepada publik dan memberikan klarifikasi terkait penyerapan anggaran.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Mekanisme Omnibus Law Dibutuhkan Setiap Rezim

Penyederhanaan regulasi dan perizinan berusaha dalam rangka peningkatan ekosistem investasi, semakin relevan untuk dilakukan setelah adanya pandemi Covid-19.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Mendagri Minta APIP Kawal Realokasi Anggaran Covid-19

Mendagri meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengawal penggunaan dana hasil realokasi dan refocussing untuk penanganan Covid-19.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Skema PPDB Harus Proteksi Anak dari Keluarga Menengah Bawah

Hamid Muhammad mengatakan, sistem PPDB harus memproteksi anak dari keluarga menengah bawah atau tidak mampu untuk dapat bersekolah.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Keputusan Melanjutkan Pilkada Serentak Dinilai Konstitusional

Pilkada saat pandemi bentuk keseriusan pemerintah dan kesiapan KPU dan Bawaslu menegakkan prinsip-prinsip nilai demokrasi.

NASIONAL | 30 Juni 2020

Pembobol M-Banking Modus SIM Card Hilang Dibekuk

tiga orang tersangka yang tergabung dalam sindikat Tulung Selapan Tipsani (tipu sana sini).

NASIONAL | 30 Juni 2020

BIN Luncurkan Akun Resmi di Media Sosial

BIN Luncurkan Akun di Media Sosial.

NASIONAL | 30 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS