Ahmad Sahroni Sesalkan Penundaan Pengesahan RUU PKS
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Ahmad Sahroni Sesalkan Penundaan Pengesahan RUU PKS

Jumat, 3 Juli 2020 | 22:06 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Banyak pihak yang menyesalkan keputusan ini, karena dinilai tidak memberi perlindungan hukum yang cukup terhadap korban kekerasan seksual.

Diketahui, keputusan penundaan diambil karena DPR ingin fokus pada penyelesaian RUU yang terkait dengan pandemi Covid-19 yang tengah melanda Tanah Air. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyayangkan penundaan pengesahan RUU PKS.

Sebagai wakil ketua komisi yang mengurusi soal hukum dan hak asasi manusia, Sahroni kerap kali mendapat pengaduan hukum dari korban kekerasan seksual.

"Sebagai anggota Komisi III DPR, saya sungguh menyayangkan hal ini. Karena saya juga sering mendapat laporan hukum yang banyak terkait kasus kekerasan seksual itu, dari mulai penanganan hukumnya yang bertele-tele, tidak berpihak pada korban, sampai prosesnya yang bikin korban kekerasan seksual mengalami trauma. Menurut saya, ini mungkin karena aturan hukumnya yang ada saat ini belum cukup," ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (3/7/2020).

Secara pribadi, Sahroni tengah melakukan pendampingan hukum atas kasus pencabulan yang terjadi pada anak gadis oleh orang tuanya sendiri. Hal ini, kata Sahroni, menunjukkan pentingnya pengesahan RUU PKS.

"Karena proses hukumnya yang berat inilah, saya pribadi juga saat ini tengah melakukan pendampingan hukum atas anak gadis yang dicabuli sama ayah kandungnya sendiri. Saya melihat kasus seperti ini banyak sekali, makanya kita membutuhkan RUU PKS," imbuh politisi Partai Nasdem tersebut.

Sahroni juga menegaskan, Fraksi Nasdem mendesak RUU PKS tetap disahkan pada tahun ini. "Sikap kami di fraksi juga jelas ya, sahkan RUU PKS tahun ini. Jangan ditunda-tunda lagi. RUU ini sudah ditunggu para korban kejahatan seksual yang selama ini masih harus bersembunyi karena takut, malu, khawatir kena stigma. Nah, kita harus memberikan perlindungan hukum yang maksimal pada mereka," tegas Sahroni.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Indeks Kewaspadaan Covid-19 Tinggi di Semarang-Surabaya, Ganjar: Waspadai Korelasi Antarwilayah

Ganjar Pranowo mengingatkan daerah-daerah yang masuk dalam perhatian dan daerah sekitarnya untuk waspada dan tetap saling menjaga.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Ombudsman Bengkulu Buka Pos Pengaduan Pelaksananaan PPDB

Selain membuka posko pengaduan, Ombudsman juga melakukan sidak ke sekolah untuk memastikan proses pelaksanaan PPDB di semua tingkatan berjalan lancar dan sukses

NASIONAL | 3 Juli 2020

Dirjen PAS Gandeng Polri dan BNN Berantas Jaringan Narkoba di Lapas

Kalangan penegak hukum mendeklarasikan gerakan anti narkoba di lapas.

NASIONAL | 3 Juli 2020

23.092 Peserta UTBK SBMPTN di Undip Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Seluruh peserta UTBK wajib diperiksa suhu tubuh sebelum memasuki ruang ujian.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Dugaan Salah Tembak di Poso, Polisi: Sudah Ditangani

Warga Poso bernama Qidam Al Fariski Mofance diduga tewas diberondong peluru aparat di Desa Tobe, Poso Pesisir Utara.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Calon Penumpang Pesawat dan Kapal Wajib Tunjukkan Rapid Test

Kementerian Kesehatan (Kemkes) mewajibkan calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dalam negeri untuk menunjukkan rapid test negatif.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Ikuti UPH Virtual Summer, 500 Siswa SMA Isi Liburan dengan Produktif

UPH Summer Program mengajak siswa untuk mengenal UPH dengan cara seru melalui talkshow dan aktivitas, bersama narasumber yang berpengalaman.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Bamsoet: Jangan Jadikan Perbedaan Sebagai Sumber Perpecahan

Bamsoet mengatakan MPR senantiasa mendukung upaya kontraradikalisasi yang dilakukan BNPT melalui berbagai cara.

NASIONAL | 3 Juli 2020

KY Telusuri Hakim yang Jadi Komisaris Anak Usaha Pertamina

Komisi Yudisial sedang mengumpulkan data dan informasi mengenai diangkatnya Anwar sebagai Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

NASIONAL | 3 Juli 2020

PPDB Jateng, Keputusan Pencoretan Siswa Diputuskan Sidang

Menurut Kepala Disdikbud Jateng, Jumeri, sanksi bagi pelanggar akan dalam proses PPDB di Jateng ditentukan dalam sidang.

NASIONAL | 3 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS