KPK Tetapkan Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Tersangka Suap Proyek Infrastruktur
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

KPK Tetapkan Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Tersangka Suap Proyek Infrastruktur

Jumat, 3 Juli 2020 | 22:38 WIB
Oleh : Fana Suparman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya, Encek UR Firgasih yang juga menjabat Ketua DPRD Kutai Timur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur, Jumat (3/7/2020).

Tak hanya pasangan suami istri itu, status tersangka juga disematkan KPK terhadap tiga anak buah Ismunandar, yakni Kepala Bapenda Musyaffa, Kepala Dinas PU Aswandini, Kepala BPKAD Suriansyah, serta dua pihak swasta Aditya Maharani dan Deky Aryanto.

Penetapan tersangka ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa 16 orang yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Samarinda, dan Kutai Timur pada Kamis (3/7/2020).

"Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2019 sampai dengan 2020," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020) malam.

Nawawi mengungkapkan, Ismunandar dan istrinya melalui Musyaffa, Aswandini, dan Suriansyah diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Aryanto. Suap itu diberikan atas sejumlah proyek yang digarap Aditya Maharani dan Deky Aryanto di lingkungan Pemkab Kutai Timur.

Dalam OTT kemarin, tim Satgas menyita uang tunai sekitar Rp 170 juta dan buku rekening yang berisi Rp 4,8 miliar dan sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar.

"Dari hasil tangkap tangan tersebut ditemukan sejumlah uang tunai sebesar Rp 170 juta, beberapa buku tabungan dengan total saldo Rp 4,8 miliar, dan sertifikat deposito sebesar Rp 1,2 miliar," kata Nawawi.

Dipaparkan, Aditya Maharani merupakan rekanan Pemkab Kutai Timur yang menggarap sejumlah proyek dengan menggunakan berbagai perusahaan. Beberapa proyek yang digarap Aditya, di antaranya pembangunan embung Desa Maloy Kecamatan Sangkulirang senilai Rp 8,3 miliar, pembangunan rumah tahanan Polres Kutai Timur senilai Rp 1,7 miliar, peningkatan jalan poros Kecamatan Rantau Pulung senilai Rp 9,6 miliar, pembangunan Kantor Polsek Kecamatan Teluk Pandan senilai Rp 1,8 miliar, optimalisasi pipa air bersih senilai Rp 5,1 miliar, serta pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan senilai Rp 1,9 miliar.

Sementara Deky merupakan rekanan untuk proyek di Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur senilai Rp 40 miliar. Atas proyek-proyek yang digarapnya, pada 11 Juni 2020, Aditya Maharani memberikan uang sebesar Rp 550 juta dan Deky sebesar Rp 1,2 miliar kepada Ismunandar melalui Suriansyah dan Musyaffa.

"Keesokan harinya, Mus (Musyaffa,red) menyetorkan uang tersebut ke beberapa rekening, yaitu Bank Syariah Mandiri atas nama Mus sebesar Rp 400 juta, Bank Mandiri sebesar Rp 900 juta, dan Bank Mega sebesar Rp 800 juta," kata Nawawi.

Selain itu, terdapat pembayaran untuk kepentingan Ismunandar melalui rekening Musyaffa, di antaranya untuk pembayaran kepada Isuzu Samarinda sebesar Rp 510 juta untuk pembayaran elf, pembelian tiket ke Jakarta sebesar Rp 33 juta, serta pembayaran hotel di Jakarta sebesar Rp 15,2 juta.

"Sebelumnya, diduga terdapat juga penerimaan uang THR dari AM (Aditya Maharani) sebesar masing-masing Rp 100 juta untuk Ism (Ismunandar), Mus, Sur (Suriansyah) dan Asw (Aswandini) pada tanggal 19 Mei 2020, serta transfer ke rekening bank atas nama Aini sebesar Rp 125 juta untuk kepentingan kampanye Ism," kata Nawawi.

Tak hanya itu, KPK juga menduga terdapat sejumlah transaksi berupa uang dari rekanan kepada Musyaffa melalui beberapa rekening bank terkait dengan pekerjaan yang sudah didapatkan di Pemkab Kutai Timur. Saat ini total saldo yang masih tersimpan di rekening-rekening tersebut sekitar Rp 4,8 miliar. "Selain itu, terdapat penerimaan uang melalui ATM atas nama Irwansyah yang diserahkan kepada EU sebesar Rp 200 juta," katanya.

Nawawi membeberkan peran Ismunandar dan istrinya serta tiga anak buahnya hingga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky. Dikatakan, Ismunandar selaku Bupati Kutai Timur menjamin anggaran dari rekanan yang ditunjuk tidak mengalami pemotongan anggaran. Sementara Encek selaku Ketua DPRD Kutai Timur mengintervensi dalam penunjukan pemenang terkait pekerjaan di Pemkab Kutai Timur.

Sedangkan Musyaffa selaku orang kepercayaan Ismunandar mengintervensi penentuan pemenang pekerjaan di Dinas Pendidikan dan Dinas PU Pemkab Kutai Timur. Kemudian, Suriansyah selaku Kepala BPKAD mengatur dan menerima uang dari setiap rekanan yang melakukan pencairan termin sebesar 10% dari jumlah pencairan.

"ASW selaku Kepala Dinas PU mengatur pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang," paparnya.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Ismunandar, Encek UR Firgasih, Musyaffa, Aswandini dan Suriansyah yang menjadi tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara Aditya Maharani dan Deky Aryanto yang menyandang status tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PBNU Usul Tarik RUU HIP, Diganti dengan RUU BPIP

Bambang Soesatyo menyatakan saat ini pemerintah memiliki waktu hingga 20 Juli 2020 untuk merespons RUU terkait penguatan pembinaan ideologi Pancasila.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Hasil Swab Test Negatif, Eks Dirut Jiwasraya Bakal Kembali Jalani Sidang

Mantan Dirut PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim, dinyatakan negatif virus corona atau Covid-19. Dia pun akan segera manjalani sidang kembali.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Ahmad Sahroni Sesalkan Penundaan Pengesahan RUU PKS

Fraksi Nasdem mendesak RUU PKS tetap disahkan pada tahun ini, jangan ditunda-tunda lagi.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Indeks Kewaspadaan Covid-19 Tinggi di Semarang-Surabaya, Ganjar: Waspadai Korelasi Antarwilayah

Ganjar Pranowo mengingatkan daerah-daerah yang masuk dalam perhatian dan daerah sekitarnya untuk waspada dan tetap saling menjaga.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Ombudsman Bengkulu Buka Pos Pengaduan Pelaksananaan PPDB

Selain membuka posko pengaduan, Ombudsman juga melakukan sidak ke sekolah untuk memastikan proses pelaksanaan PPDB di semua tingkatan berjalan lancar dan sukses

NASIONAL | 3 Juli 2020

Dirjen PAS Gandeng Polri dan BNN Berantas Jaringan Narkoba di Lapas

Kalangan penegak hukum mendeklarasikan gerakan anti narkoba di lapas.

NASIONAL | 3 Juli 2020

23.092 Peserta UTBK SBMPTN di Undip Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Seluruh peserta UTBK wajib diperiksa suhu tubuh sebelum memasuki ruang ujian.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Dugaan Salah Tembak di Poso, Polisi: Sudah Ditangani

Warga Poso bernama Qidam Al Fariski Mofance diduga tewas diberondong peluru aparat di Desa Tobe, Poso Pesisir Utara.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Calon Penumpang Pesawat dan Kapal Wajib Tunjukkan Rapid Test

Kementerian Kesehatan (Kemkes) mewajibkan calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dalam negeri untuk menunjukkan rapid test negatif.

NASIONAL | 3 Juli 2020

Ikuti UPH Virtual Summer, 500 Siswa SMA Isi Liburan dengan Produktif

UPH Summer Program mengajak siswa untuk mengenal UPH dengan cara seru melalui talkshow dan aktivitas, bersama narasumber yang berpengalaman.

NASIONAL | 3 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS