Pelaksanaan Pancasila Perlu Diperkuat Undang-undang
INDEX

BISNIS-27 510.733 (0)   |   COMPOSITE 5813.99 (0)   |   DBX 1076.27 (0)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 499.8 (0)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 988.482 (0)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 170.543 (0)   |   JII 620.021 (0)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1185.8 (0)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1613.53 (0)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 321.335 (0)   |   SMInfra18 295.407 (0)   |   SRI-KEHATI 367.139 (0)   |  

Pelaksanaan Pancasila Perlu Diperkuat Undang-undang

Kamis, 9 Juli 2020 | 08:01 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Dinamika pro dan kontra tentang haluan ideologi Pancasila sudah harus diselesaikan. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah pelaksanaan dari Pancasila itu sendiri di dalam sistem hukum dan bernegara agar dapat memastikan rakyat, bangsa, dan negara berjalan sesuai dengan Pancasila. Untuk itu pelaksanaan Pancasila perlu diperkuat dengan sebuah undang-undang.

Hal ini disimpulkan dalam webinar Focus Group Discussion bertema ‘Memastikan RUU Pelaksanaan Ideologi Pancasila’ yang diselenggarakan Bergelora.com dan Rich & Famous Institute di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

“Saat ini yang terpenting adalah sebuah undang-undang yang memastikan pelaksanaan Pancasila itu sendiri dalam sistem ekonomi, politik hukum, sosial dan budaya Indonesia. Lembaga pembinaan implementasi ideologi perlu dipastikan, kewenangan dan arahnya. Dengan memastikan lembaga ini maka akan memberi makna nyata Pancasila secara praksis bagi rakyat, bangsa dan negara,” ujar sosiolog Arie Sujito dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta dalam acara tersebut.

Menurutnya Pancasila tidak cukup menjadi haluan dan pembina, namun harus bisa diterapkan agar semua sistem kehidupan berbangsa dan bernegara selaras dengan Pancasila.

"Jangan sampai negara Pancasila, tetapi terus membiarkan sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal apalagi asing secara berlebihan. Jangan sampai ekonomi Pancasila, tapi selalu mengorbankan ekonomi rakyat. Jangan sampai justru kebudayaan leluhur nusantara dihancurkan kebudayaan asing dengan penyempitan agama dan etnis. Jangan sampai sistim hukum kita dikuasai oleh kepentingan uang dan mengorbankan mayoritas rakyat. Inilah momentum agar Pancasila memilik undang-undang pelaksanaan yang aplikatif dan orientasinya berwatak Pancasilais,” tegas Arie Sujito.

Untuk itu dibutuhkan sebuah lembaga yang kuat yang memastikan semua kehidupan berbangsa dan bernegara selaras dengan Pancasila. Lembaga inilah yang memastikan kelangsungan negara Pancasila tetap dalam setiap pemerintahan di masa depan.

“Lembaga ini bukan lembaga politik, tetapi lembaga ideologi yang secara substansial mampu menselaraskan semua undang-undang, peraturan dan kebijakan yang ada di Indonesia sejalan dengan Pancasila. Sehingga otomatis jiwa dan kesaktian dari Pancasila menjadi nyata dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Yang perlu dicatat, menurut Arie Sujito, jangan seperti Orde Baru yang memperalat Pancasila untuk kepentingan rezim penguasa. Posisikan Pancasila untuk Rakyat dan bangsa Indonesia.

“Sudah saatnya semua undang-undang, peraturan dan kebijakan selaras dengan Pancasila. Tantangannya adalah memeriksa semua persoalan yang langsung menimpa rakyat. Pasti semua persoalan yang ada berasal dari semua yang bertentangan dengan Pancasila. Karena selama ini Pancasila belum pernah secara nyata memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan,” tegasnya.

Selain Arie Sujito, webinar ini menghadirkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, FX Arief Poyuono, Maruly Hendra Utama dosen Fisipol Universitas Lampung (Unila), Salamuddin Daeng dari peneliti Universitas Bung Karno (UBK), Mazmur Simamora dari Front Aksi Mahasiswa Semanggi (Famsi).

Puluhan peserta yang terlibat di antaranya Isroil Samiharjo, Mantan Direktur Nubika, Badan Intelejen Negara (BIN) di Jakarta, Calvin G Eben Haezer dari Universitas Atma Jaya ,dan Fendry Panomban, Aktivis 98, Sekjen Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan (KPRP) di Luwuk Sulawesi Tengah. Acara dipandu moderator Roy Pangharapan dari Dewan Kesehatan Rakyat (DKR).

Dalam kesempatan itu, Isroil Samiharjo menegaskan agar yang dibentuk adalah Undang-Undang Pelaksanaan Pancasila.

“Undang-undang ini yang akan memastikan semua aspek kehidupan, kebijakan, peraturan sampai Undang-Undang yang ada selaras dan senafas dengan Pancasila. Agar ke depan ada kepastian dalam negara Pancasila. Bukan sekadar sumber hukum tapi rujukan hukum,” tegasnya.

Salamuddin Daeng menegaskan yang terpenting adalah rakyat harus segera bisa merasakan manfaat dari undang-undang yang memastikan pelakanaannya. “Undang-undang semacam ini yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat. Kita semua sadar harus fokus ke situ,” tegasnya.

Sementara itu, Mazmur Simamora mengatakan dinamika pro-kontra terhadap RUU HIP telah memberikan kemajuan yang sangat strategis dalam membangun demokrasi dan sistim perundang-undangan di Indonesia.

“Akhirnya semua sadar, bahwa kita semua membutuhkan Pancasila bukan hanya sekadar sebagai haluan tetapi sebagai rujukan sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kita membutuhkan pelaksanaan Pancasila, bukan sekadar slogan atau jargon kosong seperti selama ini,” ujarnya.

Fendry Panomban, meyakini bahwa dengan adanya UU Pembinaan Ideologi Pancasila, maka semakin jelas arah dan tujuan bangsa dan negara ini melangkah.

“Semakin pasti juga perlindungan terhadap kepentingan masyarakat umum di tengah-tengah pembangunan di masa depan. Karena semua merujuk pada Pancasila sebagai rujukan hukum tertinggi,” tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Peneliti CSIS: Diperlukan UU Cipta Kerja Untuk Buka Lapangan Kerja Pascapandemi

Peneliti CSIS minta RUU Cipta Kerja segera jadi UU.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Presiden Tinjau Food Estate dan Posko Penanganan Covid-19 di Kalteng

Presiden langsung melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Kapuas untuk meninjau lokasi Food Estate.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Cegah Bahaya Layang-Layang dan Drone bagi Penerbangan

Drone dan layang-layang dapat tersedot mesin jet.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Penolakan Menguat, Ancol Sebut Perluasan Bukan Reklamasi

Kekecewaan terhadap Anies Baswedan yang dinilai sebagai pembohong.

NASIONAL | 9 Juli 2020

KPK Sita Uang Tunai Terkait Suap Pasutri Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Tim penyidik menyita sejumlah dokumen proyek catatan penerimaan uang hingga uang tunai.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Jaga Stabilitas Produksi Cabai, BMKG Adakan Sekolah Lapang Iklim

Naik turunnya harga cabai selalu dipengaruhi oleh musim.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Beri Kesempatan Anak Papua Maju

Para guru menemukan ketulusan orang tua dan murid-murid, yang selalu bersuka cita dan saling mengasihi.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Yasonna Bawa Pulang Buronan Pembobol BNI Rp 1,7 Triliun dari Serbia

Kunjungan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly bersama delegasi Indonesia ke Serbia sejak Sabtu (4/7/2020) lalu membawa kabar mengejutkan

NASIONAL | 8 Juli 2020

PPDB Online Lewat Jalur Zonasi di Sumut Akan Dievaluasi

Evaluasi PPDB di Sumut ini akan dievaluasi supaya kuota yang disediakan untuk SMA Negeri bisa dipenuhi.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Mahfud: Cepat atau Lambat Djoko Tjandra Pasti Tertangkap

Mahfud menyebut semua institusi, terutama Kejagung dan Polri bertekad untuk mencari dan menangkap Djoko Tjandra.

NASIONAL | 8 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS