Kemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres Penuhi Aspek Dominasi dan Representasi
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Kemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres Penuhi Aspek Dominasi dan Representasi

Kamis, 9 Juli 2020 | 20:38 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu, Lukman Edy menegaskan kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) pada Pilpres 2019 sangat sesuai UUD 1945. Lukman menjelaskan Pasal 6A UUD 1945, secara prinsip mengamanatkan penentuan pasangan calon (paslon) terpilih sepatutnya memenuhi dua aspek.

Pertama, aspek dominasi yang ditandai dengan kemenangan lebih dari 50% suara. Kedua, aspek representasi yang menyatakan paslon diwajibkan mendapatkan minimal 20% di setengah provinsi. “Kemenangan Jokowi-Ma'ruf sudah memenuhi kedua aspek tersebut dan ditetapkan oleh KPU sesuai perundang-undangan yang berlaku,” kata Lukman, Kamis (9/7/2020).

Lukman menuturkan aspek dominasi penting memperlihatkan bahwa paslon terpilih didukung mayoritas rakyat. Sementara aspek representasi untuk menunjukkan sebaran dukungan yang signifikan mewakili luasnya NKRI. “Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf sudah jelas mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat Indonesia, baik menurut jumlah maupun sebaran pemilih,” tegas Lukman.

Lukman mengungkap Pasal 416 ayat 1 Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu berbunyi “Pasangan Calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia”.

Secara substansi dan original intensnya, menurut Lukman, ketentuan itu sepenuhnya menyadur Pasal 6A UUD 1945. Demikian juga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 50/2014, dan putusan MK 36/2019. Dua putusan MK ini, lanjut Lukman, menjadi penegasan jika hanya ada dua paslon, maka yang meraih 50% lebih suara ditetapkan sebagai pemenang.

Lukman mengatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 mengakomodir sepenuhnya putusan MK dimaksud. Lukman menjelaskan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 memang tidak diatur oleh UU Pemilu. Oleh sebab itu, lanjut Lukman, putusan Mahkamah Agung (MA) 44 P/HUM/2019 menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan UU Pemilu.

Menurut Lukman putusan MA itu merupakan suatu kewajaran. “Putusan MA ini sudah sesuai jika dilihat dari kontek tugas dan kewenangan MA sebagai penafsir perundangan di bawah UU apakah bertentangan dengan UU,” tegas Lukman.

Lukman menyoroti adanya tulisan di media sosial yang menarasikan skandal politik Pilpres. Lukman menegaskan tudingan itu sangat tidak akurat sekaligus menyesatkan. “Mudah-mudahan hanya soal kebodohan dan ketidak tahuan saja. Artinya bukan kesengajaan untuk membuat gaduh dan menyesatkan opini masyarakat,” tukas mantan Direktur Saksi TKN Jokowi-Ma'ruf tersebut.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Data Pribadi Denny Siregar Bocor, KPN Minta Diusut Tuntas

Pimpinan perusahaan perlu memberikan sanksi tegas dan terukur kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Satgas Pamtas RI-PNG Berhasil Gagalkan Penyelundupan Tanduk Rusa

Pelaku mengungkapkan dirinya membawa tanduk rusa tersebut dari PNG ke Indonesia melalui jalur tidak resmi, rencananya untuk dijual buat kebutuhan sehari-hari.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Program Lumbung Pangan Nasional

Presiden Jokowi menunjuk Menhan Prabowo menjadi "leading sector" untuk program Lumbung Pangan Nasional

NASIONAL | 9 Juli 2020

Dana Pilkada Tersendat, Mendagri Datangi Daerah yang Belum Cair

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengaku prihatinan atas pencairan NPHD untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 yang belum tuntas di sejumlah daerah.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Cegah Propaganda Terorisme, BNPT Akan Buat Satgas Ulama

BNPT akan membuat satgas ulama bersama NU dan muhammdiyah untuk mempromosikan nilai-ilai dan membangun moderasi serta mempromosikan negara Pancasila.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Muncul Klaster Baru di Jawa Barat, Warga Diminta Tidak Panik

Masyarakat diminta agar tidak panik karena pemerintah memastikan penanganannya dilakukan secara profesional dan maksimal.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Danone SN Indonesia dan LIPI Jajaki Kolaborasi Riset dan Inovasi Pangan

Danone SN Indonesia dan LIPI sama-sama menaruh perhatian pada status gizi dan kesehatan anak di Indonesia terutama terhadap permasalahan stunting.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Presiden Targetkan Kawasan Lumbung Pangan Nasional Bertambah 148.000 Hektar

Presiden menargetkan menambah kawasan Lumbung Pangan Nasional di Kabupaten Pulau Pisang dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 148.000 hektare.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Rekor Penambahan Positif Covid-19, Presiden: Ini Sudah Lampu Merah

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa penambahan kasus positif Covid-19 pada saat ini telah menunjukkan pertanda lampu merah.

NASIONAL | 9 Juli 2020

KPU Usulkan Tata Ulang Hukum Pidana Pemilu

Selama ini, efektivitas pelaksanaan hukum pidana pemilu dalam menindak berbagai pelanggaran pemilu tidak berjalan.

NASIONAL | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS