Kumpulkan Gubernur, Jokowi: Segera Terapkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 437.928 (-6.4)   |   COMPOSITE 4945.79 (-39.24)   |   DBX 931.257 (3.24)   |   I-GRADE 131.318 (-1.79)   |   IDX30 415.488 (-6.92)   |   IDX80 108.562 (-1.33)   |   IDXBUMN20 273.68 (-2.25)   |   IDXG30 115.596 (-1.18)   |   IDXHIDIV20 371.558 (-6.96)   |   IDXQ30 121.636 (-2.04)   |   IDXSMC-COM 210.245 (0.19)   |   IDXSMC-LIQ 235.867 (0.2)   |   IDXV30 102.795 (-1.19)   |   INFOBANK15 787.375 (-15.3)   |   Investor33 363.773 (-5.92)   |   ISSI 144.695 (-0.44)   |   JII 523.846 (-2.73)   |   JII70 177.783 (-0.58)   |   KOMPAS100 971.12 (-10.68)   |   LQ45 760.321 (-10.32)   |   MBX 1369.12 (-13.17)   |   MNC36 271.592 (-3.83)   |   PEFINDO25 259.811 (2.03)   |   SMInfra18 233.526 (-0.76)   |   SRI-KEHATI 306.747 (-5.09)   |  

Kumpulkan Gubernur, Jokowi: Segera Terapkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Rabu, 15 Juli 2020 | 14:46 WIB
Oleh : Lenny S Tambun / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh Gubernur dari 34 provinsi di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). Dalam pertemuan yang digelar secara tertutup tersebut, Jokowi menegaskan sanksi pelanggar protokol kesehatan harus segera diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparwansa mengatakan Presiden Jokowi memberikan arahan agar seluruh pemerintah daerah (Pemda) menegakkan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, menurut Presiden Jokowi harus diterapkan sanksi, baik berupa denda maupun administrasi.

“Pak Presiden memberikan untuk menegakkan disiplin. Memang seyogianya ada sanksi. Apa itu denda maupun administrasi,” kata Khofifah Indarparwansa seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020).

Pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan, menurut Khofifah Indarparwansa, dilihat sebagai upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan kedisiplinan masyarakat. Kebijakan ini juga harus diiringi dengan upaya pergerakan roda perekonomian.

“Supaya ada proses peningkatan kedisiplinan masyarakat yang itu harus diiringi upaya pergerakan roda perekonomian kembali. Itu yang pernah disampaikan antara rem dan gas. Jadi, kapan direm kapan digas. Kepala daerah harus bisa melakukan deteksi secara kontinyu. Jadi pergerakan ekonomi dan Covid-19 bisa dikendalikan,” terang Khofifah Indarparwansa.

Dalam lokasi yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membenarkan dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi membahas perlunya penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Sehingga masyarakat lebih patuh dalam memakai masker, mencuci tangan dan tidak berada di kerumunan, terutama di tempat tertutup.

Bahkan, lanjut Ridwan Kamil, Presiden memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang terlebih dulu mengeluarkan wacana untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan.

“Tadi saya sampaikan, kita diapresiasi karena duluan berinisiatif mewacanakan sanksi,” ujar Ridwan Kamil.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Tim Cagar Budaya Gali Situs Diduga Petirtaan Kuno di Kediri

Di situs tersebut ada struktur berbentuk persegi empat seluas 5,2 meter persegi.

NASIONAL | 15 Juli 2020

IPW Prihatin Judi Online Marak, Polisi Terkesan Membiarkan

IPW khawatir jika judi online ini dibiarkan, para bandarnya akan masuk mensponsori jago-jagonya yang akan bertarung di Pilkada Serentak, Desember mendatang.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Tiap Tahun Surplus, Produksi Pertanian Kabupaten Pati Melimpah

Hal itu karena Pati memiliki luas lahan hijau yang mampu menopang produksi pertanian dengan maksimal.

NASIONAL | 15 Juli 2020

PKS dan Demokrat Resmi Dukung Kader PDIP di Pemilihan Wali Kota Medan

Dengan adanya dukungan PKS maka dapat dipastikan Akhyar Nasution sebagai kader PDIP, memenuhi syarat untuk ikut dalam kontestasi pilkada Medan.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Beredar Surat Jalan Djoko Tjandra ke Kalimantan, Maki Lapor Ombudsman

Dalam surat itu, Joko Tjandra ke Pontianak sebagai konsultan serta berangkat dari Jakarta pada 19 Juni 2020 dan kembali pada 22 Juni 2020.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Gubernur: UU Minerba yang Baru Rugikan Rakyat Babel

Kebijakan pengelolaan pertambangan masih lebih berpihak pada korporasi besar termasuk oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan bukan kepada rakyat kecil.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Positif Covid-19, Rektor USU Tetap Bekerja secara Daring

Keluarga besar Runtung Sitepu dinyatakan negatif Covid-19.

NASIONAL | 14 Juli 2020

Polisi: Artis HH Bisa Dijadikan Tersangka Prostitusi

Polisi masih mendalami apakah transaksi ini secara langsung ke HH atau melalui muncikari. Sangat memungkinkan akan dijadikan tersangka

NASIONAL | 15 Juli 2020

Jaksa Agung Masih Cari Siapa Pencabut Red Notice Djoko Tjandra

Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga kini masih mencari titik temu terkait hilangnya status red notice Interpol atas nama Djoko Tjandra.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Kasus Djoko Tjandra, Kabareskrim: Usut Tuntas Dugaan Surat Jalan dari Polri

Diduga dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS.

NASIONAL | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS