Datangi Istana, Masyarakat Dayak Dukung RUU PIP
INDEX

BISNIS-27 425.322 (12.08)   |   COMPOSITE 4870.04 (100.06)   |   DBX 940.805 (3.04)   |   I-GRADE 127.855 (4.56)   |   IDX30 401.317 (13.58)   |   IDX80 105.56 (3.19)   |   IDXBUMN20 265.398 (11.16)   |   IDXG30 112.997 (3.48)   |   IDXHIDIV20 357.483 (12.54)   |   IDXQ30 117.699 (3.88)   |   IDXSMC-COM 210.149 (2.59)   |   IDXSMC-LIQ 234.599 (5.6)   |   IDXV30 100.238 (2.07)   |   INFOBANK15 757.481 (24.48)   |   Investor33 352.266 (10.05)   |   ISSI 143.81 (2.89)   |   JII 518.901 (12.87)   |   JII70 176.231 (4.44)   |   KOMPAS100 949.983 (26.08)   |   LQ45 737.154 (23.9)   |   MBX 1342.99 (31.12)   |   MNC36 264.429 (7.79)   |   PEFINDO25 260.033 (3.99)   |   SMInfra18 229.972 (7.95)   |   SRI-KEHATI 296.897 (9.06)   |  

Datangi Istana, Masyarakat Dayak Dukung RUU PIP

Rabu, 15 Juli 2020 | 21:42 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat Dayak dari lima provinsi di Kalimantan yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara menyatakan dukungan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang akan menjadi pelaksana Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pernyataan dukungan itu disampaikan sejumlah pimpinan Dayak International Organization (DIO) dan Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHDN) ketika mengunjungi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Istana Negara Jakarta, Rabu (15/72020).

Ketua Umum MHADN, Askiman yang juga Wakil Bupati Sintang, dalam kesempatan itu menyampaikan pokok-pokok pikiran pengamalan ideologi Pancasila sebagai produk budaya Bangsa Indonesia, yang harus berlandaskan kebudayaan masing-masing suku bangsa di Indonesia.

Koordinator DIO Provinsi Kalimantan Timur, Jiuhardi, mendesak pemerintah sebagai negara hukum, harus tegas dan jelas di dalam menegakkan ideologi Pancasila, baik dalam tindakan dan perilaku masyarakat, sehingga ada efek jera yang dapat menimbulkan keharmonisan lintas budaya (terutama agama) yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pengingkaran terhadap keberagaman kebudayaan di Indonesia, berarti pengingkaran terhadap hakekat ideologi Pancasila,” kata Jiuhardi.

Menurut Jiuhardi, dalam mewujudkan Pembinaan Ideologi Pancasila, PIP harus menjadi payung hukum berupa struktur kelembagaan operasional dari Pemerintah Pusat sampai kepada Pemerintah Daerah.

Dibutuhkan produk perundang-undangan khusus sebagai pedoman penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar 1945, sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tanggal 24 Mei 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan dalam keutuhan NKRI.

“Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 97/PUU-XIV/2016, tanggal 7 November 2017, tentang pengakuan aliran kepercayaan yang dimaknai pengakuan terhadap keberadaan agama asli di Indonesia dengan sumber doktrin legenda suci, mitos suci, adat istiadat dan hukum adat dari suku bangsa yang bersangkutan,” ungkap Jiuhardi.

Disebutkan harus dipisahkan antara agama sebagai sumber keyakinan iman dan Pancaslia sebagai filosofi etika berperilaku segenap lapisan masyarakat. Karena masalah agama di dalam ideologi Pancasila, sudah final dan mengikat, sudah tidak bisa diungkit-ungkit lagi, karena sudah diatur di dalam sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Masa Esa.

Koordinator DIO Provinsi Kalimantan Selatan, Abdussani mengatakan masalah agama adalah soal keyakinan iman, hubungan personil seseorang dengan Tuhan, sementara ideologi Pancasila sebagai filosofi etika berperilaku masyarakat dengan penekanan akan aspek penghargaan akan keberagaman dan kebinekaan.

“Karena dalam sejarahnya di awal kemerdekaan Indonesia, para tokoh agama mendukung, setuju dan menerima Pancasila sebagai ideologi negara, maka kelembagaan keagamaan harus menjadi mitra strategis pemerintah di dalam mensosialisasikan pengamalan ideologi Pancasila,” ujar Abdussani.

Sekretaris Penghubung DIO Provinsi Kalimantan Selatan, Bujino A Salan mengatakan penekanan pengalaman ideologi Pancasila, harus pada pentingnya menjaga kebersamaan, berkehidupan yang bermartabat, menunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal, menghargai keberagaman, demi keutuhan NKRI.

“Ideologi Pancasila harus dijadikan mata ajar kembali kepada peserta didik di semua tingkatan pendidikan di Indonesia, dengan mengedepankan pada aspek anthropologi budaya dalam memahami kebudayaan asli bangsa Indonesia,” ujar Bujino.

Sementara itu Kepala BPIP, Yudian Wahyudi menjelaskan nasionalisme di dalam Pancasila menyatukan semua agama, suku, ras dan golongan di Indonesia. Berbeda dengan nasionalisme di negara lain yang mencabik-cabik antarsuku, agama dan ras.

"Karena Pancasila membuat kita bisa berdamai dengan siapapun. Pancasila juga melindungi peradaban masyarakat Dayak. Sebaliknya saya juga percaya orang Dayak yang terdiri dari 145 sub etnis akan selalu menjaga Kalimantan dan Indonesia,'" ujarnya.

Yudian juga mengapresiasi dukungan dari masyarakat adat Dayak. Hal ini membuktikan kalau Pancasila menyatukan semua warga bangsa.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Tangani Banjir Bandang Luwu Utara, Kempupera Kerahkan Alat Berat

BBWSPJ sudah menambah 4 unit alat berat berupa 1 unit excavator, 1 unit dozer, dan 2 unit dump truck guna menanggulangi banjir bandang di Luwu Utara.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Menteri PAN dan RB Ingatkan ASN Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Penutupan kantor kementerian/lembaga tidak perlu dilakukan, apabila setiap ASN disiplin melaksanakan protokol kesehatan.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Komisi IX Dorong Penelitian dan Pengembangan Vaksin Covid-19

Komisi IX DPR RI mendorong penelitian, pengembangan dan produksi vaksin Covid-19. Pemerintah juga diminta menjamin akses vaksin bagi seluruh masyarakat.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Korban Tewas Banjir Bandang Luwu Utara Jadi 21 Orang

Hingga Rabu (15/7/2020), jumlah korban jiwa banjir bandang di Luwu Utara menjadi 21 orang.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Bansos Covid-19 di Banten Tidak Lancar

Pendistribusian bantuan sosial (bansos) untuk warga terdampak Covid-19 di Banten hingga saat ini belum rampung.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Dampak Pandemi Covid-19, Timbul 134.600 Warga Miskin Baru di Banten

Terdapat 134.600 warga miskin baru di wilayah Provinsi Banten sebagai dampak dari pandemi virus "corona" (Covid-19).

NASIONAL | 15 Juli 2020

Ketua Banggar: Penanganan Covid-19 Jadi Landasan Pemulihan Sosial Ekonomi

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menegaskan penanganan Covid-19 akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial dan ekonomi nasional.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Mahfud: Polri Harus Tindak Pemberi Surat Jalan Djoko Tjandra

Mahfud MD meminta agar Polri memberikan tindakan secara transparan kepada oknum polisi yang telah membantu pelarian Djoko Tjandra.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Pulangkan Djoko Tjandra Butuh Political Will Pemerintah

Diyakini pendekatan Diplomacy High Level jauh lebih efektif dari rencana pembentukan tim pemburu koruptor yang saat ini sedang diwacanakan oleh pemerintah.

NASIONAL | 15 Juli 2020

Nasdem Desak RUU PKS Kembali Dimasukkan dalam Prolegnas

Nasdem menyayangkan keputusan DPR yang mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020.

NASIONAL | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS