GP Ansor dan Masyarakat Dayak Kolaborasi Perkuat Pancasila
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.41)   |   COMPOSITE 5126.33 (-19.64)   |   DBX 964.304 (-0.77)   |   I-GRADE 140.573 (-0.45)   |   IDX30 429.149 (-1.96)   |   IDX80 113.629 (-0.3)   |   IDXBUMN20 294.159 (-1.91)   |   IDXG30 119.586 (-0.68)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-2.36)   |   IDXQ30 125.935 (-0.96)   |   IDXSMC-COM 219.954 (0.03)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-0.98)   |   IDXV30 106.718 (0.08)   |   INFOBANK15 842.264 (-3.11)   |   Investor33 375.573 (-1.66)   |   ISSI 150.643 (-0.06)   |   JII 545.954 (0.87)   |   JII70 186.804 (0.16)   |   KOMPAS100 1025.81 (-4.03)   |   LQ45 790.454 (-3.71)   |   MBX 1419.3 (-6.07)   |   MNC36 282.56 (-2.11)   |   PEFINDO25 281.129 (-0.86)   |   SMInfra18 242.071 (-1.26)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.22)   |  

GP Ansor dan Masyarakat Dayak Kolaborasi Perkuat Pancasila

Kamis, 16 Juli 2020 | 21:01 WIB
Oleh : Yustinus Paat / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Gerakan Pemuda Ansor menyambut baik ajakan kerja sama Masyarakat Adat Dayak yang tergabung dalam Dayak International Organization (DIO) dan Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHDN). Pancasila sudah final dan siap menghadapi organisasi yang ingin mendirikan khilafah di Indonesia. Semua elemen bangsa harus berkolaborasi memperkuat Pancasila.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas bersama jajarannya dengan pimpinan DIO dan MHDN di Markas GP Ansor Kawasan Kramat, Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Yaqut mengatakan, pelaksanaan Pancasila harus semakin diperkuat, sehingga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami sangat senang karena masyarakat Dayak mau berkolaborasi dengan GP Ansor untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pancasila. Ada banyak tantangan berat pelaksanaan Pancasila ke depan, sehingga dibutuhkan kolaborasi yang lebih luas dari berbagai elemen bangsa,” jelas Yaqut.

Menurut Yaqut, tantangan terbesar misalnya, masih adanya kelompok masyarakat yang nyata-nyata ingin mendirikan khilafah Islamiyah. Dia menegaskan, pihaknya siap melawan siapapun yang mengganggu negara Pancasila. Untuk itu, katanya, GP Ansor sangat mengapresiasi sikap yang ditunjukkan masyarakat Dayak.

“Mereka ingin mendirikan khilafah Islamiyah, kami juga Muslim, tapi bagi kami negara Indonesia sudah final dan Pancasila merupakan dasar negara. Kita lawan kelompok seperti itu. Tapi, kita tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus terus menjalin kerja sama dengan kelompok lain untuk memperkuat pelaksanaan Pancasila,” kata Yaqut.

Yaqut menegaskan, perbedaan dan keberagaman Indonesia merupakan kodrat Bangsa Indonesia, sehingga negara ini harus memastikan semua warga negara memiliki hak yang sama sebagai warga negara. “Misalnya, kita hanya memiliki enam agama yang diakui negara, tapi jangan lupa ada banyak agama lokal yang tidak boleh diabaikan negara,” katanya.

Tantangan lain, kata Yaqut, masih adanya beberapa produk perundangan yang dalam implementasinya justru melemahkan Pancasila. Untuk itu, perlu upaya untuk mengembalikan semua produk perundangan kembali kepada semangat nilai Pancasila.
“Contoh saja, UU Minerba. Itu membuka peluang seluasnya untuk korporasi besar mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari kekayaan alam. Keadilan sosial, masa hanya untuk konglomerasi. Hal-hal seperti ini harus kita perbaiki,” tegasnya.

Dalam praktek politik, kata Yaqut, sistem pemilihan umum langsung, juga harus diperbaiki lagi, karena kalau sesuai Pancasila sebenarnya musyawarah mufakat. “Praktek politik uang dalam pemilihan umum. Berpolitik dengan mengedepankan politik identitas agama dan sebagainya, tentu merupakan tantangan bagi pelaksanaan Pancasila yang tidak ringan,” tutur Yaqut yang juga anggota DPR ini.

Pemajuan Kebudayaan
Sementara itu, Yulius Yohanes, Sekretaris Jenderal Dayak International Organization, meminta pemerintah konsisten melaksanakan UU Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan sehingga program pembangunan di Kalimantan harus berbasiskan Kebudayaan Suku Dayak yang diatur dalam Protokol Tumbang Anoi 2019.

Yulius Yohanes meminta agar tidak lagi melakukan kriminalisasi terhadap petani peladang Dayak yang buka ladang dengan cara bakar, karena ini bagian tidak terpisahkan dari aspek religinya. Berladang dengan cara bakar, bagi orang Dayak bagian dari aplikasi peribadatannya.

Alasan di balik kriminalisasi terhadap peladang Dayak buka ladang dengan cara bakar, lantaran menimbulkan kabut asap, sangat tidak tepat.

Menurut Yulius Yohanes ini bukti aparat pemerintah tidak memahami anthropologi budaya Suku Dayak. Karena aktifitas ini, sudah dilakukan sejak ribuan tahun silam, sementara penyebab kabut asap setiap kali musim kemarau, adalah kebakaran lahan milik perusahaan perkebunan berskala besar, serta pemanfaatan lahan gambut menjadi kegiatan ekonomi non-konservasi yang mengabaikan aspek keseimbangan ekosistem.

Memperhatikan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan, lanjut Yulius Yohanes, supaya pemajuan kebudayaan tidak memicu pertikaian dan penindasan yang mengancam keragaman masyarakat, yang merupakan identitas bangsa Indonesia.

“Maka masyarakat Suku Dayak, jangan dipaksakan bertani menanam padi sawah baru di Pulau Kalimantan, karena bukan bagian dari Kebudayaan Dayak. Masyarakat Suku Dayak membutuhkan sistem pengairan atau tata kelola air yang cocok dengan Kebudayaan Suku Dayakdi dalam bercocok tanam padi,” tambah Yulius Yohanes.

Koordinator Penghubung DIO Provinsi Kalimantan Tengah, Dagut H Djunas, menegaskan agar kawasan situs pemukiman dan situs pemujaan yang sudah terlanjur beralih fungsi menjadi kegiatan ekonomi non-koservasi sebagaimana digariskan di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan, maka setelah habis izin usahanya atau habis satu siklus tanam, supaya segera dikembalikan kepada masyarakat Suku Dayak setempat.

“Ini sebagai implementasi dari pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan, serta sebagai upaya mendukung Program Heart of Borneo (HoB) Indonesia Malaysia, Brunei Darussalam sejak 12 Februari 2007,” ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Buntut Kasus Djoko Tjandra, Propam Periksa Ses NCB-Interpol

Ses NCB-Interpol Brigjen Nugroho Wibowo juga turut diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri terkait kasus Djoko Tjandra.

NASIONAL | 16 Juli 2020

SK Penetapan 11 Calon Anggota DPR-PB Dinilai Cacat Hukum Diminta Ditinjau Ulang

Disebutkan, ada lima jenis pelanggaran hukum dalam SK tersebut.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Apresiasi Mabes Polri, IPW Minta Persengkongkolan Jahat Lindungi Djoko Tjandra Tetap Diusut

IPW meyakini ada persekongkolan jahat dari sejumlah oknum pejabat untuk melindungi Djoko Tjandra.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Vonis Wawan Tidak TPPU, KPK Hormati Putusan Hakim

KPK menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Tubagus Chaeri Wardana yang dinyatakan tidak terbukti melakukan TPPU.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Jumlah Korban Jiwa Banjir Luwu Utara Jadi 30 Orang

Hingga Kamis (16/7/2020), sebanyak 30 jiwa menjadi korban banjir bandang di Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Memberantas Korupsi di Indonesia Merupakan Perjuangan yang Panjang

Birokrasi digoda oleh swasta, swasta menggoda birokrasi, atau birokrasi minta digoda swasta.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Ahli Pembangun Integritas di Indonesia Masih Minim

Ahli pembangun integritas memiliki peran penting dalam upaya pencegahan korupsi di sektor swasta.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Dihukum 4 Tahun Penjara, Wawan Tidak Terbukti Cuci Uang

Majelis Hakim menyatakan Wawan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada periode 2005-2012.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Panglima TNI Lantik 208 Perwira Prajurit Karier

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto melantik dan mengambil sumpah 208 Perwira Prajurit Karier TNI Tahun 2020.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Anggota DPR Soroti Temuan BPK di Tiga Kementerian

Kempupera, Kemhub dan Kemdes PDTT diminta untuk segera menindaklanjuti temuan BPK.

NASIONAL | 16 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS