M Nasir Dinilai Permalukan Partai Demokrat
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

M Nasir Dinilai Permalukan Partai Demokrat

Selasa, 28 Juli 2020 | 21:09 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Sikap anggota DPR M Nasir dinilai sudah mencoreng citra Partai Demokrat (PD). Tak hanya itu, kemarahan Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR bersama Holding Pertambangan BUMN, Selasa (30/6/2020) lalu, merusak kelembagaan DPR.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas mengatakan, sikap Nasir secara tidak langsung memperburuk citra PD dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020.

“Sikap M Nasir misalnya membuat kontroversi yang berorientasi publik tidak suka. Nasir kemarin itu menurut saya muatannya tidak positif, mempermalukan dirinya sendiri bahkan Partai Demokrat, malah membuat citra DPR dan Partai Demokrat akan buruk,” kata Sirojuddin, Selasa (28/7/2020).

Menurut Sirojudin jika ulah Nasir menjadi perhatian publik di daerah, maka akan berpengaruh terhadap perolehan suara partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada pilkada nanti.

“Masyarakat di daerah itu memperhatikan tokoh politik terdekat di kabupaten-kota atau DPRD, yang di pusat itu akan diperhatikan kalau mereka membuat perhatian publik,” ujar Sirojudin.

Diketahui, Nasir dan Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak terlibat dalam perdebatan sengit. Nasir bahkan sampai mengusir Orias keluar dari ruang rapat, dan mengatakan ogah mengikuti rapat dengan Orias.

Selain marah-marah saat rapat di DPR, Nasir juga dikenal kontroversial karena ulahnya. Nasir pernah diperiksa KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso.

Juru Bicara KPK Ali Fikri memastikan akan menindaklanjuti kasus dugaan suap yang menjerat Bowo dari Nasir. Ali mengatakan, hingga saat ini penyidik masih menyelidiki dugaan gratifikasi Nasir kepada Bowo. Menurut Ali jika bukti-bukti sudah dianggap cukup, tentu KPK akan menindaklanjuti.

Pada Januari 2020, Nasir pun secara terang-terangan meminta jatah CSR kepada PT Pertamina (Persero). Permintaan itu disampaikan Nasir dalam RDP yang digelar Komisi VII DPR, Rabu (29/1/2020). Hal itu disampaikan Nasir menjelang rapat ditutup.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Namanya Dicatut, SMRC Akan Tempuh Jalur Hukum

Nama SMRC digunakan sebagai lembaga yang melakukan survei di Kabupaten Muna dan Kabupaten Pulau Taliabu.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Miftahul Ulum Siapkan Bukti Soal Aliran Dana

Miftahul Ulum mengaku telah menyiapkan bukti-bukti terkait dugaan aliran dana kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Fenomena Dinasti Politik Disebut Sudah Lama Terjadi

Fenomena dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) sudah lama terjadi.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kedubes AS Serahkan Bantuan 100 Ventilator

Ventilator yang disumbangkan pemerintah AS memiliki teknologi canggih dan sangat diminati pasar.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Pemerintah Sedang Susun Regulasi Pembubaran Lembaga Nonstruktural

Tjahjo Kumolo menyebut pemerintah sedang menyusun peraturan presiden (perpres) terkait pembubaran lembaga nonstruktural (LNS).

NASIONAL | 28 Juli 2020

Kasus Maria Lumowa, Bareskrim Akan Periksa 3 Bank Swasta

Penyidik masih merahasiakan identitas tiga bank swasta yang akan diperiksa.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Keberadaan Lembaga Nonstruktural Perlu Dikaji Ulang

Anggota DPR Abdul Kadir Karding mendukung evaluasi terhadap lembaga yang tidak efektif.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPAI Ingatkan Pemerintah Jangan Nekat Buka Sekolah

Komisioner KPAI Retno Listyarti menilai hal ini untuk melindungi keselamatan dan kesehatan peserta didik selama berada di sekolah.

NASIONAL | 28 Juli 2020

KPK Dalami Aliran Dana ke Eks Jampidus dan Anggota BPK

Aliran uang ini mencuat dalam kesaksian Miftahul Ulum, asisten pribadi mantan Menpora Imam Nahrawi di persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta.

NASIONAL | 28 Juli 2020

Menhan Rencana Beli Jet Tempur dari Austria, DPR Tidak Tahu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berencana membeli satu skuadron atau 15 unit pesawat jet tempur jenis Eurofighter Thypoon bekas dari Austria.

NASIONAL | 28 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS