Djoko Tjandra Dieksekusi, Kejaksaan Diingatkan Proses Hukum Jaksa Pinangki
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Djoko Tjandra Dieksekusi, Kejaksaan Diingatkan Proses Hukum Jaksa Pinangki

Minggu, 2 Agustus 2020 | 17:25 WIB
Oleh : Fana Suparman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Buronan perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra telah dieksekusi Kejaksaan Agung dengan menitipkannya ke Rutan Bareskrim Polri. Meski demikian, pekerjaan rumah Kejaksaan Agung terkait Djoko Tjandra belum berakhir.

Korps Adhyaksa diminta terus mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra. Sejauh ini, Kejaksaan Agung baru mencopot jaksa Pinangki Sirna Malasari dari jabatan struktural karena dianggap pergi ke luar negeri tanpa izin. Padahal, jaksa Pinangki diduga berulang kali bertemu Djoko Tjandra di luar negeri.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar menyayangkan langkah Kejaksaan yang hanya mencopot Pinangki dari jabatannya. Padahal, dia meyakini, jaksa Pinangki memenuhi unsur Pasal 223 juncto Pasal 426 KUHP. Hal ini lantaran jaksa Pinangki seharusnya menangkap Djoko Tjandra yang sudah menjadi buronan Kejaksaan Agung sejak 2009 silam.

"Setelah kepolisian menindak jenderal-jenderalnya, yang menyedihkan itu justru tindakan Kejaksaan yang hanya menghukum aparatnya dengan hukuman disiplin. Padahal nyata-nyata jelas sang oknum jaksa itu berkali-kali menemui buronan yang seharusnya dia tangkap. Paling tidak Pasal 223 juncto Pasal 426 KUHP sudah menenuhi unsurnya," kata Abdul Fickar saat dikonfirmasi, Minggu (2/8/2020).

Abdul Fickar menyatakan tindakan jaksa Pinangki telah mencoreng wajah Korps Adhyaksa. Untuk itu, Abdul Fickar menyatakan, masyarakat menanti tindakan tegas Kejaksaan dalam menangani kasus ini.

"Kita menantikan tindakan kejaksaan selanjutnya. Mau ditaruh di mana muka Kejaksaan jika penuntutan hanya berhenti sampai disitu," tegasnya.

Diketahui, Djoko Tjandra yang telah buron sejak 2009 membuat geger beberapa waktu lalu dengan masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Bahkan Djoko sempat membuat KTP elektronik, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), membuat paspor dan keluar Indonesia lagi hingga dibekuk Bareskrim Polri di Malaysia pada Kamis (30/7/2020).

Dalam skandal pelarian Djoko Tjandra itu, Polri telah mencopot Brigjen Prasetijo Utomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim serta menetapkannya sebagai tersangka lantaran memberikan surat jalan dan surat bebas Covid-19 yang membuat Djoko bisa melenggang bebas dari Jakarta ke Pontianak untuk kemudian masuk ke Malaysia.

Polri juga telah mencopot Irjen Pol Napoleon Bonaparte dari jabatannya sebagai Kadiv Hubinter Polri dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Polri. Belakangan, Polri pun menetapkan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking sebagai tersangka atas kasus surat jalan.

Setelah ditangkap, Djoko Tjandra diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dieksekusi badan sesuai putusan PK MA pada 2009 yang menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara, dan denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Abdul Fickar mengatakan, dengan skandal pelariannya yang membuat gegera beberapa waktu lalu, Djoko Tjandra terancam menjalani hukuman lebih dari 2 tahun pidana penjara. Hal ini lantaran terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Djoko Tjandra selama 11 tahun pelariannya tersebut.

Setidaknya, Djoko Tjandra dapat dikenakan Pasal 55 KUHP sebagai pelaku penyerta dalam tindak pidana pemalsuan surat bersama-sama tersangka Brigjen Prasetijo Utomo dan pengacara Anita Kolopaking. Bahkan, Djoko Tjandra dapat disangka sebagai pelaku intelektual dalam tindak pidana tersebut.

"Bahkan (Djoko Tjandra) bisa disangka sebagai intelektual dader sebagai yang menyuruh pembuatan surat palsu," katanya.

Selain itu, Djoko Tjandra bisa dikenakan pasal penyuapan jika terbukti adanya transfer uang ke aparatur negara untuk memuluskan surat jalan, surat keterangan kesehatan rapid test, dan paspor.

"Bisa disangka Pasal 12 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi suap terhadap penyelenggara negara, ancaman maksimalnya 20 tahun penjara," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Polisi Tangkap Pembuat Video Daging Kurban Berisi Sampah yang Viral

Polisi menangkap Edo, karena video yang dibuat channel YouTube Edo Putra Official telah meresahkan masyarakat.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Satgas Karhutla Jambi Siagakan 254 Pasukan di 171 Desa

Pasukan pengendalian karhutla dan pembalakan liar tersebut ditempatkan di beberapa titik yang rawan kebakaran hutan dan lahan

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Lalu Lintas Padat, Tol Jakarta-Cikampek Berlakukan Contra Flow

Rekayasa lalu lintas ini dapat mengurangi kepadatan menjelang rest area seperti di KM 62 dan KM 52 arah ke Jakarta.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Tim Penanganan Covid-19 Bengkulu Cek Kantor OPD Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan

Tim Pengkajian Penanganan Covid-19 Bengkulu, akan sidak ke seluruh kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemprov setempat.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Koruptor Rugikan Negara Rp 100 Miliar Bisa Dihukum Seumur Hidup

Terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar kini bisa dijatuhi hukuman seumur hidup pidana penjara.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Rekind Dukung Ketahanan Pangan Masyarakat di Masa Pandemi

Rekind mendukung program ketahanan pangan pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi virus corona (Covid -19).

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Kampus USU Perpanjang Masa Penutupan

Sebelumnya ada 12 orang dosen dan pegawai di Kampus USU yang terpapar virus corona.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Sekolah di Sumut Belum Bisa Gelar Belajar Tatap Muka

Belajar dari rumah untuk kalangan pelajar merupakan solusi terbaik melindungi anak di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

Penghormatan Terakhir Buat Dokter Andika yang Terpapar Covid-19

Dokter Andika terlibat langsung menangani pasien sejak pandemi Covid-19, Maret 2020.

NASIONAL | 2 Agustus 2020

IPW Nilai Penangkapan Djoko Tjandra Tidak Ada Kaitan dengan Bursa Calon Kapolri

Kerja sama internasional pasca tertangkap Djoko Tjandra perlu dilanjutkan, sehingga Polri bisa segera menangkap buronan lainnya.

NASIONAL | 2 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS