IPW Apresiasi Gerindra Dorong Pegawai KPK Jadi ASN

IPW Apresiasi Gerindra Dorong Pegawai KPK Jadi ASN

Jumat, 7 Agustus 2020 | 15:19 WIB
Oleh : Gardi Gazarin / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi pada Partai Gerindra yang mendorong agar status pegawai KPK menjadi ASN. Untuk itu IPW mendesak Presiden Jokowi agar segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penjabaran UU KPK mengenai status ASN bagi pegawai KPK.

"Dengan keluarnya PP diharapkan jenjang karir pegawai KPK dan masa depannya semakin jelas. Tidak seperti sekarang, jenjang karir pegawai KPK tidak jelas juntrungannya. Ada pegawai yang sudah puluhan tahun atau sejak KPK berdiri, bertugas di tempat yang sama hingga kini" ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada Beritasatu.com, Jumat (7/8/2020).

Menurut Neta, akibat jenjang karirnya tidak jelas, pegawai cenderung "membangun kerajaan sendiri" di tubuh KPK.

Dorongan Partai Gerindra terhadap status ASN pegawai KPK ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono kepada wartawan, Kamis (6/8/2020). Arief mengatakan, dengan berstatus ASN, maka ASN KPK bisa jadi percontohan bagi ASN di lembaga dan institusi negara yang lainnya.

Setidaknya, bisa menciptakan institusi yang clean governance dan bebas korupsi serta menularkan budaya antikorupsi kepada institusi negara. "Apa yang disampaikan tokoh Gerindra ini adalah sesuatu yang sangat tepat dan perlu dicermati semua pihak, terutama oleh Presiden Jokowi," ujar Neta.

IPW menilai, dengan nanti dikeluarkannya PP ASN KPK para pegawai lembaga anti rasuah tersebut bisa digeser ke berbagai departemen dan institusi pemerintah untuk menularkan semangat anti korupsi. Pergeseran ini berdampak positif bagi KPK karena lembaga anti rasuah itu bisa segera dikonsolidasikan oleh para pimpinannya.

Selama ini IPW melihat, internal KPK terpecah empat kelompok, yakni antara "polisi Taliban, polisi India, Kelompok Auditor, dan Kelompok Netral". Jika perpecahan ini terus berlanjut tentunya masyarakat yang menjadi korban. Arah pemberantasan korupsi semakin tidak jelas, tebang pilih terus terjadi, dan dominas kelompok mayoritas di KPK terus mencengkram, yakni kelompok "Polisi Taliban".

Salah satu contoh nyata tebang pilihnya pemberantasan korupsi yang dilakukan kelompok mayoritas KPK adalah dalam kasus ditangkapnya sejumlah anggota DPRD Sumut. Ada tiga tahap penangkapan terhadap anggota DPRD Sumut yang dilakukan KPK, yang terakhir dilakukan akhir Juli lalu. Hampir semua anggota fraksi di DPRD Sumut ditahan KPK, tapi dari Fraksi PKS hanya satu orang. Sementara figur pemberian uang dan pengusaha pemilik asal uang dari kasus itu tidak disentuh KPK.

"Jika cara-cara tebang pilih ini terus dilakukan KPK tentu akan berbahaya bagi pemberantasan korupsi itu sendiri. Cara ini seolah ingin mengkriminalisasi kelompok tertentu dan melindungi kelompok lainnya," kata Neta.

Dalam konteks pilkada serentak, cara kerja KPK ini akan membuat kampanye hitam bahwa partai-partai yang figurnya ditahan adalah figur-figur kotor, sementara figur partai yang tidak ditahan adalah figur bersih. Jika aksi ini dibiarkan, cara kerja KPK akan menjadi predator bagi demokrasi.

Untuk itu KPK perlu dikonsolidasikan agar kelompok tertentu tidak menjadi penguasa yang bisa seenaknya melakukan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. "Salah satu cara mengkonsolidasikan KPK adalah Presiden Jokowi segera mengeluarkan PP ASN untuk pegawai KPK, apalagi Partai Gerindra sudah mendorongnya, sehingga tidak ada alasan bagi Jokowi untuk menunda nunda keluarnya PP tersebut," pungkas Neta.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pelaku Fetish Kain Jarik Diterbangkan ke Surabaya untuk Jalani Pemeriksaan

Pelaku fetish pocong kain jarik ini ditangkap di rumah kerabatnya Jalan Cilik Riwut, Kalimantan Tengah.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Nadiem Harap Muhammadiyah, NU, PGRI Kembali ke POP

Menurut Nadiem, tanpa keterlibatan tiga organisasi ini, program POP tidak mungkin bisa mencapai dampak yang diinginkan.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Terpapar Covid-19, Seorang Perawat RS Haji Medan Meninggal

Seorang perawat di Rumah Sakit Haji Medan meninggal dunia dalam usia 34 tahun diduga karena terpapar virus corona.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Kasus Obat Covid-19, Muanas Nilai Laporan Hadi Pranoto Sekadar Bela Diri

Muanas merasa bersyukur karena ternyata Hadi tidak melaporkannya terkait ganti rugi.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Uskup Agung Medan Sembuh dari Covid-19

Uskup Agung Medan, Mgr Kornelius Sipayung OFMCap dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan boleh pulang ke komunitasnya.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

8 Tahanan Polsek Medan Area Kabur

Sebanyak tiga orang di antaranya berhasil diringkus, sedangkan lima orang lainnya masih dikejar petugas.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Dugaan Hoax Herbal Covid-19, Hadi Pranoto Polisikan Pelapor

Diketahui sebelumnya, Muanas lebih dulu melaporkan Hadi Pranoto dan Anji pemilik akun youtube @duniamanji.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Diperiksa Polisi, Pengacara Djoko Tjandra Dapat Ditahan

Pengacara Djoko Soegianto Tjandra, Anita Dewi Anggraeni Kolopaking (AK), akhirnya muncul pada panggilan kedua sebagai tersangka di Mabes Polri, Jumat (4/8/2020)

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Banten Dapat Bantuan Ratusan APD dan Paket Sembako dari Super Indo Peduli

"Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan sumbangan dari Super Indo dan Benih Baik," ujar Wahidin.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Hasil Swab, 4O Pegawai Staf dan Anggota DPRD Bengkulu Negatif Covid-19

Meski 40 orang staf dan anggota dewan yang hasil uji swab negatif Covid-19, tapi mereka tetap diminta menjalani isolasi mandiri di rumah

NASIONAL | 7 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS