Timboel Siregar: Subsidi Gaji Harus Tepat Sasaran
INDEX

BISNIS-27 447.461 (-6.35)   |   COMPOSITE 5059.22 (-59.86)   |   DBX 933.73 (-7.01)   |   I-GRADE 135.366 (-2.1)   |   IDX30 427.201 (-7.13)   |   IDX80 111.513 (-1.85)   |   IDXBUMN20 284.629 (-6.37)   |   IDXG30 118.405 (-1.6)   |   IDXHIDIV20 382.903 (-6.43)   |   IDXQ30 125.347 (-2.16)   |   IDXSMC-COM 215.54 (-2.56)   |   IDXSMC-LIQ 243.745 (-4.83)   |   IDXV30 105.043 (-1.69)   |   INFOBANK15 803.622 (-8.33)   |   Investor33 371.182 (-4.92)   |   ISSI 148.056 (-1.95)   |   JII 539.107 (-10.07)   |   JII70 182.679 (-3.16)   |   KOMPAS100 996.599 (-14.96)   |   LQ45 780.316 (-12.34)   |   MBX 1404.61 (-17.5)   |   MNC36 278.843 (-3.77)   |   PEFINDO25 265.576 (-5.11)   |   SMInfra18 242.356 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 313.434 (-3.93)   |  

Timboel Siregar: Subsidi Gaji Harus Tepat Sasaran

Jumat, 7 Agustus 2020 | 21:37 WIB
Oleh : Hotman Siregar / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mewacanakan pemberian subsidi gaji bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta, yaitu berupa uang tunai Rp 600 ribu selama 4 bulan. Pekerja yang akan mendapatkan subsidi upah ini akan didasarkan pada pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

"Subsidi gaji ini baik dan patut didukung. Selama ini, faktanya, banyak perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga upah pekerja dipotong karena cash flow perusahaan terganggu, sementara roda produksi harus tetap berjalan. Memang memotong upah untuk tetap menjalankan roda produksi pilihan sulit, tetapi lebih baik dibandingkan harus mem-PHK atau merumahkan pekerja tanpa upah," ujar Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar di Jakarta, Jumat (7/8/2020).

Timboel menilai subsidi gaji ini akan mampu mendongkrak daya beli pekerja sehingga mendukung konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi menjadi positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II yang tercatat minus 5,32 persen menjadi persoalan serius bagi Pemerintah.

Pada kuartal II-2020 ini, konsumsi terkontraksi minus 5,51 persen. Oleh karenanya subsidi gaji ini diharapkan mendongkrak konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi bisa menjadi positif di kuartal III dan IV.

Namun demikian, kata Timboel, subsidi gaji ini harus memiliki mekanisme penerima peserta yang memang benar-benar tepat sasaran, jangan sampai proses di program kartu prakerja yang tidak tepat sasaran terulang di subsidi gaji ini.

Bila disebutkan penetapan peserta penerima subsidi gaji ini berdasarkan data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan maka dipastikan subsidi ini belum tentu tepat sasaran seluruhnya, mengingat masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan, apalagi untuk pekerja outsourcing dan kontrak kerja.

"Jangan sampai hanya karena tidak didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan maka pekerja tersebut tidak terjangkau oleh program subsidi gaji ini," katanya.

Kata Timboel, persoalan lainnya yang akan muncul adalah ada pengusaha yang mendaftarkan upahnya sebatas upah minimum agar iuran ke BPJS Ketenagakerjaan menjadi relatf lebih kecil, padahal gaji sesungguhnya di atas 5 juta. Upah miniumum tertinggi di Indonesia saat ini masih di bawah 5 juta. Bila ada pekerja yang bergaji di atas 5 juta namun didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan sebatas upah minimum maka pekerja tersebut akan mendapatkan subsidi tersebut.

"Ini tidak adil. Sementara itu masih banyak pekerja yang tidak didaftarkan pemberi kerja ke BPJS Ketenagakerjaan yang sebenaranya berhak mendapatkan subdisi ini," katanya.

Menurut Timboel, menjadikan data peserta di BPJS Ketenagakerjaan merupakan hal baik tetapi seharusnya data tersebut sebagai pembanding saja, bukan sebagai acuan.

Dia mengusulkan agar pemerintah cq Kemnaker cq Disnaker pro aktif mendatangi perusahaan-perusahaan sehingga bisa mendata langsung pekerja-pekerja yang memang terdampak Covid-19, jangan sampai ada perusahaan yang mampu tetapi memanfaatkan subsidi ini untuk mengurangi upah pekerja sehingga pekerjanya mendapat subsidi gaji dari pemerintah.

Selain itu pemerintah dalam hal ini Kemenaker dan Disnaker harus berkomunikasi dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sehingga pemerintah akan mendapatkan data pekerja yang valid sehingga subsidi ini benar-benar tepat sasaran.

"Saya mendorong pemerintah membuka ruang kepada pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya mendapatkan subsidi gaji ini, demikian juga pemerintah membuka ruang bagi SP/SB mendaftarkan anggotanya mendapatkan subsidi gaji ini dengan tetap berkoordinasi dengan pemberi kerja," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Polisi Proses Laporan Hadi Pranoto Soal Pencemaran Nama Baik

Polda Metro Jaya telah memroses laporan Hadi Pranoto soal kasus dugaan pencemaran nama baik.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Cetak ASN Profesional melalui E-Learning , LAN Luncurkan Platform ASN Unggul

Indonesia saat ini tengah berbenah menyongsong era baru Indonesia Emas 2045 dan memasuki digitalisasi birokrasi.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Buntut Kasus Djoko Tjandra, Kejagung Siap Berbenah

Kejaksaan Agung siap melakukan pembenahan di internal kejaksaan menyusul munculnya kasus dugaan pertemuan oknum jaksa dengan terpidana Djoko Tjandra.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Tersangka Lenyapnya Red Notice Djoko Tjandra Akan Diungkap

Bareskrim akan mengungkapkan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait hilangnya red notice Djoko Tjandra.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Ini Empat Fokus Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional

Menurut Budi, anggaran Rp 695,19 triliun tersebut, dibagi menjadi enam fokus program anggaran.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Covid-19 Makin Masif, Polri Keluarkan Aturan Baru

Mabes Polri kembali membuat aturan internal terbaru menyusul masih maraknya anggota Polri baik polisi maupun PNS yang positif Covid-19.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Klaster Perkantoran Masih Jadi Ancaman

Cegah penularan Covid-19 di kantor, rapat di kantor jangan lama-lama.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Wisatawan Terseret Gelombang Pantai Bantul, Lima Belum Ditemukan

Pencarian lima orang terseret ombak di Pantai Goa Cemara Bantul terus dilanjutkan hingga Jumat (7/8/2020).

NASIONAL | 7 Agustus 2020

13,8 Juta Tenaga Kerja Formal Diberikan Subsidi Rp 600.000 per Bulan

Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan subsidi gaji tenaga kerja kepada 13,8 juta tenaga kerja.

NASIONAL | 7 Agustus 2020

Bantu Masyarakat Kurang Mampu, Partai Emas Hadirkan Sekolah Daring

Melalui program Emas Pintar, Partai Emas menghadirkan sekolah daring dengan biaya yang terjangkau masyarakat.

NASIONAL | 7 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS