KPK Bakal Hadiri Gelar Perkara Dugaan Suap Red Notice Djoko Tjandra di Bareskrim
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

KPK Bakal Hadiri Gelar Perkara Dugaan Suap Red Notice Djoko Tjandra di Bareskrim

Minggu, 9 Agustus 2020 | 19:25 WIB
Oleh : Fana Suparman / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pernyataan Kabareksrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang bakal mengundang lembaga antikorupsi dalam gelar perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait penghapusan red notice terpidana perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. KPK memastikan bakal hadir dalam gelar perkara tersebut jika diundang Bareskrim.

"KPK tentu akan hadir jika nanti ada undangan untuk kegiatan (gelar perkara) dimaksud," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Minggu (9/8/2020).

Ali menyatakan, KPK berkomitmen berkoordinasi dan bersinergi dengan Polri maupun Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas skandal Djoko Tjandra. Namun, Ali mengaku akan memeriksa kembali apakah surat undangan gelar perkara dari Bareskrim Polri sudah diterima KPK atau belum.

"Surat undangan nanti kami cek dulu apakah sudah diterima atau belum," katanya.

Diketahui, Bareskrim akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra. Bareskrim akan mengundang KPK untuk menghadiri gelar perkara tersebut. Tak tertutup kemungkinan dari gelar perkara tersebut, Polri akan menetapkan tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait hapusnya red notice Djoko Tjandra.

Seperti diberitakan hilangnya nama Djoko Tjandra dari red notice Interpol Polri ternyata tidak terjadi semata karena by system sebagaimana yang telah dilansir Mabes Polri sebelumnya.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim menemukan dugaan suap dan gratifikasi terkait hilangnya nama Djoko Tjandra dari daftar buron Interpol itu. Indikasi adanya duit pelicin ini didapatkan setelah penyidik meminta keterangan 15 orang saksi. Namun belum dirinci siapa saja saksi dan calon tersangka yang dibidik dalam kasus ini. Yang jelas aliran duit ini didapatkan penyidik setelah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dalam kasus hapusnya Djoko Tjandra dari red notice ini terdapat dua jenderal yang terkena getahnya dan akhirnya dicopot. Mereka adalah mantan Kadiv Hubinter Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Inaca Gandeng Angkasa Pura, PHRI dan Maskapai Penerbangan Gelar Safe Travel Campaign

Inaca berharap kegiatan ini akan bisa menggairahkan perekonomian, sektor usaha penerbangan dan sektor pariwisata Indonesia yang terpuruk karena pandemi.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Sindikat Pemalsu STNK Berhasil Dibekuk Polda Jatim

Sindikat tersebut memalsukan STNK dengan modus memuluskan penjualan kendaraan bermotor bodong atau tanpa surat resmi.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

24.000 Pekerja DIY Gagal Akses Kartu Prakerja

Disnakertrans DIY memprioritaskan penerima manfaat kartu Prakerja untuk kalangan pekerja yang gagal di tahap sebelumnya.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Mahfud Ungkap Alasan Keterlibatan TNI Tangani Aksi Terorisme

Berbagai aksi terorisme yang terjadi selama ini, banyak terjadi di wilayah yang bukan yuridiksi atau wilayah hukum Polri.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Mahfud: Tanpa TNI dan Polri, Penanganan Covid-19 Sulit Dilakukan

Pelibatan TNI dan Polri dalam pengananan Covid-19 sifatnya untuk kemanusiaan.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

16 Agustus, Penerbangan Internasional dari Yogyakarta Kembali Dibuka

Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) akan membuka kembali penerbangan internasional mulai 16 Agustus mendatang.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Pemkot Yogyakarta Wajibkan Mahasiswa dari Luar Daerah Isolasi Mandiri

Mahasiswa yang masuk DIY harus isolasi mandiri selama 14 hari sejak kedatangan dengan menerapkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

SMA/SMK Zona Merah Covid-19 di Bengkulu Tetap Belajar Daring

Sejauh ini, pelaksanaan daring dan KMB tatap muka di kelas tingkat SMA/SMK di Bengkulu, tidak ada masalah yang serius.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Survei: Olly Dondokambey Sulit Dikalahkan di Pilkada Sulut

Publik yang menginginkan petahana menjabat kembali sebagai Gubernur Sulawesi Utara sebesar 69%.

NASIONAL | 9 Agustus 2020

Belajar Tatap Muka di Medan Belum Bisa Diterapkan

Belum bisanya belajar tatap muka diterapkan lantaran Kota Medan masih berada pada zona merah Covid-19.

NASIONAL | 9 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS